Salah satu faktor yang mendukung kemenangan pihak Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum Malaysia satu bulan lalu adalah terjadinya skandal korupsi besar-besaran di masa pemerintahan sebelumnya yang diduga melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Tun Razak. Skandal ini sebenarnya sudah pernah diselidiki pihak berwajib Malaysia, namun kandas begitu saja. Rakyat Malaysia yang mungkin sudah muak dengan rezim Najib, dalam Pemilu lalu kemudian menjatuhkan pilihan pada koalisi, yang selama ini menjadi oposisi di Malaysia. Dimotori Anwar Ibrahim koalisi ini didukung tokoh karismatik mantan Perdana Menteri Mahatir Mohammad.
Kemenangan oposisi pun mendudukkan kembali Mahatir Mohammad yang sudah berusia 92 tahun, ke kursi Perdana Menteri. Agenda dari pemerintahan baru ini setidaknya ada dua; menuntaskan kasus skandal korupsi di masa rezim sebelumnya, dan mengurangi utang Malaysia. Utang Malaysia selama periode pemerintahan Najib Tun Razak dikatakan tidak melebihi 700 miliar ringgit (sekitar 2500 trilyun rupiah). Namun Menteri Keuangan Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahatir, Lim Guang Eng, mengklaim, utang Malaysia lebih dari 1000 trilyun ringgit (sekitar 3500 trilyun rupiah) per Desember 2017. Utang sebesar itu sama dengan lebih dari 80% PDB Malaysia. Untuk mengurangi beban utang, Mahatir kemudian menghentikan proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. Selain itu, Mahatir memutuskan memotong gaji para menterinya dan menyerukan penggalangan dana pembayaran utang.
Untuk memudahkan langkahnya, Mahatir juga langsung melakukan cekal kepada Najib Tun Razak. Lembaga anti Korupsi Malaysia, MACC membuka kembali kasus 1 MDB, BUMN Investasi Malaysia yang didirikan Najib, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sang mantan Perdana Menteri. Dalam penggeledahan di kediaman Najib, ditemukan uang 114 juta ringgit (400 miliar rupiah) yang diakui sebagai uang partai. Sebuah panel yang mengkaji ulang dokumen korupsi 1MDB, mendapatkan bukti adanya aliran dana sebesar 42 juta ringgit (sekitar 146 miyar rupiah) mengalir ke rekening Najib. Untuk menuntaskan kasus ini, Mahatir mencopot Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, yang pernah membebaskan Najib dari tuduhan korupsi 1 MDB. Sebagai gantinya, Mahatir mengusulkan Tommy Thomas, seorang pengacara etnis India non Muslim untuk menjadi Jaksa Agung. Tugas Tommy adalah menyelesaikan kasus 1 MDB.
Buntut persoalan ini juga menimpa Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad Ibrahim, yang kemudian mengajukan pengunduran diri. Ibrahim diduga memasukkan hasil penjualan tanah negara, sebesar 2 milyar ringgit (6,9 trilyun rupiah) untuk membayar kewajiban 1MDB.
Diharapkan, kasus 1MDB ini dapat segera ddituntaskan dan pihak-pihak yang bersalah menerima sanksi. Selain itu, Malaysia hendaknya juga dapat mengurangi utang yang dibuat akibat salah urus keuangan negara ini.
Bagi Indonesia, Ekonomi Malaysia yang sehat amat penting. Malaysia adalah sesama Negara ASEAN yang kestabilannya berdampak ke Negara-negara anggota lainnya, khususnya tetangga terdekat seperti Indonesia. Saat ini misalnya, Malaysia menjadi tempat mencari nafkah bagi lebih dari 2,5 juta Tenaga Kerja Indonesia TKI. Dapat dipastikan, persoalan ekonomi di Malaysia akan berimbas langsung pada hajat hidup para TKI di Malaysia.
