VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kedutaan Besar RI di Tokyo mendorong peningkatan ekspor produk dari kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke Jepang guna membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"KBRI Tokyo terus secara aktif mendorong peran UMKM dalam peningkatan ekspor ke Jepang, di antaranya melalui kegiatan promosi terpadu Trade Tourism and Investment," kata Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi dalam seminar "Strategi Ekspor Produk UMKM ke Negeri Sakura" yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia. Sejak 2017 hingga 2021, Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan dengan Jepang. Selama Januari-Mei 2022, Indonesia juga mencatat surplus sebesar Rp2,8 miliar. Di tengah pandemi COVID-19, ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang juga terus mengalami peningkatan.

Pada Januari-Mei 2022, ekspor tersebut mencapai Rp9,7 miliar, naik sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Bahkan kondisi ini lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada 2019," kata Heri.

Capaian positif tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan surplus perdagangan dan peningkatan nilai ekspor, tetapi pangsa pasar produk Indonesia di Jepang selama pandemi tahun ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,1 persen dibandingkan 2020, kata dia.

Heri mengatakan industri dan manufaktur merupakan kekuatan Jepang dan hal tersebut ditopang oleh 3,5 juta perusahaan di sektor UMKM. "Berarti sekitar 99,7 persen dari total perusahaan yang ada di Jepang. Perusahaan skala UKM tersebut yang menjadi tulang punggung perekonomian Jepang hingga saat ini," kata dia.

Jepang dan Indonesia pada 2022 terlibat dalam perjanjian dagang terbesar di kawasan, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Momentum tersebut, kata dia, seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM, untuk berusaha meraih pasar lebih besar di Jepang.

Dari pandemi, kata Heri, Pemerintah Jepang belajar menghilangkan ketergantungan pasokan dari satu negara dan beralih ke sejumlah negara, di antaranya Indonesia. Beberapa produk yang dapat didorong untuk meningkatkan ekspor ke Jepang antara lain produk makanan, pertanian, perikanan dan furnitur, kata dia.

Oleh karena itu, kata Heri, KBRI Tokyo terus secara aktif mendorong peningkatan ekspor produk UMKM ke Jepang.

Selain promosi terpadu, KBRI Tokyo juga bekerja sama dengan BRI Tokyo, Bank Indonesia Tokyo, Garuda Indonesia dan Pertamina dalam mendirikan pusat UMKM (SME Center) di Tokyo untuk membantu meningkatkan ekspor UMKM Indonesia, serta memberdayakan diaspora Indonesia dan usaha mereka di Jepang.

antara

(voinews.id)Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah perlu untuk memaksimalkan penerimaan negara dari ekspor batu bara, antara lain dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2022 tentang penerimaan negara dari royalti ekspor batu bara. “PP ini perlu direvisi,” kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, revisi ini diperlukan karena PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA), sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal. Saat ini, lanjutnya, PP hanya mengatur 5 layer HBA, serta semakin tinggi harga HBA maka persentase pajaknya semakin tinggi, dari rentang persentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Contohnya, ketika HBA di atas 100 dolar AS/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen.

“Jadi menurut saya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka royalti progresif untuk ekspor batu bara yang berlaku efektif bulan Mei 2022 ini harus konsisten dijalankan," kata politisi PKS itu. Ia berpendapat penegakan dalam penerapan royalti yang bersifat progresif akan lebih realistis dibandingkan dengan hanya berupa pengenaan pajak ekspor batu bara. Mulyanto mengusulkan jenjang royalti progresif ekspor batubara ini ditambah 2 layer lagi sehingga jadi 6 layer.

Penambahan itu, ujar dia, yakni untuk HBA di atas 200 dolar AS/ton dikenakan royalti 33 persen, serta untuk HBA di atas 300 dolar/ton dikenakan royalti 38 persen. Ia menilai bahwa PP No. 15/2022 yang terbit bulan April 2022 ini kelihatannya tidak mengantisipasi HBA yang mencapai setinggi seperti sekarang ini.

Mulyanto menambahkan sejak awal tahun 2022, HBA ini terus naik dari 158 dolar AS/ton pada Januari menjadi sebesar 319 dolar/ton untuk Juli 2022. Sebagaimana diwartakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) hingga 1 Agustus mencapai Rp87,72 triliun dan telah melampaui target 2022 sebesar Rp42,36 triliun atau 207 persen. “Kalau total akumulasi dengan yang lalu itu hampir Rp300 triliun lebih.

Sementara ada kelemahan di utang sekitar Rp5 triliun yang bertambah lagi karena ada Perpres Nomor 15 Tahun 2022 mengenai royalti,” kata Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yose Rizal dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu (3/8). Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minerba memang selalu melebihi target sejak 2018. Tercatat realisasi pada 2018 mencapai Rp49,62 triliun dari target Rp32,1 triliun.

Lalu pada 2019 realisasi mencapai Rp44,92 triliun dari target Rp43,27 triliun. Kemudian pada 2020, target PNBP ditetapkan pada Rp31,41 triliun dan mencapai Rp34,6 triliun. Begitu juga pada 2021 dengan realisasi yang mencapai Rp74,9 triliun dari target Rp39,1 triliun.

Guna meningkatkan PNBP sektor minerba, Kementerian ESDM menetapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara melalui pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi e-PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI dan automatic blocking system aplikasi e-PNBP.

antara

(voinews.id)Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti tidak adanya kemauan baik junta Myanmar untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri krisis di negara itu.

“Posisi Indonesia sangat jelas, kita melihat bahwa saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” ujar Retno, ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring mengenai Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) dari Phnom Penh, Kamboja, Rabu malam.

Banyak negara yang membahas isu Myanmar dalam working lunch di sela-sela pertemuan tersebut, juga menyampaikan banyaknya janji yang tidak ditepati (broken promises) oleh junta. “Jadi pada saat diskusi dengan junta, komitmen seolah-olah ada tetapi yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan,” tutur Retno.

Oleh karena itu, Indonesia bersepakat dengan ASEAN bahwa Myanmar tidak boleh diwakili oleh pejabat politik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia menekankan kembali pentingnya keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, sesuai mandat Konsensus Lima Poin.

“Indonesia juga menyampaikan jika tidak ada perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada November, maka para menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan,” ujar Retno.

antara

(voinews.id)Wakakordalops Satgas PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menyatakan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) tak hanya berdampak pada segi ketahanan pangan, juga potensi permasalahan dari sektor pariwisata.

Ary Laksmana Widjaja dalam gelar wicara daring diikuti di Jakarta, Rabu (3/8) malam, mengatakan dari segi ketahanan pangan, akan ada rantai pasokan yang terputus jika hewan ternak sakit maupun mati.

Namun, jika ditinjau lebih jauh pada sektor pariwisata, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi turis dari negara penghasil produk hewani atau memiliki hewan ternak cukup banyak.

"Kepada sektor-sektor yang lebih jauh, misalkan dengan meningkatnya angka kasus konfirmasi PMK di Indonesia, juga mempengaruhi sektor pariwisata," kata Ary.

Dia mencontohkan dari sektor pariwisata, dapat mempengaruhi turis yang berasal dari Australia.Virus PMK di Indonesia memang tidak membuat manusia lantas sakit, namun dapat terbawa di tubuh manusia melalui barang-barang bawaan. Selain itu, virus PMK disebut bisa bertahan cukup lama pada permukaan, tidak seperti COVID-19.

"Nah inilah yang mengkhawatirkan, sehingga kita harus menganggap ini bukan hanya sekedar isu penyakit mulut dan kuku saja, namun implikasinya juga bukan hanya pada masalah ketahanan pangan, tapi juga implikasinya," ungkapnya.

Apalagi, Indonesia akan menggelar pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali, sehingga dikhawatirkan PMK akan mengganggu kegiatan tersebut. Untuk itu, kasus PMK tidak bisa dianggap sebagai isu lokal.

"Oleh karena itu, dibentuk lah Satgas PMK secara nasional dan provinsi, kabupaten dan kota juga membentuk agar ini menjadi isu nasional yang harus diselesaikan secara lintas sektoral semua pemangku kepentingan," ujar Ary.

antara