VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan strategi transisi energi rendah karbon di Indonesia tidak akan meninggalkan energi fosil melainkan dengan memanfaatkan teknologi agar energi fosil tersebut menjadi lebih ramah lingkungan. Hal itu dikatakan Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam diskusi publik Indef bertajuk "Keekonomian Gasifikasi Batu Bara" yang dipantau di Jakarta Kamis. Dikatakannya keputusan Indonesia untuk tidak meninggalkan energi fosil hampir selaras dengan beberapa negara penghasil fosil salah satunya Arab Saudi. Teknologi bersih yang dimaksud berupa penangkapan penyimpanan dan pemanfaatan karbon atau CCS CCUS. Satya menjelaskan berdasarkan studi PLN dan Bank Dunia pada 2015 CCUS secara teknis layak untuk dikembangkan di Indonesia. Saat ini teknologi CCUS telah dikembangkan pada sejumlah lapangan minyak dan gas di Indonesia antara lain lapangan Gundih Sukowati Sakakemang Kalimantan Timur hingga Tangguh dengan menggunakan mekanisme bagi hasil yang dibebankan kepada negara. (antara)

(Voinews.id)Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan lagi proyek prioritas, melainkan super prioritas yang membutuhkan kerja luar biasa ekstra dari berbagai instansi. "Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Moeldoko, pembangunan IKN membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang detail, yang dibarengi dengan pengawasan intensif serta komunikasi publik yang partisipatif. Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga dan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap pertama. Moeldoko menyampaikan KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan IKN tahap pertama. Hasil dari evaluasi itu, lanjut Moeldoko, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN. Kemudian pembangunan jalur pasokan air baku, drainase, sarana pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor kementerian koordinator dan kementerian/lembaga, hingga pembangunan sumbu kebangsaan. “Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” kata Moeldoko. Menurut Moeldoko, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga itu akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap pertama, yang akan difinalisasi pada April 2022. Rencana aksi itu, tambahnya, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan prioritas UU IKN, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mantan Panglima TNI itu. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

antara

(voinews.id)Pakar kesehatan China mengingatkan masyarakat di negara itu bahwa virus corona varian Omicron lebih mematikan daripada virus influenza biasa. Hingga Selasa (5/4) Hong Kong melaporkan lebih dari 1,16 juta kasus positif dengan 8.136 kematian selama gelombang terakhir Omicron. Itu berarti tingkat kematian akibat varian Omicron mencapai 0,7 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat kematian flu biasa yang hanya 0,006-0,09 persen, kata Kepala Pakar Kesehatan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular China (CCDC) Wu Zunyou kepada pers di Beijing, Kamis. Menurut dia, jumlah kematian akibat gelombang kasus COVID-19 terakhir di Hong Kong jauh lebih tinggi daripada keseluruhan kematian selama empat gelombang COVID sebelumnya. Kepala Departemen Infeksi Menular Rumah Sakit Universitas Peking Wang Guqiang mengatakan kematian akibat COVID-19 di Hong Kong berkaitan erat dengan vaksinasi. Ia menyebutkan 3,2 persen kematian menimpa pasien yang tidak divaksin, 0,96 persen terjadi di antara warga yang hanya menerima satu dosis vaksin, 0,14 persen di kalangan penerima dosis lengkap, dan 0,03 persen di antara mereka yang menerima vaksin penguat (booster). Sementara wabah di Shanghai, kota yang paling parah terkena serangan Omicron hingga beberapa kali lockdown, ternyata didominasi oleh kasus tanpa gejala. Otoritas kesehatan di Shanghai pada Selasa (5/4) menemukan 16.799 kasus baru tanpa gejala atau hampir 54 kali lipat kasus positif yang hanya 311. "Kami gencar menggelar tes COVID-19 secara masif dan berkala. Banyak kasus positif ditemukan dalam masa inkubasi," ujarnya. Penambahan kasus harian di Shanghai melampaui Wuhan, Provinsi Hubei, saat pertama kali wabah COVID-19 ditemukan pada akhir 2019. Gedung pameran di Distrik Chongming, Shanghai, telah disulap menjadi rumah sakit sementara yang dapat menampung 900 pasien dan anaknya yang berusia di bawah usia 18 tahun untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Bala bantuan kesehatan dari berbagai kota, seperti Wuhan, Fuzhou, dan Xiamen juga telah dikerahkan ke Shanghai. Para pakar kesehatan setempat masih merekomendasikan kebijakan nol kasus COVID-19 meskipun berbagai negara telah melonggarkan protokol kesehatan.

antara

(voinews.id)Pemerintah Indonesia mengharapkan negara-negara anggota G20 berupaya bersama menjadi solusi terhadap permasalahan terutama ekonomi yang melanda dunia bukan justru menjadi sumber tantangan lain. Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam konferensi pers daring di Jakarta Kamis. Menurut Teuku ada kepentingan yang lebih besar yang dihadapi masyarakat dunia saat ini dan harus menjadi perhatian yaitu tantangan ekonomi yang semakin memburuk di era ini akibat pandemi dan peperangan. Teuku mengatakan tugas Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini yaitu untuk memastikan seluruh negara anggota memiliki komitmennya untuk membahas agenda utama/ di antaranya arsitektur kesehatan global transisi energi dan transformasi digital. (antara)