(Voinews.id)Impian kedamaian dan demokrasi di Myanmar masih belum terwujud. Pasca kudeta oleh junta militer 1 Februari lalu, korban jiwa di pihak masyarakat sipil terus berjatuhan. Negeri itu masih belum menemukan solusi bagi pengambilan kekuasaan yang dipaksakan pihak militer. Setelah terbakarnya sejumlah pabrik yang merupakan investasi Tiongkok, pihak militer seolah mendapat kesempatan untuk memberlakukan keadaan darurat di beberapa tempat. Enam kota sejak hari Minggu lalu telah dinyatakan dalam keadaan darurat. Kantor berita AFP memverifikasi bahwa dalam demo hari Minggu dan Senin, puluhan orang termasuk wanita telah tewas akibat tembakan militer.
Pengunjuk rasa membakar pabrik-pabrik itu karena menuduh Tiongkok mendukung militer Myanmar. Boleh jadi pembakaran dan tuduhan itu akan mengusik pemerintah di Beijing. Sebelumnya Pemerintah Tiongkok menyatakan tidak campur tangan atas krisis politik dan sosial di negara tetangganya tersebut. Tidak seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, Tiongkok menganggap yang terjadi di Myanmar adalah urusan dalam negeri semata. Padahal Dewan Keamanan PBB telah mengecam kekerasan yang dilakukan pihak militer.
Di sisi lain, kecaman dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain kepada pejabat militer Myanmar, masih belum menggoyahkan sikap ASEAN dan negara anggotanya dalam menyikapi krisis di Myanmar. ASEAN, tetap patuh pada komitmen non interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Sikap mematuhi aturan ini sangat boleh jadi membuat pihak militer merasa nyaman. Myanmar adalah negara terakhir yang masuk menjadi anggota ASEAN lantaran perhimpunan negara negara Asia Tenggara ini menganggap Myanmar telah menjadi demokratis.
Situasi ini diperkirakan akan membuat pihak milter masih akan terus melakukan tindakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa pendukung Aung San Su Ky. Sementara Aung San Su Ky tidak dapat bertindak karena berada dalam tahanan dan memasuki proses pengadilan ketiga atas tuduhan yang dijatuhkan.
Negara yang telah mulai mendapatkan apresiasi berkat terwujudnya demokrasi tersebut, kini mendapat perhatian dan kecaman akibat kekerasan oleh pihak militer yang memaksakan kekuasaan.
Bagi negara negara tetangganya apa yang terjadi di Myanmar tentu dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagaimana memelihara demokrasi tetap terus bertumbuh, seiring langkah membuat rakyat hidup dalam kedamaian.
