VOInews.id- Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan dukungan dan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Laos dalam menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam siaran pers di Putrajaya, Senin. Kementerian itu juga menyebutkan bahwa Mohamad mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi kondusif untuk mengadakan dialog dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.
Pernyataan Mohamad itu disampaikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos. Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin. Mohamad menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya yang fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional. Ia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan ancaman eksternal yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.
Antara
VOinews.id- Seorang pejabat teras Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu meminta Amerika Serikat dan Kanada agar membatalkan rencana menghentikan sementara pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). “Kami menyeru negara-negara yang mengumumkan penghentian dukungannya untuk UNRWA agar segera membatalkan keputusan itu," kata Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal PLO.
Dia menilai penangguhan tersebut akan berdampak politik dan kemanusiaan yang besar, karena hingga saat ini rakyat Palestina sangat bergantung kepada bantuan UNRWA. "Kami membutuhkan dukungan maksimal untuk organisasi internasional ini dan tidak menghentikan dukungan dan bantuan kepada organisasi tersebut," kata dia. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mendesak negara-negara itu agar menaik keputusan menangguhkan bantuan untuk UNRWA.
Kementerian itu menilai keputusan tersebut sebagai upaya mencegah penyelidikan terhadap UNRWA, dan merupakan pelanggaran terhadap mandat dan tugas kemanusiaan mereka. Sebelumnya pada Sabtu, AS dan Kanada mengumumkan penghentian sementara pendanaan untuk UNRWA, setelah Israel mengeluarkan tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Pada Jumat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta penyelidikan "cepat" atas tuduhan Israel itu. UNRWA bukan hanya badan PBB yang menjadi sasaran Israel, tetapi juga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Israel menuding WHO berkolusi dengan Hamas dalam penggunaan rumah sakit-rumah sakit di Gaza guna mendukung operasi militer kelompok perlawanan Palestina itu.
Antara
VOInews.id- Pemerintah junta Myanmar bermaksud mengirimkan seorang pejabat senior sebagai perwakilan non politik dalam pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Laos, kata sejumlah sumber pada Minggu. Kehadiran pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pertemuan di Luang Prabang mulai Minggu itu terjadi menjelang peringatan tiga tahun kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu pada 1 Februari 2021. Sejak Oktober 2021, Myanmar diboikot menghadiri para menteri oleh ASEAN yang hanya membolehkan perwakilan non politik dari Myanmar dalam pertemuan itu.
Laos yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, memutuskan bersedia melibatkan rezim militer Myanmar. Junta awalnya berupaya agar pejabat tinggi seperti menteri luar negeri ikut serta dalam pertemuan itu namun ditolak oleh anggota-anggota ASEAN. Junta Myanmar melakukan kekerasan untuk menindas demonstran pro-demokrasi, namun kemudian perang antara rezim dengan kelompok-kelompok etnik di negara itu terus meningkat sejak Oktober tahun lalu.
Antara
VOInews.id- Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Sujiro Seam mengatakan bahwa pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara anggota UE dan ASEAN akan digelar pada awal Februari di Brussel. "Pertemuan menteri luar negeri (akan digelar) di Brussel pada 2 Februari. Jadi, satu pekan dari sekarang," kata Sujiro dalam Pertemuan Media di Jakarta, Kamis. Sujiro mengatakan bahwa pertemuan itu akan menjadi kesempatan bagi para menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa untuk berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati untuk peningkatan hubungan kedua organisasi di masa mendatang. "Pertemuan ini tujuannya untuk menyampaikan pernyataan pimpinan bersama dan menindaklanjuti hubungan," katanya.
Lebih rinci, Sujiro menjelaskan bahwa pertemuan itu akan mendiskusikan kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi Pertanyaan Pimpinan Bersama dan rencana aksi untuk 2023-2027. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan membahas tentang perspektif hubungan masa depan Uni Eropa dan ASEAN. Pertemuan tersebut, katanya, akan dihadiri para menteri luar negeri negara-negara ASEAN, Sekjen ASEAN dan 27 menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa, serta sejumlah pemimpin UE. Sujiro memperkirakan pertemuan itu akan menghasilkan rencana pertemuan bilateral di antara negara-negara ASEAN dan Uni Eropa sehingga akan semakin menguatkan hubungan di antara negara-negara tersebut.
Antara