July
Kekayaan Budaya Indonesia Miliki Nilai Ekonomis Yang Bisa Dieksplorasi
Written by Sumarno
Kekayaan budaya Indonesia memiliki nilai ekonomis yang bisa dieksplorasi lebih jauh. Salah satu medium yang bisa digunakan untuk menggali nilai ekonomis kekayaan ini adalah usaha waralaba. Seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional, Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia, Andrew Nugroho, di Jakarta, Sabtu (21/7) mengatakan, industri waralaba merupakan salah satu kontributor dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Lebih dari itu, industri waralaba menjadi salah satu langkah strategis guna meningkatkan daya saing bangsa ke pasar Internasional.
Andrew Nugroho menyebutkan, di bidang kuliner, Indonesia memiliki beragam pilihan kuliner seperti Mie Aceh, Rendang Padang, dan Soto Betawi. Indonesia juga memiliki batik dan kain tenun, perawatan kesehatan tradisional, atau sanggar tari dan seni bela diri tradisional. Menurutnya, kekayaan budaya Indonesia sangatlah luas dan ini merupakan potensi yang sangat layak untuk dikembangkan. kbrn
July
Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia berminat terlibat mengembangkan pembangunan kereta api ringan atau light rail transit -LRT di tiga kota di Indonesia, yaitu Medan, Sumatra Utara, Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, sebagai solusi mengurangi kepadatan lalu lintas di tiga kota tersebut. Saat sidang IMF dan Bank Dunia Oktober nanti di Bali, pemerintah ingin mengajukan proposal pembangunan LRT di tiga kota dengan harapan studi kelaikan sudah bisa difinalisasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kepada pers usai membuka Rapat Kerja Nasional III 2018 Masyarakat Perkeretaapian Indonesia di Jakarta, Sabtu (21/7). Antara melaporkan, Menteri Budi Karya Sumadi menjelaskan, sejumlah pihak asing sudah menyatakan keinginannya untuk membangun LRT di Indonesia karena dinilai memiliki nilai ekonomis. Menurutnya, Pemerintah memang sedang mendorong pihak asing termasuk swasta asing untuk ikut terlibat dalam membangun infrastruktur transportasi massal, seperti LRT dan kereta api yang dinilai efektif mengurangi kepadatan di jalan raya. antara
July
Menteri Luar Negeri RI Dorong Brunei Darussalam Selesaikan Nota Kesepahaman Perlindungan TKI
Written by Sumarno
Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam mengadakan pertemuan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC) ke-4 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (20/7). Pertemuan ke-4 JCBC Indonesia-Brunei Darussalam ini dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan II Brunei Darussalam Erywan Yusof. Dalam pertemuan ke-4 JCBC itu, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai masalah keberadaan para pekerja Indonesia dan warga negara Indonesia (WNI) di Brunei Darussalam. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia dan Brunei sepakat untuk mengintensifkan perundingan dalam rangka menyelesaikan nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan para pekerja Indonesia di Brunei Darussalam. Usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kepada awak media bahwa nota kesepahaman (MoU) terkait perlindungan TKI yang bekerja di Brunei Darussalam ini sangat penting mengingat jumlah mereka yang cukup besar.
" Nah jadi kan begini, kita sedang dalam tahap untuk membahas draft MoU mengenai masalah penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ini penting sekali karena dari segi jumlah, jumlahnya cukup besar, memang tidak semua, tapi sekitar 82 hingga 83 ribu orang yang tinggal d Brunei ini pekerja Indonesia. Tetapi mayoritas dari mereka adalah Tenaga Kerja Indonesia. Kalau dilihat dari komposisi populasinya itu sendiri. Ini sudah sekitar seperlima dari penduduk Brunei Darussalam, sehingga kan kita bisa lihat betapa pentingnya MoU ini untuk diselesaikan ".
Lebih lanjut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pada pertemuan bilateral JCBC ke-4 ini pihak Brunei Darussalam menyatakan siap untuk menuntaskan nota kesepahaman terkait perlindungan TKI pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri RI akan terus berupaya mengintensifkan pertemuan dengan pihak Brunei Darussalam untuk melakukan negosiasi. Nota kesepahaman terkait perlindungan TKI di Brunei Darussalam menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak hanya mencakup pekerja di sektor informal tetapi juga pekerja di sektor formal atau pekerja profesional. Nota Kesepahaman terkait perlindungan TKI ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan bilateral Presiden RI, Joko Widodo dan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada bulan Mei lalu. (VOI/Rezha)
July
Kementerian Luar Negeri RI Terus Berkomunikasi Dengan Otoritas Malaysia Terkait Tiga WNI Terduga ISIS
Written by Sumarno
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) telah memastikan status tiga warga Indonesia (WNI) terduga anggota kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang ditangkap Kepolisian Diraja Malaysia. Ketiga nama terduga anggota kelompok teroris tersebut terdaftar dalam sistem imigrasi Indonesia. Usai menemui Menteri Luar Negeri dan Perdagangan II Brunei Darussalam, Erywan Yusof di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Jumat 20 Juli 2018, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak otoritas Malaysia untuk melakukan verifikasi kembali terhadap tiga orang terduga anggota kelompok teroris ISIS tersebut.
"Baru saja kita mendapatkan informasi dari Kuala Lumpur, jadi dari informasi paspor yang kita terima, kan biasanya kita mendapatkan informasi berdasarkan paspor. Nah dari informasi paspor yang kita terima maka data ketiga orang tersebut ada di dalam sistem kita. Tetapi masih ada beberapa hal yang harus kita verifikasi. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk tetap mendapatkan akses kekonsuleran untuk bertemu mencocokkan data antara paspor dengan orang dan sebagainya. Dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa akses kekonsuleran akan diberikan pada tanggal 24 Juli ".
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan akses kekonsuleran bersifat krusial agar pihak perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, bisa segera bertemu dengan ketiga WNI tersebut untuk memverifikasi status kewarganegaraan sebelum menyelidiki peran dan aktivitas mereka. Hingga kini pihak Kepolisian Diraja Malaysia baru menyebutkan kronologi penangkapan dan belum merilis identitas ketiga WNI tersebut. Mereka ditangkap bersama empat warga Malaysia yang sama-sama diduga sebagai anggota kelompok teroris ISIS. Penangkapan pertama terjadi pada 12 Juli lalu di Terengganu yang, melibatkan seorang tersangka laki-laki asal Indonesia berusia 26 tahun. Di hari yang sama, polisi juga menangkap seorang WNI berusia 27 tahun di Petaling Jaya. Pria itu diketahui bekerja sebagai pegawai kontrak yang mengaku berbaiat pada ISIS. WNI ketiga ditangkap pada 14 Juli 2018 di Ipoh, Perak. Tersangka berusia 42 tahun dan bekerja di sebuah pabrik. Melalui siaran persnya Kepolisian Diraja Malaysia mengatakan terduga mengaku punya hubungan dengan anggota Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang terlibat dalam pembunuhan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 10 Mei lalu di Jakarta. (VOI/Rezha)