Program Highligt

Program Highligt (1239)

12
February

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.Presiden  Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional VI (enam) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, yang disaksikan secara virtual menegaskan satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat saat ini adalah belanja pemerintah, yakni belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal ini, masyarakat di daerah harus diberikan penghasilan dan pekerjaan seluas-luasnya.Menurut Presiden, banyak yang dapat  dilakukan pemerintah kota dalam program padat karya memberdayakan masyarakat, seperti dalam perbaikan jalan kampung, pembersihan saluran air, perbaikan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu), hingga perbaikan sekolah.Presiden menekankan, selain memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat, program padat karya juga memberikan penghasilan pada masyarakat.Antara

09
February

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Hal itu dikatakannya dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 secara virtual dari Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Presiden Joko Widodo mengapreasiasi pers yang terus bekerja di saat pandemi Covid-19.

 

“Rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan.”

 

Selanjutnya Presiden mengatakan, pemerintah telah berusaha meringankan beban industri media dengan meringankan pajak dan memberi insentif. Presiden Jokowi memastikan, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Ia mengakui jasa pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 dihadiri pula oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Dewan Pers dan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tema peringatan Hari Pers Nasional tahun ini adalah “Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi". (voi)

08
February

 

(Voinews) Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa perekonomian nasional menunjukkan perbaikan namun belum optimal. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Minggu (7/2/2021).Menurut dia, salah satu faktor yang menjadi penahanan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yang masih rendah. Karenanya, ia mengusulkan harus ada terobosan lain untuk mendorong konsumsi rumah tangga agar pemulihan ekonomi nasional dapat lebih terasa. Di samping itu, menurut dia, program Pemulihan Ekonomi Nasional-PEN untuk UMKM dan korporasi juga harus dikaji kembali agar lebih tepat sasaran. Sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional. Tercatat, ia mengemukakan, program PEN untuk UMKM sebesar Rp112,44 triliun dan korporasi sebesar Rp60,73 triliun pada 2020 selama tahun 2020. RRI

08
February

 

 

(Voinews) Presiden Joko Widodo-Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2). Jokowi mengatakan Indonesia telah mencapai banyak hal dalam urusan perbaikan pelayanan publik. Namun, dia menilai masih banyak aspek yang perlu perbaikan. Di akhir kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi kerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. Dia meminta Ombudsman terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan pemerintah.CNN INDONESIA

07
February

(voinews.id)Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan adanya kebijakan terobosan yang memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu mengatakan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan.Menurut Wahyu Trenggono, ada tiga hal yang harus dicanangkan terkait perlindungan dan kesejahteraan nelayan yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan tunjangan hari tua.

Wahyu Trenggono juga menargetkan adanya transformasi sistem penangkapan ikan dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk peningkatan produktivitas nelayan, menjaga kualitas produk, serta menjamin keberlanjutan populasi perikanan di laut/ Indonesia.Antara

06
February

 

VOI NEWS Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyuddin Yassin dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat berharap adanya stabilitas di Laut China Selatan.Presiden Jokowi menekankan stabilitas akan tercipta, termasuk di Laut China Selatan jika semua negara menghormati hukum Internasional, terutama UNCLOS 1982.

Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga mengatakan, semua pihak perlu menahan diri dari tindakan yang menyebabkan ketegangan dan provokasi serta menghindari penggunaan kekuatan militer.Muhyiddin menambahkan, Malaysia berkomitmen menyelesaikan masalah terkait dengan Laut China Selatan melalui forum dan saluran diplomasi yang tepat.Antara

06
February

VOI NEWS Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan komitmen dari Malaysia untuk melawan diskriminasi komoditas sawit di pasar global.Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama, usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat menegaskan, Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit.Menurut Presiden Jokowi perjuangan melawan diskriminasi sawit di pasar global akan lebih optimal jika Malaysia turut mendukung langkah yang sama mengenai isu sawit ini.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga membahas seputar penempatan dan perlindungan pekerja migran.Presiden berterima kasih atas perlindungan Malaysia terhadap warga negara Indonesia dan tenaga migran Indonesia di Malaysia, khususnya selama pandemi.Berkaitan perlindungan pekerja migran, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan memorandum of understanding baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.Antara

04
February

 

(Voinews)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp619 triliun.Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu. Meski demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan. Ia menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun. Sri Mulyani menyebutkan anggaran PEN 2021 yang berjumlah Rp533,1 triliun memiliki fokus pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan pembiayaan korporasi. Sri Mulyani menyatakan anggaran PEN 2021 yang meningkat mencapai Rp619 triliun ini menunjukkan bahwa memiliki magnitude yang setara dengan alokasi PEN tahun lalu Rp695,2 triliun.ANTARA

04
February

 

(Voinews) Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rumus yang sama untuk menangani COVID-19 sehingga cara mengatasi pandemi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Menteri koordinator-Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya menyampaikan kembali penegasan Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, menurut dia, Presiden meminta agar Indonesia menerapkan konsep yang dianggap paling tepat dan sesuai untuk Indonesia. Ia menambahkan, berdasarkan dataPemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -PPKM terlihat ada beberapa provinsi mengalami perbaikan dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Airlangga menambahkan, melalui PPKM juga terindikasi ada fenomena mobilitas penduduk yang mengalami penurunan di berbagai sektor.Presiden kemudian mendorong upaya vaksinasi ditingkatkan baik dari sisi volume maupun kecepatan pelaksanaan.Dengan begitu kekebalan komunitas atau “herd imunity” cepat dapat terwujud.ANTARA

03
February

 

(Voinews) Presiden RI Joko Widodo mengingatkan pentingnya memiliki "sense of crisis" dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada "Soft Launching dan Public Lecture Golkar Institute" secara daring, Selasa mengatakan, Saat ini pemerintah sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi pandemi, melaksanakan vaksinasi dengan cepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah, juga sedang menyeimbangkan antara rem dan gas, yakni mengendalikan penyebaran virus, sekaligus melaksanakan berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan menjawab peluang pascapandemi yang akan menjadi "trigger" agar ekonomi bergerak lebih cepat. Karena itu, Presiden meminta kepada seluruh kader Partai Golkar dan juga calon kepala daerah untuk belajar dan menimba pengalaman dari situasi saat ini, terutama pentingnya untuk memiliki perasaan, situasi yang dihadapi tidak biasa-biasa saja sehingga ada "sense of crisis". Presiden menyampaikan selamat atas diluncurkannya Golkar Institute sebagai institusi pengkaderan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan kader di bidang pemerintahan dan kebijakan publik.ANTARA