March
(Voinews.id) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah saat ini sedang mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim atau climate change fiscal framework (CCFF).
“Kami sekarang sedang mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim yang akan mengidentifikasi permintaan serta pasokan pendanaan untuk perubahan iklim,” katanya dalam acara Indonesia PPP Day di Jakarta, Senin.
Hal ini sejalan dengan pemerintah yang mentransformasi perekonomian Indonesia melalui adopsi kebijakan yang selaras dengan konsep global tentang perubahan iklim.
Pengembangan CCFF turut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi CO2 sehingga pemerintah memastikan ekonomi yang tumbuh harus berkontribusi mengurangi emisi karbon global.
Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016.
Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.
Sri Mulyani tak memungkiri akan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengatasi perubahan iklim terutama di sektor energi dan transportasi yang menyumbang 97 persen dari total emisi di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah akan tetap mengatasi perubahan iklim melalui Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) termasuk menerapkan carbon pricing.
“Pemerintah juga menggunakan alat fiskal kami agar kami dapat mengatasi isu perubahan iklim melalui insentif misalnya tax holiday, tax allowance dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” kata Sri Mulyani.antara
March
(Voinews.id)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penegakan hukum terukur, terhadap 51 Kapal Ikan Asing (KIA) maupun kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan perusakan ekosistem laut di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Senin (28/3). Keberhasilan operasi pengawasan dengan sistem pada triwulan pertama tahun 2022 tersebut, sebagai wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia
March
Tingkatkan UMKM, pemerintah dorong aksi Bangga Buatan Indonesia
Written by Sumarno 
(voinews.id) Pemerintah terus mendorong aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia guna mendorong peningkatan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan, pemerintah mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring dan diharapkan pada 2030 mendatang jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta usaha. Dari sisi UMKM, Pemerintah terus berkomitmen mendukung agar UMKM semakin tangguh dan bisa naik kelas. antara
March
(voinews.id) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Kampung Bandeng di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, karena potensi lahan hamparan tambak di Gresik diperkirakan mencapai hingga 40 persen dari total luas hamparan tambak di Provinsi Jawa Timur. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan, Kabupaten Gresik merupakan salah satu lokasi yang diusung oleh KKP untuk menjadi kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal dengan bandeng sebagai komoditas utama.
Ia mengemukakan kebijakan ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Selain potensi lahan tambak yang luas, Gresik dinilai memiliki potensi sumber daya alam seperti pakan alami, potensi sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan dan prasarana umum yang turut mendukung. antara