Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 2536
04
March

 

Presiden Joko Widodo meyakini produk sepatu sneaker lokal berkualitas unggul sehingga mampu bersaing di pasar global.Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyebutkan Presiden Joko Widodo  Sabtu sore mengunjungi pameran sepatu sneaker yang digelar disalah satu  mal yang berada di kawasan Senayan, Jakarta.Selain untuk meluangkan waktu berakhir pekan bersama keluarga, Kepala Negara menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat perkembangan pasar dan industri sepatu khususnya sneaker di Tanah Air.

Meskipun masih didominasi produk dari luar negeri, namun Presiden Joko Widodo yakin produk sneaker Indonesia lebih unggul sehingga mampu bersaing di pasar Internasional.Selain unggul dari segi kualitas, harga yang ditawarkan juga lebih kompetitif.Hal tersebut menurut Presiden  Joko Widodo akan semakin menambah nilai jual produk sneaker Indonesia.Tidak lupa, Presiden Joko Widodo  mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta bersama-sama dengan pemerintah mendukung dan menghargai produk-produk karya anak bangsa. pers rilis.

02
March

Pemerintah Indonesia akan segera menyampaikan perubahan sertifikat Vehicle Type Approval (VTA) kendaraan bermotor tipe completely build up (CBU) sesuai ketentuan impor yang saat ini berlaku di Vietnam.

Dengan penyesuaian VTA ini, Indonesia dapat segera memulihkan ekspor mobil ke negara tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan setelah memimpin Delegasi Indonesia dalam konsultasi teknis dengan Pemerintah Vietnam di Hanoi, Vietnam pada 27-28 Februari 2018.

“Pemerintah Indonesia akan segera menyampaikan perubahan atas sertifikat VTA kepada Pemerintah Vietnam guna mendapatkan respons pada kesempatan pertama. Diharapkan ekspor otomotif nasional ke Vietnam dapat direalisasikan dalam waktu dekat,” ungkap Oke melalui Pers Release yang diterima VoI RRI pada Kamis, 1 Maret.

Ekspor produk otomotif Indonesia dalam bentuk kendaraan bermotor tipe CBU ke Vietnam sampai dengan bulan Maret 2018 terhenti. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Vietnam yang memberlakukan dua peraturan baru terkait impor kendaraan bermotor.

Kedua peraturan tersebut adalah Prime Minister Decree No. 116/2017 (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicle and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) dan Circular No. 03/2018 (regulation on the checking on imported automobiles for technical safety and environmental protection in line with the Decree No. 116/2017/ND-CP).

Untuk membuka kebuntuan ekspor, Pemerintah Indonesia mengutus delegasi yang melakukan rangkaian konsultasi teknis dengan Pemerintah Vietnam dan asosiasi kendaraan bermotor Vietnam.

Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan GAIKINDO. Delegasi Indonesia melakukan pertemuan-pertemuan terpisah dengan Deputy Minister of Industry and Trade Tran Quoc Kanh, Vice Chairman of The Government/Prime Minister Office Nguyen Cao Luc, Deputy Minister of Transport Le Dinh Tho, dan Chairman of Vietnam Automobile Manufacturers’ Association (VAMA) Toru Konishita.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Oke menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Pemerintah Vietnam. “Indonesia juga sudah mengirimkan contoh VTA kepada otoritas Vietnam guna memperoleh konfirmasi atas keberterimaan VTA sesuai ketentuan PM Decree 116 dan Circular 03,” kata Oke.

Menanggapi hal itu, Deputy Minister Le Dinh Tho menyampaikan bahwa pada dasarnya VTA yang dimiliki Indonesia telah diterima secara positif oleh Vietnam. Namun, masih diperlukan beberapa penambahan informasi terkait elemen data sebagaimana diatur dalam regulasi Pemerintah Vietnam. 

Sementara itu, Chairman VAMA Toru Konishita menyampaikan bahwa VTA Indonesia sudah mencakup hal-hal yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah Vietnam. VAMA mengharapkan pengiriman kendaraan dari Indonesia dapat kembali normal.

Vietnam Register, lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi aspek keselamatan alat transportasi, mengklarifikasi bahwa inspeksi sampel kendaraan yang masuk ke Vietnam dilakukan secara acak terhadap tiap kapal yang masuk ke negara tersebut. Pengujian berupa uji emisi dan uji keselamatan dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Indonesia akan tetap mengobservasi implementasi kebijakan inspeksi lot-by-lot tersebut.

“Pemerintah Indonesia siap mengonsultasikan kembali kebijakan Pemerintah Vietnam yang menginspeksi setiap pengiriman produk otomotif bila dirasa memberatkan eksportir otomotif Indonesia,” tambah Oke.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengatakan hasil konsultasi ini akan segera ditindaklanjuti agar ekspor produk otomotif Indonesia ke Vietnam dapat segera dilakukan. “Langkah maju telah dicapai pada konsultasi teknis dengan Kementerian Transportasi Vietnam. Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan Indonesia selambat-lambatnya minggu kedua Maret 2018. Ekspor produk otomotif ke pasar Vietnam diharapkan akan kembali terbuka,” tutur Pradnyawati.

Vietnam mengimpor 38 Ribu Mobil Penumpang Tipe CBU dari Indonesia

Tahun Lalu Berdasarkan data statistik Pemerintah Vietnam, sepanjang tahun 2017 Vietnam mengimpor mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia sebanyak 38.832 unit dengan nilai USD 718 juta.

Impor di tahun 2017 tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari dengan jumlah 6.345 unit dan nilai USD 123,4 juta. Impor mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia ini turun drastis setelah diterbitkannya Decree 116/2017. Dampaknya, mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia yang diimpor oleh Vietnam mencapai titik terendah hanya 592 unit dengan nilai USD 10,9 juta pada November 2017.

“Kementerian Perdagangan berkomitmen terus mengawal ekspor produk otomotif Indonesia ke Vietnam agar target total perdagangan Indonesia–Vietnam sebesar USD 10 miliar di tahun 2020 dapat terwujud,” pungkas Oke./Sekar

02
March

 

Kementerian Perindustrian terus mendorong optimalisasi promosi Internasional dalam rangka peningkatan ekspor produk industri lokal, salah satunya dengan menyediakan situs http: pameranln.kemenperin.go.id. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan. Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis Suryawirawan menyebutkan, selain agenda pameran Internasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian, di situs tersebut juga terdapat informasi tentang sejumlah pelaksanaan pelatihan teknis yang dibutuhkan pelaku industri. Tujuannya, agar para pelaku industri nasional mendapatkan berbagai informasi terkait perluasan akses pasar global khususnya pameran luar negeri sehingga dapat memacu daya saing. Putu meyakini, partisipasi dalam kegiatan pameran Internasional dapat menjadi jembatan strategis bagi pelaku industri nasional. Tidak hanya sebagai sarana untuk memperkenalkan produk dan jasa, tetapi bisa mengetahui riset pasar dan tren teknologi terkini. ant

02
March

 

Bali menghasilkan devisa sebesar 32,145 juta dolar Amerika dari ekspor kerajinan berbahan baku perak selama tahun 2017. Angka ini meningkat 16,97 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 27,48 juta dolar Amerika. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Bagiwinata di Denpasar, Jumat mengatakan, hasil industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang sebagian besar digeluti perajin di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,73 persen dari total nilai ekspor Bali sebesar 679,59 juta dolar Amerika selama tahun 2017. Anak Agung Bagiwinata menambahkan, kerajinan perak merupakan salah satu dari 17 jenis hasil kerajinan skala rumah tangga yang berhasil menembus pasaran luar negeri, di samping kerajinan keramik, kerang, kulit, lilin, rotan dan kerajinan tulang. Ia menambahkan, aneka jenis perhiasan itu paling banyak diserap pasaran diantaranya Singapura, Amerika Serikat, Thailand, Jerman, Jepang dan Perancis. antara