Program Highligt

Program Highligt (1171)

02
December

 

 Presiden Joko Widodo mengaku akan terus memberikan "warning" (peringatan) keras kepada para menteri dan kepala daerah bila ada kenaikan angka positif COVID-19 agar hal tersebut tidak berlanjut. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju yang digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Warning yang dimaksud Presiden Jokowi merujuk pada pernyataannya dalam rapat kabinet terbatas pada Senin (30/11) yang memperingatkan 2 provinsi yang mengalami peningkatan drastis kasus positif COVID-19 yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Presiden menegaskan bahwa peringatan itu harus segera ditindaklanjuti dengan perbaikan.Menurut Presiden, penanganan COVID-19 yang sudah berjalan sekitar 9 bulan menunjukkan perbaikan.ANTARA


01
December

 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap vaksin COVID-19 nantinya tidak diprioritaskan untuk negara-negara kuat dan tidak merata, sehingga terjadi rivalitas antarnegara dalam pendistribusian-nya.Harapan tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dalam World Zakat Forum 2020 International Conference secara virtual dari Jakarta, Senin.Ma’ruf Amin mengatakan hingga saat ini ada sejumlah penelitian vaksin COVID-19 yang sedang dalam tahap uji klinis dengan hasil memuaskan.Sehingga, yang menjadi tantangan berikutnya ialah sistem pendistribusian vaksin COVID-19 tersebut kepada masyarakat di berbagai dunia.Oleh karena itu, Wapres berharap forum zakat tingkat dunia juga turut berkontribusi dalam mencari skema pendistribusian vaksin COVID-19 secara merata.antara

01
December

 

Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk memastikan kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia dan juga rencana pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat.Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11).Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyampaikan, vaksin Covid-19 yang akan dibeli oleh Pemerintah Indonesia harus terdaftar di WHO.Presiden  Jokowi enggan menyebut merk vaksin apa saja yang akan dibeli pemerintah, namun ia menekankan vaksin tersebut harus memiliki tingkat keefektifan yang tinggi.republika

30
November

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa seluruh pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat merupakan upaya untuk menjaga negara agar mampu bertahan di tengah berbagai tekanan termasuk pandemi COVID-19.Sri Mulyani dalam acara daring Kementerian Keuangan  Mengajar di Jakarta, Senin menjelaskan pajak yang dikumpulkan digunakan untuk merealisasikan berbagai aspek yang dapat dinikmati oleh masyarakat mulai dari infrastruktur hingga pendidikan berkualitas.

Menurut Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah bertujuan agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar terlebih lagi Indonesia merupakan negara berkepulauan sehingga konektivitas menjadi penting.antara

30
November

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menargetkan 6.606 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi “Indonesia Care” dengan komitmen kuat menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability).

Wishnutama Kusbandono  dalam keterangannya, Minggu, mengatakan, hingga saat ini telah dilakukan sertifikasi CHSE terhadap ribuan hotel/restoran serta usaha pariwisata lainnya di 34 provinsi di Indonesia.Menurut Wishnutama, hal itu guna meningkatkan kepercayaan konsumen di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.antara

27
November

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan strateginya untuk mencapai target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis. Mendagri mengatakan strategi itu antara lain pertama membentuk Desk Pemilihan Kepala Darah-Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari. Ia menambahkan, prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP. Kedua, Mendagri sudah memberi perintah kepada Desk Pilkada untuk berkoordinasi seluruh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk berupaya maksimal, termasuk melakukan mobilisasi anggotanya masing-masing. Lebih lanjut, kata Tito, ia telah menetapkan hadiah bagi setiap daerah yang baik dalam hal perekaman e-KTP nya dan juga sanksi (punishment) apabila penilaian mereka kurang baik.REPUBLIKA

27
November

 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai peluang untuk meningkatkan produksi produk halal masih ada, khususnya permintaan di tingkat global, meskipun kondisi perekonomian secara nasional mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal itu dikatakan Ma’ruf Amin dalam Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 webinar series, seperti dilaporkan Antara Kamis. Wapres mengatakan ekonomi syariah juga terdampak pandemi COVID-19, seperti halnya kegiatan ekonomi konvensional. Namun, secara global, perlambatan ekonomi Islam tidak lebih parah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan.Ia mengatakan, Pertumbuhan ekonomi dunia, pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, diperkirakan mengalami kontraksi 5,2 persen; sedangkan ekonomi Islam global hanya mengalami kontraksi 2,5 persen. Di Indonesia, menurut Wapres, ekonomi syariah memiliki potensi sebagai salah satu pilar untuk memulihkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menggeliatkan kembali ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia setelah pandemi berakhir menjadi penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional.ANTARA

26
November

 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Korea Selatan melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, memberikan perhatian khusus terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut. Dia mengatakan, berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), saat ini tercatat ada lebih dari 37 ribu orang warga Indonesia yang menetap di Korea Selatan, lebih dari 1.400 diantaranya adalah pekerja dan mahasiswa yang tinggal di Kota Daegu, salah satu pusat penyebaran virus COVID-19 di Korea Selatan. Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo saat menerima Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Mrs Kim Sanghee di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, Indonesia sebagai sahabat mendukung berbagai langkah pemerintah Korea Selatan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di negara tersebut dan meminta untuk memberikan perhatian khusus kepada para WNI yang terkena COVID-19. Hadir dalam acara tersebut para anggota Parlemen Korea Selatan, antara lain Nam Insoon, Kwon Insook, Hwang Seungki, dan Lim Jeung.ANTARA

26
November

 

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan Wakil Presiden Amerika Serikat-AS Mike Pence agar negara Paman Sam bisa merelokasi industri farmasi mereka ke Indonesia. Hal itun dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar IGOV Expo Universitas Indonesia, Rabu. Luhut sendiri sempat bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di sela kunjungannya ke Washington DC, AS, pekan lalu. Ia menambahkan pemerintah Indonesia juga telah melakukan tindak lanjut pembicaraan mengenai industri farmasi, termasuk soal kerja sama vaksin, dengan AS. Ia berharap dengan permintaan tersebut, maka tahun depan sudah akan ada relokasi industri farmasi AS ke Indonesia. Saat ini banyak industri farmasi yang tersebar di India sehingga negara itu menjadi salah satu pasar utama farmasi dunia. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia membangun keseimbangan hubungan dengan banyak negara. Ia berupaya membangun hubungan baik dengan AS sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Salah satu buah keberhasilan hubungan baik Indonesia dan AS yakni diperpanjangnya fasilitas generalized system of preferences GSP.ANTARA

25
November

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membayar sendiri vaksin COVID-19 sehingga ikut membantu meringankan pemerintah dalam program penanggulangan pandemi. Hal itu dikatakannya dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19 di Jakarta, Selasa (24/11). Pemerintah sendiri akan mengeluarkan dua tipe vaksin, yakni yang merupakan bantuan pemerintah serta program vaksin mandiri.

Program vaksinasi bantuan pemerintah akan diberikan salah satunya bagi tenaga kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan sesuai data BPJS Ketenagakerjaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara program vaksin mandiri diperuntukkan bagi masyarakat yang memang mampu. (antara)