VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI NEWS Tentara Nasional Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen anggaran terutama yang dialokasikan untuk operasi-operasi pada masa darurat termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan pihaknya telah mendengar langsung masukan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengenai tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Andika menambahkan seperti yang disiarkan lewat kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Minggu, anggaran beberapa operasi gelar pasukan TNI pada masa pandemi bersumber dari institusi lain, termasuk di antaranya lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu, masukan dari BPKP penting agar TNI dapat meningkatkan kualitas penggunaan dan pelaporan anggaran.Antara

VOI NEWS China mengeluarkan paket kebijakan pada tahun ini untuk menjaga stabilitas perdagangan luar negerinya, demikian Perdana Menteri Li Keqiang menyampaikan laporan kinerja pemerintahannya pada pembukaan sidang parlemen dua sesi di Beijing, Sabtu.

China akan membantu perusahaan berorientasi ekspor dalam menerima order dan mempertahankan kapasitas produksinya.

"Kebijakan ini bisa mempercepat pembentukan model baru perdagangan luar negeri, memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap e-dagang lintas-batas, dan mendukung pembangunan gudang-gudang barang perdagangan asing," ujarnya.

China akan meningkatkan impor produk dan jasa yang lebih berkualitas dan membangun sistem perdagangan jasa dan digital yang baru.

"Pembangunan sistem layanan logistik bisa membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional," kata PM Li.

Oleh sebab itu pula China akan meningkatkan dan memperluas investasi asing di bidang manufaktur, penelitian dan pengembangan, dan layanan data yang tersebar di wilayah tengah, barat, dan timur laut.

China juga akan meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi, baik multilateral maupun bilateral.

Menurut PM Li, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) telah berhasil menciptakan kawasan perdagangan bebas di dunia.

"China akan mendorong beberapa perusahaan memanfaatkan tarif preferensial dan aturan lain dalam kerangka RCEP untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan," ujarnya.

Pihaknya telah siap bekerja bersama dengan beberapa negara lain yang saling memberikan manfaat dan menguntungkan.

Dalam pembukaan sidang parlemen yang juga dihadiri oleh Presiden Xi Jinping itu, PM Li membacakan laporan kinerja setahun terakhir dan program kerja ke depan yang di antaranya meliputi bidang perekonomian, perdagangan, investasi, keuangan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pertahanan.

Sidang parlemen dua sesi yang terdiri dari Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan Majelis Penasihat Politik Rakyat China (CPPCC) berlangsung hingga 12 Maret. NPC mirip dengan DPR, sedangkan CPPCC berfungsi seperti MPR.

Sidang tahunan tersebut diikuti sebanyak 2.951 anggota legislatif yang mewakili beberapa daerah, berbagai kelompok etnis minoritas, dan entitas lainnya di China.

Sidang parlemen dua sesi atau yang biasa dikenal dengan sebutan "Lianghui" itu digelar setiap awal  Maret kecuali pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Ant

VOI NEWS Rusia menuduh "nasionalis" Ukraina mencegah warga sipil untuk meninggalkan negara itu, kantor berita RIA melaporkan.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan tak seorang pun menggunakan dua koridor gģgģģ yang disediakan di dekat kota Mariupol dan Volnovakha pada Sabtu.

Kementerian itu juga mengatakan bahwa tentara Rusia telah ditembaki setelah koridor kemanusiaan –untuk memberi kesempatan warga sipil keluar dari Ukraina– ditetapkan selama gencatan senjata parsial.

Pernyataan itu kontras dengan komentar pejabat Ukraina.

Dewan kota Mariupol sebelumnya mengatakan bahwa Rusia tidak sepenuhnya mematuhi gencatan senjata itu.

Otoritas Ukraina mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan bahwa tentara Rusia menggunakan gencatan senjata itu untuk terus bergerak ke Mariupol. ( Reuters)

VOI NEWS Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan agresi militer Rusia, apapun motifnya, tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar.

"Agresi ini justru menimbulkan perlawanan yang semakin kuat dari pihak Ukraina dengan berbagai akibatnya," ujar Sudarnoto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pengalaman sejarah di banyak tempat telah menunjukkan bahwa perlawanan terhadap agresi akan dilancarkan tidak saja oleh militer, tetapi juga oleh masyarakat luas.

"Inilah apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Ukraina yaitu menyerukan atau memobilisasi kepada semua warga sipil, apapun agamanya, untuk ikut terus melawan membela tanah air dari agresi militer Rusia," kata Sudarnoto.

Semangat heroisme, patriotisme, nasionalisme saat ini sedang diperkuat di Ukraina untuk melawan, mengalahkan dan menghancurkan militer Rusia, kata dia.

Karena itu, lanjut dia, pendekatan agresif-militeristik ini tidak hanya akan menghancurkan banyak hal akan tetapi juga tidak akan menyelesaikan persoalan pokok yang dihadapi oleh Rusia dan Ukraina.

"Dampak global dari perseteruan Rusia-Ukraina ini juga semakin terasa," kata dia.

Kelancaran hubungan diplomatik antarnegara juga akan mengalami gangguan sebagai dampak perseteruan yang semakin memanas ini.

"Beberapa negara (blok negara) akan terlibat dan terseret dalam perseteruan ini secara langsung dan tidak langsung dan ini bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk yaitu meluasnya skala pertentangan," kata Sudarnoto.

Selain dampak politik, dampak ekonomi juga semakin terasa dan akan dirasakan oleh masyarakat di banyak negara.

"Kesulitan dan memburuknya ekonomi global akan sulit dihindari jika persoalan Rusia-Ukraina terbiarkan dan tidak ada satu negara pun yang berupaya menghentikan perseteruan dua negara ini," katanya.

Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu mengeluarkan sebuah resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasi Rusia di Ukraina.

"Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Twitter, Rabu.

Sebanyak 193 negara anggota tercatat mendukung agar operasi militer Rusia di Ukraina segera diakhiri, sedangkan lima negara anggota memilih untuk menolak resolusi dan 34 negara abstain. Ant