Presiden Joko Widodo hadir sebagai pembicara di Bali Fintech Agenda, Kamis di Nusa Dua, Bali. Dalam arahannya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk memberikan keleluasaan bagi inovasi teknologi dengan tidak memberikan peraturan yang terlalu mengikat. Selain itu, ia mengatakan, pemerintah di seluruh dunia juga harus memberikan perlindungan kepada para inventor untuk mengembangkan teknologi yang akan menguntungkan baik secara ekonomi maupun keilmuan.
Menurutnya, dunia inovasi teknologi membutuhkan ruang gerak yang fleksibel untuk melakukan berbagai percobaan. Peraturan yang ketat, menurutnya, hanya akan menghambat inovasi dan mendorong masyarakat untuk bertindak melawan peraturan tersebut dan masuk ke ranah yang tidak teregulasi.
“Apa yang akan kita dapatkan sebagai pembuat kebijakan? Jika kita membuat peraturan terlalu ketat atau jika kita bergerak kearah sistem yang tertutup, dalam lingkup batas negara kita saja, itu bukan hanya akan membuat kita tertinggal secara ekonomi. Hal itu juga dapat mendorong ekonomi bergerak lebih jauh lagi dalam ruang siber, yang bukan hanya tak dapat kita atur, tapi juga tidak kita sadari bahwa itu tengah berlangsung, sampai semuanya menjadi sangat terlambat. Oleh karena itu saya percaya bahwa keterbukaan terhadap standar global dan platform global ditambah peraturan yang ringan dan perlindungan terhadap inventor bukan hanya kebijakan yang diharapkan tapi juga kebijakan yang realistis.”
Lebih lanjut, dalam arahannya di Bali Fintech Agenda, Presiden Joko Widodo juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mensosialisasikan realita perkembangan teknologi di dunia saat ini. Bali Fintech Agenda merupakan rangkaian pertemuan yang digelar di pertemuan IMF-WB 2018 di Bali. Agenda ini membahas peluang dan tantangan bagi teknologi yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Hadir dalam Bali Fintech Agenda, Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, sejumlah menteri kabinet kerja serta duta besar negara sahabat. (Ndy)
