VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Arrmanatha Natsir mengatakan Indonesia terus mendorong Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus guna membahas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. "Dari awal, kita sudah mencoba berbicara dengan Palestina, dengan Liga Arab untuk mendorong emergency special session di Majelis Umum PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI secara daring, Selasa.

Arrmanatha menyampaikan bahwa Indonesia, sejak konflik di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penghentian konflik di Gaza. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan berbicara dengan Palestina dan Liga Arab untuk mendorong sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB. Dorongan tersebut mendapat apresiasi.

Namun demikian, Palestina dan Liga Arab mencoba memberikan kesempatan bagi Dewan Keamanan untuk melaksanakan fungsinya membahas dan mengupayakan resolusi yang diharapkan dapat mendorong gencatan senjata. Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, Dewan Keamanan sampai saat ini belum membuahkan upaya konkret untuk menghentikan konflik. Oleh karena itu, Palestina dan Liga Arab bertemu dan memutuskan untuk mencoba melanjutkan pembahasan di tempat lain, yaitu melalui sidang khusus di Majelis Umum PBB.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan dorongan dari Indonesia, juga sepakat untuk membawa masalah yang gagal diputuskan Dewan Keamanan ke Majelis Umum PBB melalui sidang khusus. Untuk itu, OKI dan Liga Arab pada 19 Oktober mengirimkan surat kepada presiden Majelis Umum PBB yang meminta agar sidang khusus darurat dilaksanakan di Majelis Umum PBB guna membahas isu Gaza dan masalah Palestina. Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia juga mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan dari negara-negara di luar OKI untuk memberikan dukungan posisi dalam isu tersebut. Terkait upaya itu, Indonesia pertama-tama berbicara dengan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia guna mendorong sidang khusus tersebut.

Dorongan tersebut disambut baik dan Indonesia kembali menggalang dukungan lain dari negara-negara di luar Asia Tenggara, ujar Arrmanatha. Pada 23 Oktober 2023, OKI dan Liga Arab, serta atas dorongan dari Indonesia dan sembilan negara lainnya, akhirnya menyampaikan usulan agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang khusus tersebut. Sementara itu, ketua Majelis Umum PBB pada hari yang sama mengindikasikan bahwa dirinya sepakat dengan usulan tersebut untuk melaksanakan sidang khusus pada 26 Oktober 2023.

"Jadi, ini tidak terlepas dari upaya Indonesia sejak awal. Tapi Indonesia juga mendengarkan keinginan dari Palestina dan Liga Arab sehingga harus menunggu setelah gagalnya Dewan Keamanan," ujar Arrmanatha.

Antara

VOInews.id- Mantan Presiden AS Barack Obama pada Senin (23/10) memperingatkan bahwa strategi militer Israel yang mengabaikan kemanusiaan dalam perang melawan Hamas "pada akhirnya bisa berbalik menyerang" mereka. Obama jarang mengeluarkan komentar tentang krisis luar negeri yang sedang berlangsung, tetapi kali ini dia juga mengatakan bahwa tindakan-tindakan Israel, termasuk memblokade pasokan makanan dan air ke Gaza, bisa memperkeras sikap rakyat Palestina di masa depan.

"Keputusan pemerintah Israel untuk memutus pasokan makanan, air, dan listrik bagi warga sipil yang terkurung (di Gaza) tidak hanya memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang terjadi, tetapi juga bisa lebih memperkuat sikap generasi mendatang Palestina," katanya. Dia menambahkan blokade itu juga dapat mengikis dukungan global bagi Israel, membuatnya terjebak dalam permainan musuh, dan memupus upaya jangka panjang untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Israel telah melakukan serangan udara intensif di Gaza sejak Hamas secara mendadak menyerang pada 7 Oktober yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 1.400 orang. Menurut otoritas Gaza, gelombang serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 5.000 warga Palestina.

Obama mengutuk serangan Hamas dan menegaskan lagi dukungannya pada hak Israel untuk membela diri, seraya memperingatkan adanya ancaman terhadap warga sipil dalam perang tersebut. Belum jelas apakah Obama telah berkoordinasi dengan Presiden AS Joe Biden, yang pernah menjabat sebagai wakilnya selama delapan tahun. Selama menjadi presiden, Obama sering mendukung hak Israel untuk membela diri di awal konflik dengan Hamas di Jalur Gaza.

Namun, Obama segera meminta Israel untuk menahan diri begitu korban di pihak Palestina bertambah akibat serangan udara. Gaza, sebuah jalur sepanjang 45 km yang dihuni 2,3 juta orang, telah diperintah secara politik sejak 2007 oleh Hamas, sebuah kelompok militan yang didukung Iran. Pemerintah Obama dulu berusaha menjadi penengah dalam pembicaraan damai Israel-Palestina, tetapi akhirnya gagal. Sejak menjabat pada awal 2021, Biden tidak berupaya melanjutkan pembicaraan yang mandek itu. Dia mengatakan para pemimpin kedua pihak yang bertikai terlalu keras kepala dan situasinya tidak pas.

Obama dan PM Israel Benjamin Netanyahu pernah bersitegang ketika pemerintah AS melakukan perundingan perjanjian nuklir dengan Iran. Biden, Wapres AS saat itu, sering bertindak sebagai penengah di antara keduanya. Dalam pernyataannya pada Senin, Obama mengakui bahwa AS sendiri terkadang membuat kesalahan dan bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai tinggi yang dianutnya jika terlibat dalam perang, terutama setelah serangan 11 September 2001.

Antara