(Voinews) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan aplikasi Tlusure yang baru secara resmi diluncurkan PT Fantastis Anak Bangsa menjadi pemandu wisatawan dalam kegiatan wisata. Aplikasi ini dihadirkan untuk wisatawan guna memperoleh informasi terkait kondisi destinasi wisata yang masuk dalam zona hijau atau zona lainnya/ rekomendasi terhadap pengguna untuk berkunjung ke destinasi wisata tertentu/ hingga terkait protokol kesehatan (prokes). Ia mengatakan/ nantinya wisatawan lebih nyaman berwisata di Tanah air di #IndonesiaAja. Hal itu dikatakan Menparekraf Sandiaga Uno dalam peluncuran aplikasi Tlusure secara daring di Jakarta, Rabu. Selama dua tahun terakhir Sandiaga Uno menilai pandemi COVID-19 telah menimbulkan keprihatinan/ terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Wabah tersebut, menurut dia/ memberikan dampak penurunan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hingga 80 persen pada 2020 dan 75 persen pada 2021. Menariknya/ nilai ekonomi digital justru mengalami peningkatan dengan cepat menjadi 49 persen secara year-on-year (yoy) menjadi 70 miliar dolar AS. ANTARA

(Voinews.id)Jakarta, 25  Januari 2022- Komisi Nasional Disabilitas siap bersinergi dan berkolarasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI untuk mendorong implementasi ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.  Hingga saat ini,  penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak yang setara dalam mengakses pekerjaan. 

“Padahal, hak memperoleh pekerjaan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” kata Ketua KND Dante Rigmalia pada saat audiensi dengan  Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah  di kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022. 

Dante menjelaskan amanah Undang-undang bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.  Pemerintah melalui BUMN/BUMD wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya dua persen dan swasta satu persen dari keseluruhan karyawan adalah penyandang disabilitas.

Untuk itu, KND sesuai dengan Perpres 68/2020,  mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Terkait  ketenagakerjaan inklusif, kata Dante,  KND akan mengawal pelaksanaan PP No.60 Tahun 2020 tentang Layanan Unit Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menaker No.21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pada acara tersebut Ketua KND Dante Rigmalia didampingi  Wakil ketua Deka Kurniawan, anggota komisioner Fatimah Asri Mutmainah, Jonna Aman Damanik, Rachmita Maun Harahap. Sedangkan Menteri Ida Fauziyah didampingi oleh Dirjen Bina Penta Suhartono dan Staf khusu Menteri Hindun Anisah.

Sementara itu, Jonna Aman Damanik, komisioner KND menambahkan,  terkait hambatan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas dalam mengakses pekerjaan, seharusnya  hambatan tersebut diubah menjadi potensi dan peluang. 

“Di luar negeri, teman-teman  Tuli menjadi tukang parkir pesawat dimana area kerjanya sangat bising, tetapi karena  hambatannya, ia justru menjadi  professional dalam bekerja,” kata Jonna. 

Menurut Jonna, hambatan yang menjadi potensi bisa jadi trigger untuk bekerja bagi penyandang disabilitas.  Untuk itu,  Kemnaker harus membuat  sertifikasi bagi Penyandang disabilitas,  bekerja sama dengan BNSP. “Sehingga walau lulus SD atau SMP, kalau ia (penyandang disabilitas)  bisa bikin baut karena memiliki sertifikasi, itu artinya ia bisa berkontribusi membangun jembatan,” ucap Jonna. 

Menteri Ida Fauziah menyambut hangat audiensi tersebut dan berharap pertemuan pertama dengan KND itu menjadi awal yang baik untuk bersama-sama  mengawal implementasi kebijakan dan peraturan tentang ketenakerjaan bagi penyandang disabilitas. 

Menurut dia, dengan regulasi, Kemnaker  ingin mengawal ketenagakerjaan yang inklusif. Sehingga Unit Layanan khusus bidang ketenagakerjaan, diseminasi  percepatan Penyelenggaraan ULD juga harus membangun  awareness pemerintah daerah untuk mempercepat implementasinya.

“Mempercepat implementasi PP, Permenaker adalah tugas kami, sedangkan KND lebih pada pengawasan, tapi jika kita bisa bersama-sama mengawasi implementasi tersebut, maka diharapkan hasilnya menjadi lebih baik,” kata Menteri Ida Fauziyah.

Menteri Ida sepakat dengan pendapat komisioner Jonna tentang kesempatan kerja berbasis hambatan. “Mari kita balik cara berpikir kita, hambatan jadi peluang.  Ini bisa menjadi kata kunci mendorong sertifikat kompetensi ketika tingkat partisipasi penyandang disabilits di sektor pendidikan dan pekerjaan masih rendah,” kata Menteri Ida. 

Untuk mendorong pelaksanaan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak disabilitas, Menteri Ida menjelaskan bahwa pada G20, Kementerian yang dipimpinya mengusung isu prioritas ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.  Tema yang diangkatnya adalah  “inclusive Labour Market and Affirmaative Jobs for Person With Disabilities.  

“Kami  ingin memaksa awareness negara maju untuk jadi contoh baik bagi negara lain yang menjadikan  ketenagakerjaan yang inklusif menjadi isu penting dan prioritas. Mari kita bersama mengawasi dan memantau pelaksanaan implementasi tersebut karena Undang-undang dan peraturan di bawahnya juga sudah ada” kata Ida. voi