VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jember:Pengamat ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mendorong investasi di sektor energi terbarukan untuk mewujudkan harapannya menuju swasembada energi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks, yang disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (20/10).

"Ketergantungan Indonesia pada energi fosil, terutama batu bara, memerlukan transisi cepat menuju energi terbarukan," kata Adhitya Wardhono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jawa Timur, Senin. Menurutnya, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan, termasuk insentif fiskal dan regulasi menarik bagi investor dalam teknologi energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. "Selain itu, memperkuat infrastruktur seperti jaringan listrik pintar dan fasilitas penyimpanan energi sangat penting untuk memaksimalkan investasi," ujar pakar ekonomi Unej itu pula. Ia mengatakan langkah-langkah itu akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan menjadi pelopor transisi energi berkelanjutan sesuai komitmen global terhadap perubahan iklim.

"Ketergantungan Indonesia pada energi fosil, terutama untuk sektor pembangkit listrik, membuat negara rentan terhadap fluktuasi pasar energi global dan risiko lingkungan," katanya pula. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, menjadi langkah strategis untuk memastikan ketahanan energi jangka panjang. Namun, tantangan utama adalah infrastruktur dan investasi yang masih terbatas di sektor energi terbarukan, sehingga transisi itu membutuhkan komitmen besar, baik dari sektor publik maupun swasta, serta kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dan kemudahan investasi.

Adhitya menjelaskan pengembangan energi terbarukan juga harus sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga stabilitas ekonomi lokal yang selama ini bergantung pada industri batu bara. "Selain itu, diversifikasi sumber energi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu jenis sumber energi," katanya lagi. Ia mengatakan bahwa fokus pada swasembada energi dapat menciptakan kemandirian energi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil, namun implementasinya memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dengan kebijakan yang jelas dan dukungan internasional.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap Kementerian ATR/BPN dapat terus melanjutkan kerja keras dalam bidang pertanahan serta tata ruang pada era pemerintahan baru. "Saya rasa kita menyadari bahwa urusan pertanahan, tata ruang ini sangat mendasar. Masyarakat menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR/BPN ini dan sekali lagi perlu terus melanjutkan kerja-kerja keras, kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan ke depan," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden RI Jokowi akan segera berakhir pada 20 Oktober 2/24, dan di saat itu pula pemerintahan yang baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menjalankan tugas dan mengemban amanah 5 tahun ke depan. "Oleh karena itu, patut bagi kami untuk terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama. Walaupun menurut saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa, tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan, sukacita bersama keluarga besar ATR/BPN dari seluruh Indonesia, dan saya bangga menjadi bagian dari ini semua," katanya.

"Kita berharap bahwa ATR/BPN bisa semakin maju, semakin sukses, semakin melayani rakyat di berbagai urusan pertanahan dan tata ruang. Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini. Dan di manapun nanti pada saatnya penugasan baru, di manapun itu, tapi saya tidak akan pernah akan melupakan kebersamaan ini dan juga tentunya ingin terus berjuang bersama jajaran dan para sahabat yang ada di ATR/BPN," lanjutnya.

Di masa transisi pemerintahan saat ini, AHY menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tetap fokus pada tugas pokok. Salah satu contohnya masih berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh para oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan termasuk melanjutkan Reforma Agraria dan menghadirkan iklim investasi yang semakin baik dengan menghadirkan kepastian hukum atas tanah di berbagai pelosok tanah air," katanya.

Sebagai informasi, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam hitungan hari. Di penghujung masa pemerintahan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menggebuk mafia tanah dengan mengungkap dua kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar. Adapun kasus pertama, dilakukan oleh lima orang mafia tanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli.

Dari tindak pidana pertanahan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar yang berasal dari kerugian nyata. Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertipikat. Tak tanggung-tanggung, total potensi kerugian yang diselamatkan dari kasus ini mencapai lebih dari Rp179 miliar yang berasal dari riil lost, fiscal lost, dan potential lost proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Antara