VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sempat membuat berbagai aktivitas industri hiburan berhenti total. Di Indonesia, berhentinya kegiatan ini dimulai sejak pemerintah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada 15 Maret 2020, tak lama setelah kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia. 

Tentu saja, aturan pembatasan tersebut berdampak besar terhadap hampir semua industri, termasuk industri kreatif dan hiburan. Yang paling merasakan dampak dari pandemi ini adalah pekerja seni yang kehilangan pekerjaan karena beberapa konser ataupun festival terpaksa ditunda atau dibatalkan. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi sektor ekonomi dan pendapatan nasional, terutama pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kini setelah hampir 3 tahun berlalu dan seiring dengan membaiknya kasus Covid-19 di Indonesia, serta dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo per 30 Desember 2022, saatnya industri kreatif dan hiburan bangkit. Beberapa konser musik dan pameran mulai diselenggarakan secara offline (luring). Masyarakat pun menyambut baik penyelenggaraan konser musik setelah hampir 3 tahun konser musik tidak diadakan secara langsung.

Namun, penyelenggara hiburan sering terkendala dalam mengurus perizinan penyelenggaraan kegiatan, terutama terkait waktu. Untuk itu, Kemenparekraf sedang menyiapkan sebuah mekanisme untuk mempermudah perizinan penyelenggaraan kegiatan melalui skema digitalisasi komprehensif dan transparan. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu di Jakarta, Senin (13/2). Dia menjelaskan bahwa melalui mekanisme tersebut, Kemenparekraf berupaya agar semua proses perizinan penyelenggaraan bersifat transparan. Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk merealisasikan skema digitalisasi perizinan penyelenggaraan kegiatan ini.

Proses pengurusan perizinan adalah salah satu hal yang menjadi perhatian para pelaku di bidang musik dan kegiatan lainnya karena dianggap memakan waktu lama. Tentu saja, perubahan mekanisme perizinan tersebut diharapkan dapat mempermudah para pelaku dan promotor kegiatan karena mereka mempunyai waktu cukup untuk mempersiapkan dan mempromosikan kegiatannya. Dengan dipermudahnya perizinan, diharapkan industri hiburan dan kreatif di Indonesia akan semakin bergairah. Pada akhirnya, pendapatan ekonomi nasional dapat meningkat.

Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini secara langsung dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Februari 2023, yang juga ditayangkan langsung dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam keterangannya, Kepala Negara juga mengingatkan kembali kepada jajaran aparat hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum.

Pemberantasan korupsi adalah pekerjaan besar bagi Indonesia. Sayangnya, mengacu laporan Transparency International  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Turun 4 poin dari tahun 2021. Laporan ini mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di Indonesia menurun pada 2022. Tentu ini menjadi catatan yang harus mendapat perhatian lebih besar. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri.

Bagi Indonesia pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah bersama. Memang ada yang mendapatkan porsi  dan wewenang besar untuk menyelesaikannya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi selayaknya pekerjaan bersama, pemberantasan korupsi pun menjadi tanggung jawab semua. Setiap pihak harus membenahi diri agar pekerjaan besar pemberantasan korupsi hingga ke akarnya bisa berhasil.

Apalagi seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia bertekad menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Komitmen ini tentunya harus diwujudkan dalam strategi pencegahan dan pemberantasan yang kuat. Menurut Presiden, untuk saat ini paling tidak  ada beberapa  hal yang harus mendapat prioritas, yaitu kejar terus para koruptor, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan tak ada toleransi bagi pelaku korupsi.

Yang tidak kalah penting adalah,   budaya antikorupsi harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tujuan dan tanggung jawab dalam satu periode saja, tetapi harus tertanam kuat secara berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia maju dan sejahtera.

Setelah vaksin booster Covid-9  ke-2 untuk para lanjut usia –lansia, dan tenaga kesehatan -nakes dilaksanakan pada akhir tahun lalu, kini giliran masyarakat umum bisa mendapat vaksin booster gratis mulai hari Selasa, 24 Januari.

Target  pemberian  vaksin Covid-19 booster ke-2 atau dosis keempat adalah orang dewasa di atas usia 18 tahun. Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran No. HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum yang ditandatangani oleh Direktur-Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,  Maxi Rein Rondonuwu pada 20 Januari 2023.  Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa vaksin yang  digunakan untuk booster ke-2 atau dosis keempat adalah jenis vaksin yang telah memperoleh persetujuan atau Emergency Use Authorization  dari Badan Pengawas Obat dan Makanan -BPOM  dan diberikan minimal 6 bulan setelah masyarakat menerima vaksin booster pertama.

Untuk program ini, pemerintah telah mengalokasikan stok vaksin CovidD-19 sebanyak 9,3 juta dosis guna mendukung program vaksinasi dosis penguat atau booster ke-2 bagi masyarakat umum. Seperti yang dikatakan oleh  Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin (23/1) bahwa stok vaksin  tersebut tersimpan di pusat sebanyak 7,2 juta dosis dan di daerah 2,1 juta dosis. Jenis vaksin yang disiapkan antara lain vaksin Janssen, Pfizer, Sinopharm, Zifivax dan sisanya  vaksin Merah Putih produksi dalam negeri yaitu Inavac dan Indovac.

Seperti diketahui, untuk mendapat vaksin booster ke-2 ini, masyarakat tidak harus menunggu tiket atau undangan, namun mereka bisa mendatangi tempat vaksinasi dengan melihat lokasi dimana vaksinasi berada melalui aplikasi Kesehatan yang sudah ada.  Selain itu, pelaksanakan percepatan vaksinasi adalah  meningkatkan proteksi masyarakat Indonesia dari ancaman Covid-19.

Sejatinya setelah pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -PPKM oleh Presiden pada 30 Desember 2022, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap mengindahkan protocol kesehatan. Hal ini harus dipahami demi kesehatan lingkungan dan diri. Efek pandemi Covid-19 banyak memberikan pelajaran terhadap arti daya tahan tubuh, kesehatan lingkungan dan diri pribadi serta bagaimana pencegahannya.  Disamping itu, para pemangku kepentingan pun juga tidak boleh diam begitu saja walau sudah ada pencabutan PPKM, namun terus memantau sebaran dan keberadaan Covid-19 walau kini sudah dianggap flu biasa.  Karena di Tiongkok, varian terbaru dikabarkan banyak menimbulkan korban jiwa. Untuk itu selain pemberian booster ke-2, pemerintah sebaiknya terus memantau pergerakan pendatang dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah sebaran varian baru Covid-19 tersebut.

VOI PESONA INDONESIA Bogor, merupakan salah satu tujuan wisata yang lokasinya tak jauh dari kota Jakarta. Di Bogor banyak destinasi wisata menarik. Bagi Anda pencinta wisata air, curug Lembah Tepus yang bertingkat-tingkat ini bisa menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya. Lembah Tepus terletak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Anda akan merasakan udara sejuk serta pepohonan hutan rindang yang berada di sekeliling curug Lembah Tepus. Lokasinya berada di Pasir Reungit, Gunung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak tempuh Lembah Tepus dari Kota Bogor sekitar 30 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Untuk berlibur ke Lembah Tepus, Anda akan dikenakan biaya sebesar 10.000 Rupiah. Tarif parkir untuk sepeda motor Rp 5.000 dan Rp 10.000 untuk mobil.

Air terjun Lembah Tepus tidak terlalu tinggi hanya beberapa meter saja. Air terjun tersebut memiliki kontur yang bertingkat-tingkat. Tingkatan tersebut terbentuk secara alami. Lembah Tepus juga memiliki air khas gunung yang bersih ,jernih, dan berwarna biru kehijauan. Air tersebut ditampung di kolam yang terbuat dari batuan alam. Anda bisa menikmati kesegaran air Lembah Tepus dengan berendam di kolam airnya.

Jika tidak ingin bermain air, Anda bisa berselfie ria di air terjun ini. Di destinasi ini sudah disediakan beberapa spot yang dapat menjadi latar foto para pengunjung. Anda juga dapat bersantai menikmati suasana di sekitar Lembah Tepus yang asri dengan udara yang sejuk. Di Lembah Tepus Anda pun bisa berkemah. Tersedia area camping yang disediakan untuk wisatawan. Lembah Tepus memiliki fasilitas wisata yang cukup lengkap, yaitu mushola, toilet, gazebo dan warung makan.