Akbar
April
(Voinews.id)Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah dalam rangka mitigasi dan mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan, terhitung mulai 6 April, ada enam polda yang melakukan penyelidikan terkait kasus BBM, yakni Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Kalimantan Timur, Kalimantan Bali dan Polda Gorontalo.
“Per 6 April kemarin setidaknya ada enam polda jajaran yang telah melakukan penyelidikan terkait perkara BBM ini, dengan berbagai macam modusnya,” ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, keenam polda tersebut, sebanyak empat polda menerima masing-masing laporan polisi, ada dua polda yang menangani tujuh sampai delapan laporan polisi.
“Polda Sumatera Barat menyelidiki satu laporan polisi dengan modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi. Kemudian, Polda Jambi menangani delapan laporan polisi terkait BBM, lalu Polda Kalimantan Selatan terdapat tujuh laporan polisi,” ujarnya.
Selanjutnya di Polda Kalimantan Timur, Polda Bali dan Polda Gorontalo, masing-masing menyelidiki satu laporan polisi dengan modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.
Menurut dia, dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Dedi menegaskan bahwa, Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.
Menurut Dedi, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat, serta memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.
"Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM," tutup Dedi.
Sebelum diberitakan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto memerintahkan direktur kriminal khusus (Dirkrimsus) jajaran seluruh Indonesia untuk turun mengawasi jalur distribusi BBM, guna memastikan ketersediaanya dan pasokannya aman selama Ramadhan hingga mudik Lebaran.
Pengawasan ini dilakukan selama 24 jam guna mencegah adanya praktik pengoplosan maupun penimbunan yang mungkin terjadi di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah kenaikan harga Pertamax per 1 April.
antara
April
(voinews.id)Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di tengah krisis yang terjadi di Sri Lanka.
“Alhamdulillah tidak ada WNI yang terancam baik keselamatannya maupun kelangsungan hidupnya akibat krisis ekonomi yang berlangsung,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo, terdapat 232 WNI yang tinggal dan menetap di wilayah Sri Lanka.
Judha mengatakan pihaknya terus memonitor secara ketat terkait situasi di negara tetangga India itu dan KBRI Kolombo terus mendata dan memantau lokasi-lokasi di mana WNI berada.
Saat ini, dia mengatakan layanan kekonsuleran KBRI Kolombo dilakukan secara daring untuk memudahkan WNI mendapat akses layanan di tengah kelangkaan bahan bakar di Sri Lanka.
“Bagi pelayanan yang memerlukan kehadiran fisik cukup sekali datang setelah itu dilakukan daring,” katanya.
Judha menambahkan pihaknya juga sudah menyiapkan pasokan logistik bagi WNI yang membutuhkan setelah kerusuhan 31 Maret lalu dan kemungkinan adanya protes-protes lanjutan.
“KBRI juga menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang ada di sana untuk selalu berhati-hati, menghindari kerumunan masa dan segera melapor kepada KBRI jika terjadi situasi darurat. Line KBRI adalah +94772773123,” katanya.
Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka memicu aksi protes keras dari para pengunjuk rasa di Ibu Kota Kolombo dan beberapa wilayah lain.
Status darurat ditetapkan pada Jumat menyusul rentetan protes yang diwarnai kekerasan terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi yang semakin parah.
Kekacauan itu juga memicu sejumlah anggota kabinet mengundurkan diri.
Di antara mereka yang mundur adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Selain itu, Menteri Keuangan Ali Sabry mengundurkan diri pada Selasa (5/4) satu hari setelah dilantik.
antara
April
(voinews.id)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan menjelang mudik Lebaran tahun ini.
"Sekarang ini sedang dilakukan upaya-upaya dalam persiapan mudik Lebaran. Dua minggu yang lalu kami sudah mengumpulkan semua BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk memperbolehkan mudik," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Basuki menambahkan bahwa semua Balai Jalan Kementerian PUPR juga sudah diinstruksikan untuk menyiapkan semua kesiapan di jalan nasional, termasuk marka-marka jalan.
Panjang jalan nasional (non tol) di Indonesia adalah 47.017 km dengan kemantapan 91,8 persen, yang tersebar di wilayah Pulau Sumatera sepanjang 7.918 km, Pulau Jawa dan Bali sepanjang 5.348 km, Pulau Kalimantan sepanjang 6.556 km, Pulau Sulawesi sepanjang 8.785 km dan Pulau Maluku – Papua sepanjang 18.410 km.
Sedangkan panjang jalan tol yang operasional di Indonesia adalah 2.500 km yang dikelola oleh 46 BUJT pada 66 ruas jalan tol yang tersebar di Pulau Sumatera sepanjang 691 km, Pulau Jawa sepanjang 1.640,4 km, Pulau Bali sepanjang 10,1 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,3 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,5 km.
Secara lebih rinci, Basuki menyebutkan untuk Jalan Tol di Pulau Jawa (Trans Jawa, Jabodetabek dan Non-Trans Jawa) operasional sepanjang 1.640 km dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebanyak 96 TIP (53 TIP A, 35 TIP B, dan 8 TIP C).
Sementara untuk di Pulau Bali terdapat Jalan Tol Bali – Mandara di Pulau Bali km telah operasional sepanjang 10,1 km dan jalan nasional non tol sepanjang 363 km terdiri dari Lintas Utara dan Selatan dengan kondisi mantap 98,3 persen.
Selanjutnya di Pulau Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 691 km sebanyak 25 TIP (22 TIP A dan 3 TIP B) dan jalan nasional non tol sepanjang 7.918 km terdiri dari Lintas Timur, Tengah dan Barat dengan kondisi mantap 96,3 persen.
Sementara di Pulau Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99 km yang telah operasional dan Jalan Nasional Non Tol sepanjang 6.556 km terdiri dari Lintas Utara, Tengah dan Selatan dengan kondisi mantap 85,4 persen.
Untuk di Pulau Sulawesi terdapat Jalan Tol operasional sepanjang 61,5 km, yang terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 km, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 km dan Tol Manado–Bitung sepanjang 39,8 km dan Jalan Nasional Non Tol sepanjang 8.821 km terdiri dari Lintas Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar dan Sulsel dengan kondisi mantap 93,2 persen.
antaranews
April
(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah selama empat hari, yaitu pada 29 April 2022, kemudian pada 4,5, dan 6 Mei 2022.
"Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2-3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri yaitu pada 29 April, 4,5 dan 6 Mei 2022," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Keputusan terkait cuti bersama tersebut akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait, katanya. Presiden mengatakan masyarakat dapat menggunakan cuti bersama tersebut untuk bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga, dan handai taulan di kampung halaman.
Namun, Presiden mengingatkan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya selesai. Sehingga, dia mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap risiko penularan COVID-19. Masyarakat diminta berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Kita semua harus selalu waspada. Bersegaralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan," tambahnya.
Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik pada Idul Fitri 2022 mencapai 85 juta orang. Jumlah pemudik dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan mencapai 14 juta orang, sedangkan 47 persen dari jumlah pemudik diperkirakan menggunakan kendaraan pribadi.
"Tentunya Pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pemudik bisa melaksanakan perjalanan dengan aman dan nyaman," ujar Presiden.
antaranews