VOI NEWS - Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya Program Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah bagi masyarakat. Program ini menurutnya dimaksudkan untuk dapat menekan angka kesenjangan yang ada di tengah masyarakat.
Berbicara dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rabu di Jakarta, Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyiapkan resistribusi tanah di tahun 2018 dengan menitikberatkan pada Hak Guna Usaha.
Presiden mengatakan program redistribusi tanah harus dilaksanakan secara terintegrasi antara berbagai pihak agar angka kesenjangan sosial di tengah masyarakat dapat diturunkan.
“ Supaya kita memiliki pikiran yang sama. Redistribusi tanah itu bukan program bagi-bagi tanah, ini untuk mensejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah sehingga bisa menekan kemiskinan dan kesenjangan.”
Presiden Joko Widodo juga mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak.
“Redistribusi tanah harus terintegrasi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milk Negara (BUMN). Kalau ini kita lakukan ini akan banyak menurunkan Gini Ratio kita, ini tolong diberikan dukungan.”
Lebih lanjut dalam sambutannya Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang telah berhasil mencapai target sertifikasi tanah rakyat di tahun 2017. Dengan rekam jejak yang ada, pemerintah yakin, target 7 juta sertifikasi tanah di Indonesia akan tercapai di tahun 2018 mendatang.
Sebelumnya, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyampaikan, di tahun 2017, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 5,25 juta produk pendaftaran tanah. Dari jumlah itu, 4,2 juta sertifikat tanah telah dibagikan kepada masyarakat.
Selain itu menurut Sofyan Djalil, pemerintah juga akan menambah jumlah juru ukur tanah guna mendukung target pencapaian 7 juta sertifikasi tanah di tahun 2018. Saat ini jumlah juru ukur di Indonesia telah mencapai 5800 orang.
Tahun ini pemerintah berencana menambah hingga 3 ribu juru ukur untuk memastikan target sertifikasi tanah rakyat dapat tercapai. (Ndy/edt AHM)
