April
TNI Turunkan 12.000 Personel, Amankan World Water Forum ke-10
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurunkan sebanyak 12.000 personel gabungan dari Angkatan Darat (AD), (Angkatan Udara) AU, dan Angkatan Laut (AL) untuk mengamankan penyelenggaraan World Water Forum ke-10, pada 18--25 Mei 2024 di Bali.
"Mereka bertugas untuk melakukan pengamanan hingga penanganan kesehatan di sana," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar, di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Personel TNI mulai melakukan pengamanan di lokasi sejak satu minggu sebelum acara berlangsung. Hal itu dikatakan Gumilar agar mereka bisa melakukan pengawasan dan pemetaan lokasi yang harus dijaga dengan ketat.
Personel TNI tidak hanya berjaga di darat saja, melainkan juga di wilayah udara dan laut di sekitar Pulau Dewata. "KRI kita kerahkan di selat Bali dan selat Lombok ya," ucap dia.
Tidak hanya fokus pada pengaman, pihak TNI juga akan menyediakan beberapa armada pesawat untuk melakukan evakuasi jika terjadi bencana alam saat rangkaian kegiatan berlangsung.
"Untuk persiapan kalau ada evakuasi bencana alam atau erupsi Gunung Agung kita siapkan pesawat untuk evakuasi juga di sana," kata dia.
Tenaga kesehatan pun turut disediakan pihak TNI untuk mengantisipasi adanya korban jiwa dari bencana alam yang terjadi di Bali.
Dengan upaya pengawasan yang ketat itu, dia berharap kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali bisa berjalan lancar dan aman.
World Water Forum merupakan forum internasional yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di sektor sumber daya air, mulai dari pemerintah, parlemen, pemimpin politik, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, hingga pelaku usaha.
World Water Forum ke-10 mengusung tema "Air untuk Kesejahteraan Bersama" dan akan membahas beberapa subtema, yakni ketahanan dan kesejahteraan air; air untuk manusia dan alam; pengurangan dan pengelolaan risiko bencana; tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air; pembiayaan air berkelanjutan, dan pengetahuan dan inovasi.
April
AHY Siap Dampingi Presiden Serahkan Sertifikat Tanah di Banyuwangi
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan siap mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. “Saya mohon izin bermalam, malam ini saya bermalam di Banyuwangi, karena besok (Selasa, 30 April 2024) ada kegiatan bersama Bapak Presiden Joko Widodo, untuk membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Banyuwangi,” kata AHY saat menyapa masyarakat Banyuwangi dalam agenda nonton bareng (nobar) Indonesia melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024, di Banyuwangi, Senin (29/4) malam.
AHY menyampaikan bahwa akan mendampingi Presiden Jokowi melakukan penyerahan sebanyak 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi. Ia pun meminta izin untuk menginap di daerah tersebut. Dalam kesempatan nonton bareng tersebut, AHY juga turut mendoakan agar masyarakat Banyuwangi bisa semakin sukses, selalu maju, dan sejahtera. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Lampri dalam keterangan di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa dalam agenda penyerahan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa (30/4), Presiden Jokowi bakal didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lampri menyebutkan setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir langsung memenuhi lokasi penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi. "Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat hasil Program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk sertifikat tanah elektronik," ujarnya. Lampri menambahkan bahwa Menteri AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk hunian tetap (huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Dalam kunjungannya ke Palu, Menteri AHY juga memberikan kuliah umum kepada sivitas academika di Universitas Tadulako pada Minggu (28/4) malam,” katanya.
Antara
April
KKP: Kerja Sama Budi daya Lobster Dengan Vietnam Hidupkan Ekosistem
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kerjasama dengan Vietnam mampu menghidupkan ekosistem budi daya lobster di Indonesia sebab, ekosistem yang belum optimal selama ini menjadi kendala perkembangan budidaya lobster nasional. "Karena ekosistem (budidaya lobster) belum jalan optimal selama ini. Tapi dengan cara ini (kerjasama) ekosistemnya akan jalan. Contohnya soal pakan, selama ini kan mengandalkan ikan-ikan rucah hasil tangkapan, sementara di Vietnam sudah ada industrinya sendiri," ujar Trenggono saat menjawab wartawan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin.
Melalui kesepakatan kerja sama dua negara, pelaku usaha Vietnam yang ingin memanfaatkan benih bening lobster (BBL), harus melakukan kegiatan budi daya di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal Indonesia. Dengan skema ini akan terjadi transfer teknologi hingga etos kerja yang sangat penting untuk perkembangan budidaya lobster Tanah Air. Selain persoalan pakan, lanjut dia, usaha yang memproduksi keramba budidaya lobster modern juga minim sehingga menjadi tantangan tersendiri di tengah kerjasama yang sudah terjalin dengan Vietnam. Adapun sejauh ini sudah ada lima perusahaan Vietnam yang masuk ke Indonesia, namun kegiatan budidaya belum bisa masif lantaran keterbatasan keramba.
Dengan demikian, lanjutnya, kerja sama perikanan bersama Vietnam tidak hanya akan menghidupkan sektor hulu budidaya tapi juga industri hilir lobster, karena akan mendorong hadirnya usaha-usaha turunan di bidang tersebut. "Harapan saya lobster ini menjadi kekuatan kita yang akan datang," jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, Indonesia punya kemampuan dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Untuk pengembangan budidaya lobster ini, lanjutnya, selain upaya pemerintah, peran swasta juga sangat penting. "Indonesia sebenarnya bisa, kita punya sumber daya manusia yang cukup, dan juga punya etos kerja yang cukup baik. Ini tinggal dikembangkan. Dan saya rasa ini (budidaya lobster Bangsring, Banyuwangi) bisa jadi model yang dikembangkan oleh swasta selain dari yang dikembangkan oleh pemerintah (KKP)," pungkasnya.
Antara
April
Tiga Proses Utama di World Water Forum ke-10 Penentu Strategi Pengelolaan Air Dunia
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Isu pengelolaan air di dunia menjadi fokus pembahasan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18--25 Mei 2024. Forum air internasional terbesar di dunia tersebut menghadirkan tiga proses utama untuk membahas kebijakan serta strategi dalam pengelolaan sumber daya air secara global.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
“Mekanisme pertemuan World Water Forum ke-10 akan terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu proses politik, proses tematik, dan proses regional. Seluruh proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama atau Ministerial Declaration (MD) terkait isu pengelolaan air di dunia,” kata Endra.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, ada empat poin usulan yang didorong Indonesia sebagai tuan rumah untuk disepakati menjadi Ministerial Declaration yaitu penetapan World Lake Day (WLD) atau Hari Danau Sedunia, pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), pengarusutamaan Water Management for Small Islands, dan penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Actions.
“Poin pertama karena harus kita akui, banyak danau atau situ yang hilang baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena danau merupakan salah satu sumber air baku, energi, dan pengendali banjir,” ujar Endra.
Selanjutnya poin kedua, yaitu Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data.
Poin ketiga, terkait pembahasan Water Management for Small Islands. Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Poin terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela.
Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional, dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.
Selain itu forum yang mengusung tema Air untuk Kesejahteraan Bersama atau Water for Shared Prosperity ini juga memiliki enam subtema yang akan dibahas meliputi Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Tata kelola, Kerja sama dan Diplomasi Air, Pembiayaan Air Berkelanjutan serta Inovasi dan Pengetahuan.
Penyelenggaraan World Water Forum ke -10 menjadi salah satu tonggak percepatan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor enam, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut.