VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia telah memulai keketuaanya di Dewan Keamanan PBB. Kepemimpinan Indonesia ini diwakili oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani, utusan tetap Indonesia untuk PBB. Senin, 6 Mei 2019 waktu setempat, Dian Triansyah Djani sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019, mendampingi Sekretaris Jenderal PBB menyalakan api abadi, untuk mengenang jasa personel PBB yg gugur demi perdamaian. Diantara yang gugur, dua diantaranya adalah Warga Negara Indonesia  Almarhum Prajurit Kepala Nasri Bin Bahri, anggota Misi Perdamaian PBB di Darfur dan Almarhumah Harina Hafitz dari World Food Program.

Hari ini, 7 Mei 2019, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memimpin Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB dengan tema, “Menabur Perdamaian : Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pemelihara Perdamaian PBB” (Investing in Peace : Improving Safety and Performance of The  UN Peacekeeping).  Tema ini  memang menjadi salah satu fokus Indonesia, mengingat rekam jejak dan kapasitas Indonesia, animo, serta dukungan dari dalam negeri maupun anggota PBB lainnya. Apalagi dengan adanya berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dewan Keamanan  PBB. Sebaran pasukan Indonesia untuk PBB menempati urutan ke delapan dari 124 negara yang berpartisipasi. Menurut data Kementerian Luar Negeri,  Indonesia telah mengirimkan  3080 personel, 106 diantaranya perempuan. Indonesia menargetkan menempatkan empat ribu personel diberbagai misi perdamaian PBB.

Presidensi atau keketuaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB menjadi momentum dan peluang  untuk membuktikan kemampuan Indonesia. Baik dalam  menghadapi tantangan maupun  mendorong terciptanya  stabilitas dan perdamaian, terutama di daerah konflik. Kiprah Indonesia sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB Mei 2019, bisa jadi dinantikan oleh banyak negara. Paling tidak oleh Amerika Serikat seperti yang dinyatakan  Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk hubungan politik David Hale dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhir April 2019. David Hale mengatakan, AS  menanti Indonesia menduduki Presidensi Dewan Keamanan PBB  mengingat komitmen kuat Indonesia dalam berbagai isu, termasuk menyangkut pasukan penjaga perdamaian.  

Komitmen Indonesia untuk pasukan penjaga perdamaian tak perlu diragukan lagi. Tapi tentunya Indonesia tak bisa bergerak seorang diri. Kontribusi besar dalam investasi pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operations) yang berkualitas dari banyak pihak sangat diperlukan. Karena peran pemeliharaan perdamaian menjadi semakin penting. Terutama dengan adanya konflik dan peperangan yang masih terus terjadi di dunia. 

Semoga  kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB   akan  menambah rekam jejak Indonesia dalam kontribusi  dan partisipasinya memelihara perdamaian dunia.  Sekaligus meyakinkan banyak pihak bahwa  investasi dalam perdamaian harus terus disebarkan.  Sehingga keinginan sederhana Indonesia, seperti yang diungkapkan Duta Besar  Dian Triansyah Djani,  “untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, seraya menjadikan pemeliharaan perdamaian seefisien mungkin dalam konflik di seluruh dunia”, dapat  terwujud dan terus terjaga.  Tentunya dengan dukungan masyarakat dunia.

Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan dinanti-nantikan oleh  umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang penduduknya mayoritas Muslim. Bagaimana tidak, di bulan inilah umat Islam menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, tidak makan maupun minum dan tidak melakukan perbuatan buruk,  untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Di bulan suci ini, umat Islam tidak hanya berpuasa, namun juga beribadah sebanyak-banyaknya demi mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT.

Tahun ini, pemerintah Indonesia menetapkan awal Ramadan jatuh pada Senin, 6 Mei 2019. Penetapan ini berdasarkan sidang Isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama pada Minggu (5/5) dan dihadiri sejumlah perwakilan  berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah serta perwakilan negara-negara sahabat, khususnya negara tetangga yang mayoritas pennduduknya muslim. Penentuan awal puasa biasanya dilakukan berdasarkan posisi bulan mengingat kalender Islam adalah kalender bulan (lunar calendar). Untuk itu  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga dilibatkan dalam siding Isbat.

Berpuasa tidak sekedar menahan lapar dan haus namun juga menahan segala hawa nafsu. Selain itu selama berpuasa, umat Islam juga disarankan untuk menjalankan amalan ibadah lain seperti bersedekah, memperbanyak silaturahmi dan menghindari perbuatan yang dilarang agama.

Di dalam berpuasa, setiap Muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai hawa nafsu serta kesenangan duniawi. Dengan berpuasa, setiap Muslim dapat melatih diri untuk menjadi orang yang sabar, karena ketika berpuasa, tidak hanya menahan lapar serta haus, tetapi juga dilatih untuk bisa  menahan amarah dan tak berburuk sangka pada orang lain.

Selamat datang Ramadan.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Oktober 2018. Pertemuan digelar di ruang kerja Presiden sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. Sementara Wan Azizah tampak didampingi oleh tiga orang delegasinya.

Selepas pertemuan yang berlangsung sekira satu jam tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kepada para jurnalis bahwa kedatangan Wan Azizah ini merupakan kunjungan perkenalan dalam kapasitasnya sebagai Deputi PM Malaysia.

"Di dalam perbincangan tadi intinya adalah sebagai negara paling dekat, tetangga dekat serumpun, maka pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengintensifkan komunikasi di antara para pemimpin kedua negara, karena dengan komunikasi yang baik jika terjadi masalah maka akan lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut," kata Retno.

Menurut Retno, kedua pemimpin mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia pada kondisi yang sangat baik dan perlu terus ditingkatkan. Presiden juga menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia dalam diskusi tadi.

"Kita juga bicara mengenai masalah pendidikan untuk anak-anak TKI kita yang ada di Malaysia," lanjutnya.

Terkait hal ini, Menlu menuturkan bahwa untuk Sabah dan Sarawak saat ini Indonesia sudah memiliki community learning center (CLC), tetapi untuk Semenanjung belum ada.

"Oleh karena itu Indonesia meminta agar community learning centre juga dapat dibentuk atau ada di Semenanjung karena jumlah anak Indonesia yang tinggal di sana cukup banyak," ujarnya.