VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Serikat pekerja di sektor pendidikan Vietnam meminta peningkatan tunjangan persalinan karena jumlah uang yang diberikan kepada ibu ketika memiliki anak terlalu rendah. Ayat 1 Pasal 56 RUU Asuransi Sosial Vietnam yang diamendemen mengusulkan pembayaran tunjangan sebesar dua juta Dong Vietnam (Rp1,28 juta) per anak saat lahir. Namun, serikat pekerja menganggap jumlah tersebut tidak mencukupi biaya selama kehamilan dan persalinan. Serikat menilai tingkat subsidi bulanan minimum harus sama dengan standar kemiskinan pedesaan dan menutupi biaya selama empat bulan setelah bayi lahir.

Sehingga, menurut serikat, peraturan tersebut perlu ditinjau ulang agar konsisten dengan praktik internasional. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 183 menyatakan bahwa tunjangan tunai tidak boleh kurang dari dua pertiga penghasilan perempuan sebelum mereka mengambil cuti, sementara Rekomendasi No. 191 mendorong peningkatan tunjangan hingga jumlah penuh penghasilan sebelumnya. Guna memastikan tunjangan yang lebih baik, serikat meminta agar RUU perlu menetapkan tingkat tunjangan kehamilan yang dihitung berdasarkan gaji bulanan yang dibayarkan untuk asuransi sosial pada bulan sebelum calon ibu mengambil cuti melahirkan.

Biaya tunjangan persalinan dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditanggung bersama dengan dana asuransi sosial yang bertujuan mencapai tujuan pelindungan bagi semua ibu yang melahirkan di Vietnam. Serikat pekerja mengatakan selama penerapan UU Asuransi Sosial tahun 2014 tidak ada dokumen yang memberikan panduan khusus mengenai waktu cuti dan tunjangan bagi perempuan hamil yang harus mengambil cuti kerja sesuai dengan ketentuan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.

Serikat mengusulkan untuk menambah peraturan mengenai waktu cuti dan tingkat tunjangan bagi pekerja hamil yang harus mengambil cuti guna menjaga kehamilannya sebagaimana ditentukan oleh fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang kompeten. Jangka waktu cuti hamil, yang belum jelas diperhitungkan sebagai waktu pembayaran jaminan sosial atau jaminan kesehatan, juga diminta agar dihitung sebagai waktu pembayaran jaminan sosial apabila cuti melahirkan diambil lebih dari 14 hari kerja dalam sebulan. Sumber : VNS/VNA-OANA

VOinews.id- Jepang dan Tiongkok telah mengadakan pembicaraan mengenai air limbah radioaktif olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh. Dalam pembicaraan yang dilaksanakan di Dalian, Tiongkok timur laut pada Sabtu, kedua pihak memaparkan posisi mereka dan bertukar pendapat mengenai masalah teknis terkait air yang diolah, demikian dilaporkan Kyodo News dengan mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang. Pembicaraan ini adalah dialog tingkat pakar Jepang-Tiongkok pertama yang diakui secara publik mengenai masalah ini. Jepang mengulangi bahwa air limbah yang dibuang adalah "kegiatan pemantauan radiasi berkelanjutan yang aman dan terperinci.

" Pihaknya diwakili oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Ekonomi dan Perdagangan, serta Otoritas Regulasi Nuklir dan operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO). Sementara Beijing diwakili oleh pakar dari organisasi riset. Dalam pembicaraan pada November, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden China Xi Jinping setuju untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi dan dialog. Jepang mulai membuang air limbah radioaktif olahan dari pembangkit tersebut pada Agustus, sehingga memicu reaksi keras dari China dan pihak oposisi di Korea Selatan dan Kepulauan Solomon.

Beijing melarang impor hasil laut dari Jepang setelah Tokyo terus melanjutkan rencana pembuangan limbah. Pembangkit tersebut memiliki lebih dari 1 juta ton air limbah olahan untuk dibuang dalam proses 30 tahun. Pembangkit itu terpaksa ditutup setelah mengalami kecelakaan nuklir terbesar sejak Chernobyl pada 1986, setelah terjadi gempa dan tsunami pada 2011. Operator tersebut bulan lalu mengatakan 5,5 ton air yang diperkirakan mengandung 22 miliar becquerel zat radioaktif itu telah bocor dari sebuah bangunan untuk mengolah air yang terkontaminasi. Insiden itu terjadi akibat kesalahan pekerja, tetapi tidak berdampak pada kesehatan staf atau lingkungan di luar pabrik, tambahnya.

Antara

VOinews.idKetua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nasional yang juga Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara silaturahmi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I KAHMI.

"Insyaallah besok (datang) jam 09.30 WIB," kata Doli ketika ditemui seusai acara nonton bareng film "Lafran" di XXI Epicentrum, Jakarta, Minggu. Ia mengatakan agenda Rapimnas pada Senin (1/4) adalah silaturahmi pimpinan nasional KAHMI bersama Presiden RI dan merupakan penutupan tahapan Rapimnas I KAHMI yang sudah digelar sejak Sabtu (30/3). "Kita sudah mulai (Rapimnas) sejak Sabtu (30/3). Besok acara penutupannya sambil ada silaturahmi dengan Pak Jokowi. Mungkin ada pejabat-pejabat atau menteri yang hadir mendampingi Pak Jokowi," kata dia.

Agenda Rapimnas hari pertama yang digelar pada Sabtu (30/3) beragendakan pembukaan Rapimnas I KAHMI yang bertempat di The Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat. Untuk hari kedua, yaitu pada hari ini atau Minggu, digelar acara nonton bareng film "Lafran" yang merupakan film biopik Lafran Pane, salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).

Ia mengatakan film yang dibintangi Dimas Anggara, Lala Karmela dan Aryo Wahab itu dibuat untuk menegaskan nilai-nilai yang selama ini dikembangkan di HMI, yaitu ke-Indonesia-an dan keislaman. "Mudah-mudahan film ini bisa bermanfaat, bukan hanya bagi keluarga besar HMI, tetapi juga berguna bagi adik-adik mahasiswa dan masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan," ungkapnya.

Antara

VOinews.id- Para profesor kedokteran Korea Selatan bersiap untuk mengurangi jam kerja mereka pekan ini untuk mengatasi kelelahan yang semakin meningkat akibat pemogokan yang berkepanjangan oleh dokter junior. Menurut komite tanggap darurat untuk profesor kedokteran nasional, para profesor, yang merupakan dokter senior di rumah-rumah sakit besar, akan memangkas jam kerja mereka mulai Senin.

“Meskipun kami telah merawat pasien tanpa batasan waktu dan mengurangi jumlah mereka, tampaknya kami telah mencapai batas fisik kami. Kami akan menyesuaikan kembali jam kerja kami.” kata Bang Jae-seung, ketua komite, pada konferensi pers Sabtu. Bang mengatakan survei baru-baru ini di sebuah rumah sakit universitas menunjukkan jam kerja mingguan para profesor itu berkisar antara 60 hingga 98 jam, serta komite telah sepakat bahwa para profesor akan mengambil cuti siang hari setelah bekerja 24 jam berturut-turut. 

“Kami mohon maaf karena ketidaknyamanan masyarakat akan semakin bertambah, namun harap dipahami bahwa ini adalah tindakan yang perlu dilakukan demi keselamatan pasien dan staf medis,” lanjutnya. Tindakan ini diambil sepekan setelah asosiasi profesor kedokteran berbeda mengurangi jam kerja mingguan mereka menjadi 52 jam. Asosiasi tersebut juga mengatakan para profesornya akan meminimalkan layanan untuk pasien rawat jalan mulai Senin agar dapat berkonsentrasi pada pasien yang sakit parah dan darurat.

Cho memerintahkan pemerintah untuk memeriksa secara lebih menyeluruh pengoperasian ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif serta mengambil tindakan tanggap darurat yang lebih kuat, kata kementerian tersebut. Lebih dari 90 persen dari 13.000 dokter magang di negara tersebut melakukan pemogokan dalam bentuk pengunduran diri massal sejak 20 Februari untuk memprotes keputusan pemerintah yang akan menambahkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi dari 3.058 kursi saat ini.

Antara