Presiden Joko Widodo merespon kasus penembakan yang menewaskan 31 warga sipil di kabupate Nduga, provinsi Papua. Usai membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa di Jakarta, Jokowi mengaku bahwa kabupaten Nduga memang menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan yang cukup tinggi. Dirinya mengatakan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menggali informasi lebih dalam terkait kasus penembakan tersebut. Sulitnya medan dan jangkauan komunikasi di kabupaten Nduga juga menjadi salah satu alasan perlunya dilakukan proses penggalian informasi secara lebih mendalam.
“Kejadiannya itu terjadi di kabupaten Nduga. Ini kabupaten dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah kesana. Saya perintahkan tadi pagi ke panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu karena ini masih simpang siur. Karena diduga itu, karena sinyal disana ngga ada. Apa betul kejadian seperti itu. Tapi kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih dapat gangguan-gangguan keamanan seperti itu.”
Sebelumnya dilaporkan telah terjadi penembakan yang berujung pada kematian, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap 31 orang pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada hari Minggu (2/12). Sebanyak 31 orang yang bekerja perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya tersebut, dilaporkan, tengah bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah itu. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal itu tidak akan menghentikan proses pembukaan isolasi wilayah. Dirinya menegaskan bahwa proses pembangunan di Papua akan tetap dilanjutkan dengan pengawalan dari TNI. (Ndy/edit r)
