Akbar
May
(voinews.id)Kementerian Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan Presiden dan Penguasa Abu Dhabi, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan meninggal dunia pada Jumat (13/5).
Kementerian Urusan Kepresidenan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat UEA atas berpulangnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presiden UEA. Semoga rakyat UEA diberikan ketabahan dan kesabaran, demikian menurut pernyataan dari Kementerian Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab (UEA).
Dikutip dari Kantor Berita Negara, Emirates News Agency, rakyat Uni Emirat Arab diminta menaikkan bendera setengah tiang selama empat puluh hari sebagai tanda berkabung. Pengibaran bendera setengah tiang itu dimulai pada Jumat (13/5).
Kementerian Urusan Kepresidenan juga mengumumkan bahwa pekerjaan akan ditangguhkan di semua kementerian, departemen, dan entitas federal, lokal dan swasta selama tiga hari.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan menjabat sebagai Presiden UEA dan Penguasa Abu Dhabi sejak 3 November 2004.
Dia terpilih menggantikan ayahnya, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, yang menjabat sebagai presiden pertama UEA sejak persatuan pada tahun 1971 hingga meninggal pada 2 November 2004.
Sumber : Emirates News Agency
May
(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Side Event Presidensi G20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, mengatakan keuangan inklusif merupakan salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan terus gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat.
"Pemerintah Indonesia mengapresiasi Global Partnership for Financial Inclusion yang telah mengkoordinasikan rencana aksi inklusi keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara G20," kata Airlangga.
Presidensi G20 Indonesia, lanjut dia, akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema recover together, recover stronger dengan semangat untuk pulih bersama, serta berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
Dengan begitu, G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi Indonesia sebagai presidensi dengan komitmen agar bisa menghasilkan aksi konkrit yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia.
Salah satu hasil konkrit yang diharapkan adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif, yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital.
"Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak baik antarpemangku kepentingan dalam negeri maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif," tegasnya.
Airlangga pun berterima kasih atas kolaborasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan khususnya kementerian dan lembaga Anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Bank Pembangunan Asia, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, asosiasi, dan mitra keuangan inklusif lainnya.
Selain itu, ia berharap koordinasi global Initiative yang mendukung inklusi keuangan harus terus dipertahankan dan diperkuat dengan meningkatkan kesadaran negara-negara anggota G20.
antara
May
(voinews.id)Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal perang yang terjadi di Ukraina dalam jamuan santap siang pemimpin negara-negara ASEAN oleh Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi dan Anggota Kongres AS di Capitol Hill, Washington DC, AS, Kamis (12/5) waktu setempat.
Presiden Jokowi menyebut perang di Ukraina telah berdampak pada ekonomi dunia termasuk kenaikan harga pangan, energi, dan inflasi.
“Perang di Ukraina menciptakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan berdampak terhadap ekonomi global,” kata Presiden seperti dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Ia mengungkapkan jika hukum internasional tidak dihormati, multilateralisme ditinggalkan dan unilateralisme dikedepankan, maka apa yang terjadi di Ukraina dapat terjadi di wilayah lain, termasuk di Indo-Pasifik.
Pada saat yang sama, Jokowi mengajak AS untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian, stabilitas dan kerjasama inklusif yang saling menguntungkan di Indo-Pasifik.
“Sejak 2019, ASEAN telah menyepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, memastikan keberlangsungan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya mengajak AS untuk terus menjadi bagian dari jangkar perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik,” ujarnya.
ASEAN menurut Presiden, selama lebih dari 5 dekade menikmati perdamaian dan stabilitas. Negara ASEAN juga bekerja keras membangun arsitektur kawasan yang mengedepankan kerja sama.
“Paradigma win-win diperjuangkan, budaya dialog diperkokoh, kerja sama inklusif dikedepankan, dan hukum internasional dan nilai-nilai multilateral menjadi panglima,” jelas Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo juga mengajak AS untuk terus menjadi mitra strategis ASEAN yang saling menguntungkan.
“Kita juga ingin Amerika menjadi mitra strategis ASEAN dalam kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan. Saya yakin kita bersama dapat menyaksikan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi diberi kehormatan untuk berbicara pertama dan memperkenalkan pemimpin ASEAN yang hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya bersama dengan Speaker Pelosi, Presiden Jokowi memimpin jalannya pertemuan.
Turut mendampingi Presiden dalam jamuan santap siang dengan Kongres AS yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani.
antara
May
(voinews.id)Sedikitnya satu orang yang dikonfirmasi positif COVID-19 telah meninggal dunia di Korea Utara dan 350.000 orang lainnya menunjukkan gejala demam, menurut laporan media pemerintah, KCNA.
Sebanyak 187.800 orang dirawat di ruang isolasi setelah demam yang tidak diketahui asalnya "menyebar secara luas ke seluruh negeri" sejak akhir April, tetapi KCNA tidak menyebutkan berapa banyak di antara mereka yang dinyatakan positif COVID-19.
Sedikitnya enam orang yang menunjukkan gejala demam meninggal dunia. Salah satu di antaranya dipastikan bahwa sebelumnya tertular varian virus Omicron, kata KCNA.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi pusat komando anti virus pada Kamis (12/5) untuk memeriksa situasi.
Ia sebelumnya menyatakan "keadaan darurat paling parah" dan memerintahkan penguncian wilayah (lockdown) secara nasional pada hari yang sama.
Korut mengatakan wabah itu dimulai di Ibu Kota Pyongyang pada April.
Media pemerintah tidak memerinci penyebab wabah itu, tetapi Pyongyang menyelenggarakan beberapa acara publik besar-besaran pada 15 dan 25 April, termasuk parade militer dan pertemuan besar.
Selama acara-acara tersebut, kebanyakan orang tidak memakai masker.
Kim mengkritik bahwa penyebaran demam secara terus-menerus dengan wilayah ibu kota sebagai pusat wabah menunjukkan bahwa ada titik rentan dalam sistem pencegahan epidemi yang telah dibuat negara itu.
Kim mengatakan mengisolasi dan merawat secara aktif orang-orang yang demam merupakan prioritas utama.
Ia juga menyerukan metode dan taktik perawatan ilmiah "dengan tempo kilat" dan memperkuat langkah-langkah untuk memasok obat-obatan.
Dalam laporan lain, KCNA mengatakan otoritas kesehatan berusaha mengatur sistem pengujian dan perawatan serta meningkatkan upaya disinfeksi.
Penyebaran virus yang cepat menyoroti potensi krisis besar di negara yang kekurangan sumber daya medis itu. Korut menolak bantuan internasional untuk vaksinasi dan telah menutup perbatasannya.
Kalangan analis mengatakan wabah COVID-19 tahun ini dapat memperburuk krisis pangan di negara yang terisolasi itu.
Lockdown, kata mereka, akan menghambat perjuangan keras melawan kekeringan dan mobilisasi tenaga kerja di negara itu.
Korut, yang telah menolak pasokan vaksin dari program berbagi vaksin global COVAX dan China, mungkin membuat sebagian besar orang dalam masyarakat yang relatif muda berisiko lebih tinggi terinfeksi.
Calon menteri unifikasi dari Korea Selatan yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea Kwon Young-se menyatakan bersedia mendorong bantuan kemanusiaan untuk Korut, termasuk perawatan COVID, mengirim persediaan jarum suntik dan peralatan medis lainnya.
Sementara itu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan AS tidak berencana mengirim vaksin ke Korut tetapi mendukung upaya internasional untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang rentan di sana.
AS mendesak Pyongyang untuk memfasilitasi upaya itu.
Sumber: Reuters