Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang bagus untuk mengembangkan pasukan perdamaian dunia, meski ada sedikit perbedaan dengan negara – negara anggota kerjasama inovatif MIKTA yaitu, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Demikian dikatakan salah satu penulis buku 'MIKTA: Current Situation and The Way Forward', Nanto Sriyanto, Senin (19/3) di Jakarta. Nanto, yang juga seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, Indonesia sudah memiliki sumber daya yang bagus serta target yang jelas terkait pengembangan pasukan perdamaian.
“ Peacekeeping operation, itu salah satu dari dua fokus Indonesia, selain itu kan creative industry. Nah gagasan saya adalah pertama, Indonesia sudah punya target yang jelas, Indonesia punya sumber daya yang bagus. Kalau perlu ditambahkan saya lebih ke bagaimana Indonesia menggalang permasalahan non-enterpreneurship, yaitu lemahnya di soal peacekeeping itu kita masih punya persoalan – persoalan seperti norma intervensi seperti apa dari Indonesia dan MIKTA sendiri masih ada perbedaan. Tapi Indonesia katakanlah punya lembaga dan aparat yang bisa mengkaji kearah sana. Sehingga Indonesia untuk fokus ke wilayah ini targetnya sudah cukup inline “.
Nanto Sriyanto menambahkan, kekuatan Indonesia dalam pasukan perdamaian nantinya akan semakin kokoh jika Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 pada bulan Juni mendatang. Namun, di sisi lain ia juga mengakui, sampai saat ini MIKTA memang belum begitu dikenal di masyarakat. Oleh karena itu ia juga berharap akan ada pertemuan kepala negara anggota MIKTA untuk pertama kalinya. Berdiri pada 2013 lalu di sela Sidang Majelis Umum PBB, MIKTA merupakan kerja sama inovatif yang berpusat di bidang ekonomi dan perdamaian dunia. Tahun ini, Indonesia menjadi koordinator atau ketua forum kerja sama MIKTA yang mengusung tema mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tema ini memberikan penekanan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekonomi kreatif. (Rezha)
Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah guna memprotes eksekusi yang dilakukan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI), Zaini Misrin, pada Minggu, 18 Maret di Mekkah, Saudi Arabia. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Desra Percaya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia – Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI), Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin, 19 Maret.
“ Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes resmi dan meminta penjelasan atas kejadian ini. Baru tadi siang, Direktur Jenderal Aspasaf memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Satu menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap eksekusi yang dilakukan tanpa notifikasi dan dilakukan dengan mengesampingkan fakta bahwa proses PK baru berjalan. Yang kedua juga sekaligus menyerahkan surat nota resmi yang menyampaikan proses tersebut “.
Nota protes, menurut Lalu Muhammad Iqbal, juga diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui Duta Besar RI di Riyadh, Agus Maftuh Abegebriel pada Selasa, 20 Maret. Menurutnya, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memperoleh notifikasi resmi sebelum eksekusi. Padahal, kasus tersebut masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK). Pengacara Zaini Misrin sendiri sudah mengajukan PK kedua sejak Januari 2018. Permohonan permohonan PK pertama yang sebelumnya diajukan pada awal 2017 telah ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi. (Rezha)
Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), berpotensi menjadi Bali kedua dari aspek kepariwisataan. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutan pada Sidang Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Senin (19/3). Menurut Jusuf Kalla kemajuan sektor pariwisata sedikitnya harus memenuhi lima prinsip. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan dan keramahan. Apabila hal ini dipenuhi, maka Manado akan menjadi Bali kedua. Wapres menilai, gereja dapat membantu menyadarkan masyarakat bagaimana menjaga kebersihan, keramahan dan menjaga Taman Nasional Bunaken agar tetap indah. Itulah bagaimana menghubungkan antara suatu kehidupan keagaman dan kehidupan duniawi. Menurut Jusuf Kalla itu adalah ajaran agama yang universal, karena semuanya mengajarkan saling menghormati, dan tidak ada yang mengajarkan keburukan. Antara
Anggota Komisi 10 DPR RI Esty Wijayati di Yogyakarta Senin, (19/3) mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi serius dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -Kemenristekdikti terkait rencana masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia. Keberadaan perguruan tinggi asing dikhawatirkan berdampak buruk bagi masa depan generasi Indonesia karena Perguruan Tinggi Asing tidak memiliki visi pendidikan Indonesia yakni membangun pendidikan berkarakter Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainum Naim mengatakan, masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia saat ini sudah menjadi keharusan yang tidak bisa dihindari lagi. Walaupun begitu, pemerintah tetap bersikap selektif, terhadap perguruan tinggi asing yang akan masuk ke Indonesia. Untuk bisa mengadakan kegiatan pembelajaran di Indonesia, perguruan tinggi asing harus tetap mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah ada. Hanya perguruan tinggi asing berkualitas bagus yang diperkenankan masuk di Indonesia. Di sisi lain, masuknya Perguruan Tinggi Asing (PTA) ke Indonesia menuntut pengelola Perguruan Tinggi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak sekadar yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran, namun juga SDM, agar tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi asing. KBRN,