VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo mengatakan sosialisasi mengenai Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahun 2022 perlu terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat imunisasi dasar.

"Sosialisasi BIAN 2022 perlu terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman dan juga keinginan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak," katanya ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah, itu menambahkan bahwa sosialisasi mengenai BIAN bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, tokoh masyarakat, hingga kader-kader kesehatan yang ada di desa.

"Sosialisasi berisikan informasi mengenai manfaat imunisasi dasar untuk melindungi anak dari risiko sakit berat, cacat dan kematian akibat suatu penyakit," katanya.

Dia menambahkan, sosialisasi juga perlu memberikan informasi menyeluruh bahwa imunisasi dasar bagi anak sangat aman dan bermanfaat.

"Dengan imunisasi berkala yang masif maka diharapkan orang tua dapat memanfaatkan BIAN sebagai momentum yang tepat untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak yang tertinggal saat pandemi COVID-19," katanya. Yudhi menambahkan, materi dan narasi sosialisasi harus dapat menarik perhatian masyarakat dengan gambar atau suara yang baik.

"Materi dan narasi sosialisasi yang mudah dipahami dengan gambar dan suara yang baik akan makin menarik minat masyarakat," katanya. Sementara itu, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menyelenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 ini.

"Program ini sangat tepat dan strategis untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada anak-anak di Tanah Air," katanya. Sebelumnya, dokter spesialis anak Ariadne Tiara Hapsari mengatakan pemberian imunisasi sangat penting guna memberikan perlindungan optimal bagi anak dari berbagai penyakit berbahaya. "Imunisasi dasar pada anak perlu dilengkapi guna memberikan perlindungan yang optimal," katanya.

Terkait hal tersebut, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu mengajak orang tua datang ke puskesmas untuk membawa anak-anak mereka agar mendapatkan imunisasi dasar mulai dari campak rubella, polio, DPT-HB-Hib hingga PCV.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia mencoba menanam sorgum di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai langkah bersama dalam menekan kebutuhan impor gandum nasional.

Saat memberi pengarahan kepada pimpinan Kadin Indonesia dan Kadin tingkat provinsi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa gandum menjadi salah satu komoditas yang masih harus impor di tengah situasi krisis pangan global, tapi hal itu bisa diantisipasi dengan subtitusi impor.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia masih mengimpor 11 juta ton gandum, karena komoditas pangan tersebut tidak bisa ditanam di Tanah Air, tetapi ada opsi untuk menggencarkan budi daya komoditas yang bisa menjadi pencampur.

"Gandum bisa dicampur cassava. Gandumbisa dicampur sorgum. Gandum bisa dicampur sagu. Artinya saya mengajak bapak ibu sekalian misalnya di NTT, ada Kadin NTT? Tanam sorgum," ujar Presiden Jokowi. Kepala Negara menjelaskan bahwa sorgum sangat tumbuh subur di NTT dan dengan biaya yang layak atau feasible.

"Dicoba ajalah, enggak usah ribuan hektare. Coba dulu 10 hektare, bener ndak sih Presiden ngomong ini. Hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gandum," kata Presiden Jokowi.

Presiden menuturkan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Waingapu, NTT, beberapa waktu lalu, dimana ia menemukan di wilayah tersebut kualitas tanahnya relatif marjinal dan minim sumber air, tetapi sorgum bisa tumbuh subur.

"Dan lahan, kalau mau cari berapa ribu hektare pun, ratusan ribu hektare pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari Kadin itu," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menginstruksikan pengembangan lahan sorgum hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT, sebagai komoditas pangan subtitusi pengganti gandum, dalam rapat internal terkait peningkatan produksi sorgum dan kebijakan gandum di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 Agustus 2022.

Saat ini luas tanam lahan sorgum per Juni 2022 baru mencapai 4.355 hektare dan ditargetkan berkembang menjadi 115 ribu hektare pada 2023 dan 154 ribu hektare per 2024, demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain ajakan mengembangkan sorgum, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa jagung masih menjadi salah satu komoditas pangan yang bisa menjadi peluang bagi kalangan anggota Kadin.

"Jagung baik itu untuk makanan kita maupun makanan ternak, permintaannya sangat banyak sekali baik dari dalam negeri maupun dari luar, karena impor jagung kita sekarang ini masih 800 ribu ton, yang sebelumnya tujuh tahun lalu 3,5 juta ton.

Ini peluang," kata Presiden. Presiden menegaskan kembali situasi ketidakpastian ekonomi global yang sulit dan dihadapi seluruh dunia, termasuk diantaranya krisis pangan. Turut mendampingi Presiden dalam menghadiri kegiatan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

(voinews.id)Pfizer mengumumkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan Izin Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization (EUA)) untuk Nirmatrelvir 150mg/Ritonavir 100mg Tablet Salut Selaput.

Tablet antivirus Pfizer tersebut diindikasikan untuk penanganan COVID-19 pada orang dewasa yang tidak memerlukan oksigen tambahan serta mengalami peningkatan risiko perburukan COVID-19 yang menjadi lebih berat.

Obat ini terdiri dari nirmatrelvir, yaitu penghambat protease 3CL (lebih dikenal dengan Protease Utama atau Mpro) yang secara khusus dikembangkan di laboratorium Pfizer untuk melawan SARS-CoV-2. Pengobatan oral harus dilakukan dalam lima hari pertama dari munculnya gejala infeksi dan setelah hasil positif dari tes virus SARS-CoV-2.

Country Manager PT Pfizer Indonesia Nora T. Siagian mengatakan bahwa persetujuan untuk penggunaan obat ini di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan COVID-19.

“Terobosan ini diharapkan membuka jalan bagi penggunaan antivirus oral Pfizer, di mana pada saat yang sama perusahaan kami juga berusaha mengatasi ancaman COVID-19 varian baru,” kata Nora melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, dikutip Selasa.

Meskipun vaksinasi tetap menjadi cara yang efektif untuk membantu mencegah COVID-19, Nora mengatakan terapi oral ini memberikan garis pertahanan penting, yaitu untuk mengurangi jumlah rawat inap dan membantu menyelamatkan nyawa.

“Mengurangi jumlah rawat inap dapat mengurangi biaya medis yang terkait dengan perawatan COVID-19 dan membantu meringankan beban yang dihadapi oleh anggota masyarakat yang berada di garis depan pandemi,” ujarnya.

Pfizer mengatakan pihaknya berkomitmen dalam mengupayakan akses yang adil terkait pengobatan oral COVID-19 untuk pasien berisiko tinggi yang membutuhkan, dengan tujuan memberikan terapi oral yang aman dan efektif sesegera mungkin dan dengan harga yang terjangkau.

Jika diizinkan atau disetujui penggunaannya selama pandemi, Pfizer akan menawarkan terapi oral melalui pendekatan penetapan harga berjenjang berdasarkan tingkat pendapatan setiap negara untuk mempromosikan kesetaraan akses di seluruh dunia di mana negara berpenghasilan tinggi akan membayar lebih tinggi dari negara berpenghasilan rendah.

antara

(voinews.id)Meksiko akan mengajukan protes kepada PBB atas kegagalan mereka mengirimkan vaksin COVID-19 yang pemerintah beli melalui program yang didukung WHO, demikian ditegaskan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador pada Senin.

Lopez Obrador mengatakan bahwa Meksiko berutang 75 juta dolar AS untuk dapat membeli vaksin COVID-19 yang dimaksudkan untuk dipasok melalui COVAX, sebuah badan inisiatif global yang didirikan WHO selama pandemi untuk membantu mendistribusikan vaksin secara adil di seluruh dunia.

"Kami akan mengajukan komplain karena mereka belum mengirim vaksin dari badan yang didirikan PBB," kata Presiden Obrador dalam sebuah konferensi pers, mengatakan bahwa Meksiko telah membayar vaksin tersebut di awal sekitar setahun lalu.

"Kami telah mencoba mencapai kesepakatan, kami sudah toleran karena kami berurusan dengan badan internasional," kata dia menambahkan.

Meksiko memesan lebih dari 51,5 juta dosis melalui COVAX. Namun, menurut situs Web PBB yang melacak pengiriman vaksin, negara itu sejauh ini baru menerima 24,6 juta dosis. Negara-negara kaya mengambil sebagian besar distribusi awal untuk memvaksin warga mereka sendiri terlebih dahulu sehingga memicu banyak komplain dari banyak negara, termasuk Meksiko, karena distribusi yang tidak adil.

Lopez Obrador pada awal tahun ini mengatakan bahwa kegagalan pengiriman vaksin tersebut telah menghambat kemampuan Meksiko untuk memvaksin anak-anak di sana untuk melindungi mereka dari COVID-19. Sejumlah pakar mengatakan distribusi yang lebih lambat dapat memungkinkan virus corona bermutasi lagi dan berpotensi menciptakan varian baru.