VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

 (foto : credit Biro Pers Setpres)

Badung (voinews.id)- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di The Apurva Kempinski Bali, Senin (14/11).Dalam pertemuan keduanya, Presiden Joko Widodo mengajak PM Kishida bersama-sama menyukseskan KTT G20 agar hasilkan deklarasi bersama.

“Harapan dunia sangat besar terhadap G20 sebagai katalis pemulihan global. Kesuksesan G20 merupakan collective responsibility dari seluruh negara G20,” ucap Presiden.

Terkait kerja sama ekonomi dengan Jepang, Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement).

“Kinerja kerja sama ekonomi kita cukup baik. Saya yakin kinerja ini akan dapat lebih baik jika kita dapat selesaikan IJEPA segera,” katanya.

Hal lain yang dibahas Presiden Joko.Widodo yaitu mengenai pembangunan infrastruktur. Dirinya mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman kelanjutan MRT fase 1 hari ini dan kerja sama studi MRT fase 3 akhir Oktober lalu.

“Saya harapkan dukungan Yang Mulia agar proyek MRT bisa selesai tepat waktu,” ucap Presiden.

Kerja sama di kawasan juga menjadi hal yang diperbincangkan dalam pertemuan bilateral tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan, keketuaan ASEAN oleh Indonesia bertepatan dengan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang. Presiden menggarisbawahi pentingnya untuk terus menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan dan membangun industri hijau di kawasan.

“Saya mendorong implementasi konkret sinergi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Tahun depan, Indonesia juga akan mendorong engagement negara Pasifik dengan ASEAN. Indonesia juga ingin mengajak Jepang mempererat kerja sama dengan negara-negara di Pasifik,” jelas Presiden.

Pada pertemuan Indonesia-Jepang, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. (Ndy)

 (foto : credit Biro Pers Setpres)

Badung (voinews.id) : Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The Apurva Kempinski Bali, Senin (14/11).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 di Indonesia.

"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini," ucap Kepala Negara.

Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar KTT G20 ini dapat mengasilkan kerja sama yang konkret. “Saya berharap KTT G20 ini akan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global,” ucap Presiden.

Indonesia berharap, semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan isu lain yaitu pentingnya kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan dan berpratisipasi penuh pada IPEF.

“Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini,” kata Presiden.

Sementara itu, terkait Indo-Pasifik, Presiden menggarisbawahi pentingnya masalah keamanan untuk dibahas. Namun, menurutnya, kerja sama ekonomi Indo-Pasifik juga tidak kalah penting dan perlu terus diperkuat.

“Kemitraan Indonesia, ASEAN dengan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik perlu terus diperkuat,” katanya.

Presiden menambahkan, sebagai Ketua ASEAN, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu implementasi konsep ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP).

“Saya sangat berharap AS dapat berpartisipasi dalam forum tersebut sebagai wujud dukungan AS terhadap AOIP,” jelas Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Ndy)

Badung (voinews.id) : Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memuji kerja sama terkait implementasi pembayaran digital lintas batas di lima negara ASEAN, Indonesia, Singapura,Thailand, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Penandatanganan nota kesepahaman membuktikan lima negara tersebut mampu selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara lain.

"Saya mendukung inisiatif regional payment connectivity ini terus diperluas hingga ke tingkat global. Sebagai wujud konkret implementasi roadmap for enhancing cross-border payment (peta jalan pembayaran lintas batas) negara G20,” kata Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan secara virtual pada pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Advancing Regional Digital Payment Connectivity, yang dilakukan di Bali, Senin (14/11/2022).

Presiden mengatakan pembayaran digital lintas negara ASEAN merupakan wujud nyata dari komitmen transformasi digital, salah satu poin kesepakatan negara G20, yang menjadi kunci pemulihan ekonomi berkelanjutan.

Utamanya pemulihan ekonomi menjadikan yang kuat secara inklusif dan kolaboratif.

“Karena kemudahan akses pembayaran akan memberi berdampak besar bagi ekonomi khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif," kata Presiden Jokowi.

Usai Presiden memberikan sambutan, lima negara ASEAN tersebut menandatangani penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Advancing Regional Digital Payment Connectivity.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bank Sentral Malaysia Nor Shamsiah, Gubernur Bank Sentral Singapura Ravi Menon, Gubernur Bank Sentral Thailand, dan Deputi Gubernur Bank Sentral Filipina.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan, penandatanganan MoU konektivitas sistem pembayaran lintas negara antara lima negara ASEAN ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan.

Penandatanganan ini menjadi sebuah legasi yang akan diwariskan ke generasi berikutnya serta menulis ulang sejarah.

"Hari ini, kita menjadi saksi karena ini bukan hanya tanda tangan Memorandum of Understanding, tetapi juga menulis ulang sejarah. Sejarah tentang digital. Ini adalah mimpi yang sudah lama ingin diwujudkan bank sentral," ujarnya.

Perry mengungkapkan ada tiga keuntungan yang diraih dengan konektivitas pembayaran digital lintas batas ini.

Pertama, adanya komitmen untuk membantu materialisme dan regional payment connectivity, bergerak dari biliteral ke mutual vibe cooperation.

"QR Standar, fast payment, dan mata uang lokal akan segera terhubung satu sama lain. Kemanapun kita pergi ke negara-negara ASEAN, kita bisa menggunakan QR. Kita bisa gunakan QR Standar Indonesia yang sekarang sudah berlaku di Thailand dan akan segera berjalan di Malaysia dan Singapura, dan Filipina. Itu akan menjadi pembayaran yang sangat cepat dan mudah," katanya.

Kedua, MoU yang ditandatangani ini mewujudkan keinginan seluruh rakyat negara Asia Tenggara yang jumlahnya mencapai 500 juta orang. Sebagian besar dari jumlah itu adalah perempuan dan kaum muda.

"Kita membuat legasi lewat ditilitasasi untuk membantu kaum perempuan dan kaum muda. Kita ciptakan koneksi bukan hanya soal uang, tetapi untuk hidup yang lebih baik," kata Perry.

Ketiga, lanjut Perry, kesepakatan yang dicapai oleh lima negara ASEAN ini adalah sebuah langkah awal untuk masuk ke dunia digital yang lebih besar yaitu dari Asia ke global.

"Juga kita bicara tentang manajemen bank sentral. Ini akan bank sentral terbaru ke depan yaitu bank sentral mata uang digital," ujar Perry.

Sementara itu Revi Menon dan Nur Shamsiah memuji kepemimpinan Perry Warjiyo dalam mewujudkan konektivitas pembayaran digital lintas batas ini.

Apalagi, ini sudah digagas dari dua tahun lalu dan baru terwujud bertepatan dengan Indonesia sebagai Presidensi G20.

Begitu pula beberapa pelaku industri yang hadir pada penandatanganan MoU bangga dan berterima kasih karena memberikan harapan baik bagi mereka. Pembayaran lintas negara, menurut mereka, menjadikan transaksi lebih mudah dan cepat. (Ndy)

Badung (voinews.id) : Presiden Joko Widodo beserta rombongan, tiba di Bali, setelah melakukan lawatan ke Phnom Penh, Kamboja, untuk mengikuti KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Kedatangan Presiden di Bali dalam rangka menghadiri KTT G20 Presidensi Indonesia.

“Saya dan delegasi baru saja tiba dari Kamboja,” kata Presiden dalam keterangan yang disampaikan di bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (13/11) sore.

Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia telah menerima keketuaan ASEAN 2023. Penyerahan estafet keketuaan ASEAN 2023 berlangsung pada Upacara Penutupan KTT ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya, Minggu, di Phnom Penh.

Secara simbolis Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN. Presiden Joko Widodo menekankan ASEAN sebagai sebuah komunitas regional harus semakin kuat dan menjadi episentrum dari pertumbuhan dunia. 

“ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi. Menjaga hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju,” kata Kepala Negara.

Sementara itu terkait penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Bali, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapat laporan terkait persiapan Indonesia sebagai tuan rumah.

“Saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap,” kata Presiden. 

Sebelumnya dilaporkan sebanyak 17 Kepala Negara sudah mengkonfirmasi kehadiran pada KTT G20 Nusa Dua Bali. Sebanyak 3 Kepala Negara menyatakan ketidakhadiran yaitu Rusia, Brasil dan Meksiko.

“17 kepala negara hadir dan ini sangat menggembirakan ditengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir,” kata Presiden. 

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. (Ndy)