Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto minta pemerintah daerah ikut aktif dalam penanggulangan terorisme. Wiranto dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Jakarta, Rabu (7/2) mengatakan, aksi teror saat ini harus ditangani bersama, karena para teroris tidak memandang batas wilayah maupun negara dalam melancarkan serangannya. Para teroris, menurut Menteri Wiranto, dalam bertindak juga tidak mengenal regulasi suatu daerah atau negara, sehingga siapa pun bisa menjadi korbannya. Selain itu, pergerakan kelompok radikal di daerah, juga tidak kalah penting untuk diwaspadai oleh para gubernur, wali kota, maupun bupati. Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, agar pers Indonesia mampu melakukan penyesuaian di tengah tuntutan perubahan teknologi dunia. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, di kota Padang, Sumatra Barat, Kamis (8/2). Sri Mulyani mengatakan, perubahan dan penyesuaian tersebut diperlukan dengan mencakup semua aspek, mulai dari sarana dan prasarana media hingga penyajian informasi yang dapat terhubung dengan aspirasi dan harapan masyarakat.
“ Pers adalah salah satu pemangku kepentingan dan sekaligus aktor penting di dalam proses pembangunan di negara kita. Kepentingan kita adalah sama, yaitu membangun dan memajukan Indonesia untuk menciptakan kemakmuran peradaban dan keadilan. Pers Indonesia harus terus menjaga dan memupuk semangat profesionalisme dan menciptakan rasa nasionalisme rakyat, namun yang positif dan tetap terbuka ".
Lebih lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, kemajuan teknologi dan informasi telah memungkinkan masyarakat untuk menciptakan informasi dan menyebarluaskannya secara bebas. Menurutnya, penyebaran informasi tersebut juga telah berkembang menjadi informasi yang tidak berimbang dan menyudutkan sebelah pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah Indonesia, menurut Sri Mulyani, berkepentingan agar pers dapat membantu menjadi sarana untuk menanamkan pemahaman dan informasi yang aktual serta kredibel mengenai perekonomian Indonesia dan kondisi keuangan negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya. (Ndy)
Tahun 2019 merupakan tahun penting bagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Italia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, kedua negara akan memperingati hubungan diplomatiknya yang telah berjalan selama 70 tahun Untuk memperingati hubungan diplomatik ke-70, kedua negara sepakat mengangkat tema Ekonomi Kreatif Pemilihan tema itu didasari adanya kesamaan yang dimiliki kedua Negara di sektor tersebut. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi persnya usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano di Kementerian Luar Negeri Ri, Jakarta, Rabu (7/2).
“ Italia memiliki kekuatan di dalam ekonomi kreatif, kita memiliki talenta yang banyak untuk ekonomi kreatif, maka kita sepakat untuk mengambil ekonomi kreatif sebagai tema untuk perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kita dengan Italia”.
Selain ekonomi kreatif, Retno Marsudi mengatakan, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah juga akan diusung dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Italia. Menurutnya, kedua negara memiliki kesamaan, yaitu sektor perekonomian nasional banyak didukung oleh pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Oleh karena itu, kedua negara ke depannya akan mendorong adanya kerja sama lebih lanjut terkait Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi sebelum ke negara lainnya (Rezha).
Kementerian Perdagangan bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan segera melakukan serangkaian pertemuan untuk mengambil langkah dan keputusan mengenai penggunaan mata uang digital.
Pada Diskusi umum bertemakan ‘Sinergi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas di Era Perdagangan Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional’ yang digelar di Jakarta, Rabu, 7 Februari, ia menjelaskan, cryptocurrency atau mata uang digital seperti bitcoin semakin banyak dan marak di Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak mungkin mendiamkan begitu saja dan akan mengambil sejumlah langkah. Namun Enggar dapat memastikan bahwa mata uang digital tidak dapat digunakan sebagai alat bayar di Indonesia.
"Tapi yang pasti sebagai alat bayar pasti tidak. Saya bisa sampaikan bahwa itu hampir pasti. Bahwa tidak ada underlinednya dan sebagainya. wujudnya atau orangnya kita tidak kenal. Ini begitu banyak sekarang dan begitu marak" jelasnya.
Menteri Enggartiasto lebih lanjut menjelaskan, beberapa pilihan sudah masuk di dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional -KEIN, Arif Budimanta bersyukur mata uang digital di Indonesia dilarang penggunaannya. Menurutnya, mata uang digital ini tanpa kejelasan dan bergerak atas dasar ekspektasi. /Sekar