Pemerintah Indonesia akan menghadiri pertemuan luar biasa Organisasi Kerja sama Islam di Istanbul, Turki, Jumat (18/5). Menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir, pertemuan ini akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Seperi ditulis Republikaonline, AM Fachir di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5) mengatakan, pertemuan Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam tersebut membahas perkembangan terbaru di Palestina. Ia menegaskan, Indonesia akan mendesak pihak yang paling bertanggung jawab, yakni Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah yang lebih nyata terhadap masalah Palestina. rol
Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm menggelar promosi Kopi Spesialti Indonesia di Swedia dan Latvia, pada 14 sampai 17 Mei ini, dengan racikan kopi berasal dari beragam jenis biji kopi unggulan Indonesia Seperti ditulis Antara, Kepala Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm, Rahmawati Wulandari, Kamis (17/5) mengatakan, acara promosi kopi yang mengusung tema From Farm to Cup ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perhatian publik Swedia dan Latvia terhadap keunggulan kopi Indonesia.
Duta Besar Indonesia untuk Swedia dan Latvia, Bagas Hapsoro, menyampaikan, kopi Indonesia memiliki cita rasa khas dan unik dibandingkan kopi dari negara lain. Indonesia yang saat ini merupakan negara ke-4 penghasil dan eksportir kopi terbesar di dunia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor kopinya ke manca negara. Bagas Hapsoro berharap, dengan adanya promosi ini, akan diikuti peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Swedia dan Latvia. antara
Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan untuk menangani warga negara Indonesia yang kembali dan terindikasi paham radikalisme dari Suriah, agar tidak menebarkan virus radikalisme di Indonesia. Seperti dilaporkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (16/5) mengatakan, pihaknya bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga dengan berbagai jajaran Kepolisian, Badan Intelejen Negara, dan TNI akan membahas hal tersebut dalam pekan ini.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan payung hukum untuk memantau warga Negara Indonesia yang kembali dari Suriah. Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah terus mengupayakan deradikalisasi bagi warga Negara Indonesia yang terindikasi paham radikal dari Suriah. Menurut Jusuf Kalla, deradikalisasi bukan hal yang mudah dilakukan karena menyangkut pengubahan idealisme seseorang. antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI sepakat segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Karena itu adalah payung hukum yang sangat dibutuhkan oleh aparat keamanan TNI dan Kepolisian RI untuk menyelesaikan masalah ini.
Antara melaporkan,Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5) menyampaikan, perwakilan partai-partai pendukung pemerintah di DPR telah menjanjikan penyelesaian segera revisi Undang-Undang tersebut. Menurut Wiranto, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme menjadi sangat penting untuk memberantas kelompok teroris. antara