February
ILO dan RS Persahabatan Kerjasama Penanganan Pneumoconiosis
Written by Sumarno
Rumah Sakit Persahabatan sebagai Rumah Sakit rujukan respirasi nasional memiliki visi untuk menjadi Pusat Respirasi terkemuka di Asia Pasifik pada 2019. Direktur Rumah Sakit Persahabatan, Mohammad Ali Toha mengatakan, Rumah Sakit Persahabatan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan International Labour Organization ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional pada Selasa(6/2) di Jakarta.
Kepada RRI World Service pada Selasa(6/2) ia menjelaskan, kerjasama dilakukan dalam bidang penangan pasien pneumoconiosis. Pneumoconiosis adalah penyakit di paru-paru yang disebabkan karena bekerja di tempat polusi tinggi seperti pabrik semen, tambang dan lain sebagainya. Penandatanganan kerjasama ini adalah dalam bentuk pemberian sertifikat kepada dokter yang bisa menangani pneumoconiosis.
“Pertama diagnosis dulu. Karena di negara kita ini banyak sekali penderita pneumoconiosis tapi tidak terdeteksi. Jadi kita pendidikan terus. Dokter-dokter diajari mendiagnosis pneumoconiosis. Dari daerah semua akan datang kesini belajar. Dan setelah itu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kasus pneumoconiosis di Indonesia, seberapa berat kasusnya ini baru kemudian penanggulangannya.” Jelasnya.
Mohammad Ali Toha lebih lanjut menjelaskan, Rumah Sakit Persahabatan memiliki visi untuk menjadi Rumah Sakit Pusat Respirasi terkemuka di Asia Pasifik pada 2019. Untuk menjadi terkemuka di Asia Pasifik, pihaknya harus memiliki pelayanan yang berkualitas dan terstandar Internasional. Rumah Sakit Persahabatan telah memiliki akreditasi nasional dan tahun ini ditargetkan akan mendapatkan akreditasi internasional.
Berdasarkan data ILO tahun 2013, 30% hingga 50% pekerja di negara berkembang menderita Pneumoconiosis. Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu penopang ekonominya adalah sektor industri yaitu industri pertambangan (voi/sekar)
February
Presiden Joko Widodo : Yang Memajukan Suatu Negara adalah SDMnya
Written by Nouva
Presiden Joko Widodo menggaris bawahi pentingnya pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia terutama terhadap generasi pelajar. Hal itu disampaikannya saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, Jawa Barat.
Dalam sambutannya Presiden mengatakan sumber daya alam yang melimpah tidak memberikan jaminan akan majunya sebuah bangsa.
Menurutnya sumber daya manusia merupakan kunci dalam pembangunan negara dengan penguasaan ilmu pendidikan dan teknologi serta inovasi, yang akan mendorong kemajuan bagi sebuah negara.
“Pada intinya yang memajukan suatu negara adalah sdm-nya，sumber daya manusianya dan ini berada pada tanggung jawab yang besar sekali di pundak bapak, ibu dan saudara-saudara di sini. Sekali lagi sdm.”
Setelah itu, lanjut presiden yang berperan adalah stabilitas sosial dan politik, manajemen pemerintahan dan kepemimpinannya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas dan inovasinya.
“. Negara yang memenangkan persaingan maju memenangkan kompetisi. saya sampaikan di sini posisi penting pendidikan yang membangun watak kita, watak Pancasila kita mengutamakan kepentingan bersama dan solidaritas sosial kita mengajarkan kejujuran megnajarkan keberasamaan, kesantunan, mengajarkan nilai-nilai dan budi pekerti pada anak-ana2 kita, di sinilah posisi pentingnya pendidikan..” tegas Presiden Joko Widodo
Lebih lanjut Presiden menyebut kualitas pendidikan akan melahirkan daya juang ditengah pelajar Indonesia sekaligus menjadi solusi bagi penyelesaian berbagai masalah yang ada di tiap daerah. Aspek pendidikan menurut Presiden juga menjadi kunci bagi bangsa Indonesia dalam memenangkan persaingan global di masa mendatang.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Rembuk Nasional diselenggarakan sejak tanggal 5-8 Februari 2018 dan diikuti oleh 1.050 peserta dari berbagai wilayah, terdiri dari para kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, perwakilan di luar negeri, ketua pengurus organisasi profesi serta mitra kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Ndy/nouva)
February
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan ekspor ikan napoleon yang tergolong dilindungi, sesuai dengan regulasi, karena dilakukan berdasarkan kuota yang menjamin keberlanjutan spesies tersebut. Direktur jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (6/2), menyebutkan, KKP telah memberikan rekomendasi bahwa ekspor ikan napoleon lewat jalur laut bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Sebanyak 1.000 ekor ikan napoleon asal Natuna diekspor ke Hongkong, Sabtu (3/2). Ekspor perdana itu dilakukan di Pulau Sedanau dan menandai dibukanya kran ekspor ikan napoleon asal Natuna dan Anambas yang dilakukan lewat jalur laut. Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, para pembudidaya ikan dan pengepul ikan Natuna, sudah lama menantikan kesempatan bisa mengekspor ikan napoleon dan kerapu ke Hongkong. Hamid Rizal juga berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah kembali mengeluarkan izin untuk ekspor ikan sampai Maret 2018. (antara)
February
Presiden Harapkan Pemanfaatan Potensi Besar Ekonomi Syariah
Written by Sumarno
Presiden Joko Widodo meminta Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan potensi perekonomian syariah di Indonesia. Saat membuka Rapat Pleno Komite, Senin (5/2) di Kantor Presiden Jakarta, Presiden mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Dengan potensi ini Indonesia harus dapat menjadi penggerak ekonomi syariah di dunia.
”Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah jangan sampai kita hanya menjadi target pasar dan produk industri gegara-negara lain. Hanya sekedar menjadi konsumen. Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah. Selain itu dalam pengembangan industri keuangan syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka menekan angka ketimpangan.”
Presiden Joko Widodo menyebut, asset perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 mencapai 435 triliun rupiah atau sekitar 5,8 persen dari total asset perbankan Indonesia. Begitu juga dengan pasar modal syariah. Pangsa pasar Sukuk Indonesia mencapai 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara. Selain itu total asset industri keuangan non-bank syariah juga naik dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini. Menurut Presiden, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infaq dan sedekah. (ndy)