Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 pada minggu lalu tentu menjadi kabar sangat menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Vaksin produksi perusahaan Tiongkok, Sinovac itu tiba 6 Desember 2020. Rakyat Indonesia pun menanti kapan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan.
Vaksin tiba, vaksinasi tidak serta merta langsung dilaksanakan. Masyarakat Indonesia masih harus bersabar menunggu. Karena ada tahapan yang masih harus dilalui untuk menentukan kapan vaksinasi bisa dilaksanakan. Kenyataannya, memang uji klinis terhadap vaksin yang akan diproduksi oleh PT Biofarma itu belum selesai. Bahkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan -BPOM pun belum bisa menerbitkan izin edar penggunaan darurat -emergency user authorization. Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan bahwa izin itu akan diterbitkan tentunya dengan tetap mengutamakan tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu produk, termasuk kesahihan informasi produk. Izin edar penggunaan darurat ini diterbitkan salah satu alasannya karena proses pengembangan obat atau vaksin masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengharapkan BPOM bisa segera mengeluarkan izin penggunaan darurat. Tetapi tentu dengan tetap menunggu hasil dari clinical trial di Bandung, Jawa Barat dan Brasil yang rencananya selesai pada hari ini (15/12). Airlangga Hartarto menyampaikan harapannya itu pada acara Bisnis Indonesia Award 2020, yang disampaikan secara virtual pada Senin (14/12). Pada kesempatan itu, Airlangga Hartarto juga menyampaikan, kehadiran vaksin merupakan agen perubahan atau game changer dalam penanganan Covid-19. Keberadaan vaksin diharapkan bisa menekan persebaran virus dan mendorong kepercayaan publik untuk kembali melakukan aktivitas.
Ditengah menanti hasil uji klinis, pemerintah Indonesia sudah melakukan kesiapan tenaga kesehatan. Sekitar 440 ribu tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator terus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hingga ke seluruh daerah.
Tetapi ada yang harus disadari oleh rakyat Indonesia. Bila seluruh uji klinis berhasil baik, dan vaksinasi dilaksanakan, tidak serta merta seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksin. Dilihat dari jumlahnya yang sudah siap, yaitu tiga juta dosis, sudah jelas kurang lebih hanya satu persen rakyat Indonesia yang akan mendapat vaksin pertama. Tentu, rakyat harus rela memberikan vaksin kepada kelompok prioritas pertama, yaitu mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Mereka adalah tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya. Itupun jumlahnya sudah mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis.
Hal lain yang juga harus dipikirkan adalah bahwa tidak semua rakyat bisa mendapatkan vaksin gratis. Menteri Kesehatan, Terawan Putranto mengatakan, pemerintah sudah membuat dua skema vaksinasi Covid-19. Dari total 107 juta warga yang harus divaksin, 35 juta penduduk masuk program imunisasi pemerintah. Ini artinya mendapat vaksin gratis. Sedangkan, sisanya membeli vaksin sendiri.
Selain itu, hal lebih penting yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia saat ini adalah bahwa mereka harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin masyarakat memang sudah sering mendengar ajakan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan tidak berkerumun. Tetapi kenyataannya, langkah itu sangat ampuh untuk mencegah penularan Covid-19. Pemerintah-pemerintah daerah bisa lebih ketat menegakkan protokol kesehatan, seperti sanksi berat diberikan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan, tak mengeluarkan izin untuk keramaian, khususnya menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Karena saat ini, saat vaksinasi belum bisa dijalankan, penegakan protokol kesehatan oleh semua pihak menjadi senjata ampuh untuk memerangi Covid-19.
