May
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio yakin teror bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya (Jatim) pada Minggu, (13/5) tidak terlalu berpengaruh besar terhadap aktivitas di pasar modal. Hal itu dikatakan Tito Sulistio seperti dikutip kepala BEI Perwakilan Ambon Roberto Dachi di Ambon, Minggu. Sementara kondisi pasar juga cukup stabil yang ditunjukkan dengan likuiditas transaksi yang tinggi dengan rata-rata transaksi harian mencapai Rp8,87 triliun (meningkat sebesar 16,7 persen dibanding 2017), dan frekwensi harian sebesar Rp387 ribu atau meningkat 23,7 persen dibanding tahun 2017. Ia juga mengimbau agar investor dan seluruh pelaku pasar modal tidak bereaksi berlebihan dan tetap optimis terhadap stabilitas keamanan nasional. Seluruh pelaku pasar diimbau untuk tetap tenang dan beraktivitas secara normal karena pengalaman teror bom Thamrin 14 Januari 2016 menunjukkan bahwa teror tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan di pasar modal. BEI bersama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian teror akhir-akhir ini, termasuk serangan teror yang terjadi pada tiga lokasi Gereja di Surabaya yang menelan korban jiwa dan luka-luka. BEI juga mengimbau perusahaan tercatat dan anggota bursa untuk melakukan hal yang sama yaitu mengenakan pakaian putih dengan pita hitam sebagai bentuk ketegaran.Antara
May
Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak internal pemerintah menyepakati materi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, termasuk yang berkenaan dengan definisi terorisme, supaya pembahasan rancangan undang-undang tersebut bisa segera diselesaikan untuk kemudian disahkan pemberlakuannya. Bambang di Jakarta, Senin menjelaskan, DPR sudah 99 persen siap "ketok palu" menyetujui pengesahan RUU Terorisme sebelum reses masa sidang yang lalu, namun pemerintah meminta penundaan karena belum sepakat soal definisi terorisme. Apabila pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme dalam rancangan undang-undang itu, ia melanjutkan, maka DPR bisa menyetujui pengesahannya pada masa sidang mendatang.
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta DPR segera mengesahkan RUU Terorisme menyusul ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5) pagi. Tito menjelaskan UU Terorisme penting sebagai dasar kepolisian melakukan penindakan terhadap teroris karena pihak Kepolisian tahu ada sel-sel teroris namun tidak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi. Dia mengatakan menurut undang-undang anti-terorisme yang berlaku saat ini, Densus 88 Antiteror baru bisa bertindak jika para terduga teroris melakukan aksi atau sudah jelas ada barang bukti rencana aksinya. Antara
May
Presiden Joko Widodo menjenguk korban luka akibat ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, yang dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara di Surabaya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban luka di RS Bhayangkara, Surabaya, Minggu setelah mendatangi dua lokasi kejadian perkara pengeboman, yakni GKI di Jalan Diponegoro Surabaya dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna.Presiden mengunjungi korban yang dirawat dengan didampingi beberapa pejabat, di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sebelumnya, Presiden Jokowi membatalkan dua agendanya di Jakarta dan langsung bertolak ke Surabaya tidak lama setelah mendapatkan laporan adanya ledakan bom di kota tersebut. Gereja pertama yang dikunjungi Presiden adalah GKI di Jalan Diponegoro. Presiden dan rombongan tiba pukul 15.30 WIB disambut Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selanjutnya pada pukul 15.45 WIB Presiden tiba di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna. Ia menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun dimana semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Antara
May
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Putu Supadma Rudana, meminta kepada pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan bebas visa bagi sejumlah negara yang dinilai tidak memberi kontribusi signifikan. Seperti dikutip Antara, Supadma Rudana di Denpasar, Bali, Senin (14/5) mengatakan, usulan dan permintaan tersebut untuk mengoptimalkan kunjungan warga negara asing atau wisatawan yang datang ke Indonesia. Selain itu, juga segi faktor keamanan, termasuk menekan adanya dugaan tenaga asing ilegal masuk ke Indonesia. Menurutnya, sedikitnya ada 46 negara yang perlu dievaluasi dan dikaji ulang atas pemberian bebas visa ke Indonesia. Kunjungan wisatawan negara-negara tersebut ke Indonesia sangat minim. Untuk itu, ia siap menerima aspirasi masyarakat terkait evaluasi bebas visa ke Indonesia yang bertujuan meningkatkan kunjungan turis dari target 20 juta pada tahun 2019. antara