VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait rencana negara tersebut mengkaji pemberian bebas bea masuk dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) yang dinilai menjadikan defisit perdagangan negara tersebut dengan Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7) mengatakan, komunikasi akan terus berjalan dengan Pemerintah Amerika. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang masih dalam lingkup GSP. Ia menegaskan, sebetulnya bagi AS, Indonesia ranking ke-17, dan juga dari segi impor dan ekspor tentunya ini bukan sesuai yang menjadi ancaman besar terhadap AS. Karena itu, pemerintah masih berupaya melakukan komunikasi.

Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya akan segera terbang ke Amerika Serikat untuk menemui Departemen Perdagangan Amerika  atau United States Trade Representative (USTR) pada akhir Juli mendatang untuk  melakukan negosiasi dengan USTR agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas Generalized System of Preference (GSP). GSP merupakan kebijakan perdagangan AS yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain. Tujuan dari kebijakan GSP yakni untuk membantu perekonomian negara berkembang. Menurut Enggartiasto  pemerintah akan melobi agar Indonesia bisa mendapat fasilitas lain dari AS selain GSP. Sebab, jika GSP dicabut, maka Indonesia tidak memiliki fasilitas lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan tarif bea masuk lebih rendah. Sebagai dampaknya, ekspor Indonesia ke Amerika berpotensi terganggu. Saat ini terdapat 124 produk ekspor Indonesia yang mendapatkan failitas GSP, dari total 3.547 produk yang diperbolehkan. Apabila fasiltas itu dicabut maka diperkirakan akan menimbulkan defisit neraca perdagangan yang besar bagi Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui, rencana pengkajian bebas bea masuk yang terangkum dalam kebijakan GSP Pemerintah Amerika akan berdampak pada investasi, terutama melalui jalur sentimen dan kepercayaan. Jadi perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dunia usaha dan kalangan investasi itu paling sensitif, paling peka terhadap ketidakpastian. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan insentif-insentif tambahan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak kepada sentimen investor. Ia menyebutkan, pengkajian GSP itu akan berdampak pada dua atau tiga faktor sekaligus.

Informasi pertama datang dari dalam negeri. Wakil Presiden Bundeskriminalamt atau Badan Antiteror Jerman, Michael Kretschmer, berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari pendekatan lunak yang ditempuh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme -BNPT dalam menangani teroris. Didampingi Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, Rabu (11/7) lalu, Kretschmer mengunjungi Pondok Pesantren Al Hidayah, Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatra Utara, yang diasuh mantan teroris Khairul Ghazali. Ia menjelaskan, Jerman memiliki pengalaman dalam menangani terorisme, terutama ekstrem kanan dan kiri, tapi masih awam dalam penanganan terorisme dengan pendekatan lunak. Ia mengaku terkesan dengan keberadaan Pondok Pesantren Al Hidayah yang dihuni anak-anak mantan teroris. Menurutnya, pesantren itu merupakan jawaban dan contoh nyata dalam pencegahan terorisme dengan cara-cara yang pintar. Sepekan sebelum kedatangan delegasi Jerman, Menteri Luar Negeri Belanda Stephanus Abraham Blok berkunjung ke Taman Pendidikan Alquran Baitul Muttaqin dan Yayasan Lingkar Perdamaian di Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Di tempat ini, BNPT merangkul 37 mantan teroris yang telah sadar dipimpin adik pelaku Bom Bali 1 Amrozi, Ali Fauzi, untuk mengelola pesantren bagi keluarga dan anak mantan teroris.

Kementerian Luar Negeri RI berkomitmen meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia -WNI di Amerika

Kementerian Luar Negeri RI berkomitmen meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia -WNI di Amerika, khususnya yang terlibat kasus keimigrasian dengan menggandeng Calehr & Associates sebagai konsultan hukum di perwakilan RI di Amerika. Antara melaporkan, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta, Rabu (11/7) menjelaskan, perwakilan RI di Amerika  telah lama menggunakan jasa konsultasi hukum dari Calehr & Associates, namun sifatnya "pro bono" atau secara sukarela. Sementara itu Harun Calehr yang ditunjuk sebagai penasihat hukum internal sejumlah perwakilan RI di Amerika  mengungkapkan,  di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, terdapat perubahan paradigma terhadap kasus pelanggaran keimigrasian, yang lebih menitikberatkan penegakan hukum kepada imigran gelap maupun imigran resmi. Harun Calehr mengapresiasi upaya Pemerintah RI sekarang yang lebih fokus untuk memberikan perlindungan masyarakat Indonesia yang terlibat hukum di luar negeri. Data terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa terdapat sekitar 150.000 WNI di Amerika Serikat.

Indonesia-Perancis Kerja Sama Di Bidang Pendidikan Tinggi Dan Riset

Informasi terakhir datang dari Paris, Perancis. Universitas Confdrale Leonard de Vinci bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  RI, Institut Francais Indonesie, dan Kedutaan Besar RI Paris melakukan Joint Working Group ke-10 di bidang Pendidikan Tinggi dan Riset di Palais de Congrs Futurescope, Poitiers.Atase Pendidikan Kedutaan Besar RI Paris, Surya Rosa Putra, kepada Antara London, Rabu (11/7) menyebutkan, Joint Working Group bidang Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan implementasi perjanjian tentang pendidikan tinggi antara Kedutaan Perancis di Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2011.Surya Rosa Putra menyebutkan, Joint Working Group dilaksanakan kedua negara setiap tahun secara bergantian. Tujuannya mengevaluasi kerja sama setahun ke belakang, merumuskan kerja sama setahun ke depan, dan memberi kesempatan kepada pihak perguruan tinggi untuk merancang kerja sama dan kegiatan lain secara otonom. Ia menambahkan, seiring dengan tuntutan zaman, ruang lingkup Joint Working Group ke-10 diperluas ke aspek inovasi dan kewirausahaan.JWG dihadiri 203 peserta dengan komposisi 112 dari peserta Perancis dan 90 peserta Indonesia serta satu peserta dari Belgia.

Indonesian Community in Vancouver Island (ICVI) resmi terbentuk pada pertemuan masyarakat Indonesia di Victoria, Minggu (8/7). ICVI yang menaungi komunitas masyarakat Indonesia di Victoria, Nanaimo, Duncan dan sekitarnya ini akan mendorong solidaritas dan kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hal itu dikatakan Maria Renata Hutagalung selaku Kepala Kanselerai Konsulat Jenderal RI KJRI Vancouver, pada saat acara peresmian. ICVI juga diharapkan dapat berperan dalam mendukung misi KJRI di Vancouver dalam memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Kepala Kanselerai juga berharap ICVI ini dapat menghadirkan wajah Indonesia dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Berbagai kesempatan pameran setempat perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk menghadirkan budaya Indonesia melalui partisipasi aktif ICVI di masa mendatang. Jumlah masyarakat Indonesia di Victoria dan wilayah sekitarnya kurang lebih 150 orang. Sedangkan, mayoritas masyarakat Indonesia di wilayah Metro Vancouver berjumlah sekitar 4000 orang.

Indonesia Prakarsai Kerja Sama Ekonomi Digital di Forum MIKTA

Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan MIKTA Experts' Meeting on Inclusive Digital Economy Hub untuk pertama kalinya. MIKTA adalah kemitraan antara Meksiko Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Kegiatan berlangsung pada 10 dan 11 Juli 2018 dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan visibilitas MIKTA di tingkat global dan memajukan peran MIKTA sebagai katalisator berbagai inisiatif baru. Hal itu dijelaskan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian A. Ruddyard pada pembukaan acara MIKTA Experts' Meeting di Jakarta, (10/7). MIKTA Experts' Meeting merupakan bagian dari program fungsional selama Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2018 yang bertujuan mendorong diimplementasikannya model bisnis digital yang inovatif di antara negara-negara-negara MIKTA guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kemitraan MIKTA pada tahun 2018 mengusung tema “Fostering Creative Economy and Contributing to Global Peace". Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Lis Sutjiati, mengatakan, kegiatan MIKTA Experts' Meeting hari ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait upaya pengembangan prototipe MIKTA Inclusive Digital Economy (IDE) Hub. Ia mengatakan, Tujuan MIKTA IDE Hub adalah untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam mereplikasi dan scaling up model bisnis digital dengan manfaat konkret. Kegiatan yang mengambil format round-table discussion itu menghadirkan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Duta Besar Meksiko dan delegasi pemerintah Australia, Korea Selatan, Turki dan Meksiko, serta melibatkan pejabat Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Bank Dunia, sektor swasta dan think tank di Indonesia.

KJRI Osaka Salurkan Bantuan Bagi WNI Korban Banjir dan Longsor di Hiroshima dan Okayama

Pada tanggal 9 dan 10 Juli 2018 Konsulat Jendral RI-KJRI Osaka telah mengirimkan tim untuk menyalurkan bantuan bagi warga negara Indonesia-WNI terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda Jepang bagian barat, terutama di Prefektur Hiroshima dan Prefektur Okayama. Tim yang dipimpin oleh Konsul Protokol dan Konsuler, Yuyun Kamhayun disertai oleh Petugas Komunikasi, Widodo Adi Nugroho dan Staf Fungsi Ekonomi, Andrie Wiryono membawa bantuan antara lain berupa makanan, susu, air mineral, pakaian, handuk dan perlengkapan mandi. Untuk menuju titik-titik terdampak bencana di Okayama dan Hiroshima, Tim KJRI Osaka menempuh perjalanan darat dengan jarak total sekitar 350 km dengan waktu tempuh mencapai 10 jam. Mereka mengunjungi WNI yang tinggal di kota Kurashiki City, Kota Saijo, Kota Kure dan Kota Mihara yang terdampak banjir. 

Hari Rabu dan Kamis (11 dan 12 Juli 2018), para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, bertemu di Brussels, Belgia. Agenda pertemuan ini membahas situasi keamanan di sekitar kawasan NATO.

Namun alih-alih mendiskusikan persoalan keamanan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasalahkan beban sumbangan AS yang amat besar kepada persekutuan itu, dan meminta negara-negara anggota yang lain meningkatkan sumbangan. Dalam pertemuan NATO sebelumnya ada himbauan kepada negara-negara anggota untuk menaikkan sumbangannya menjadi 2 persen. Trump menyatakan bahwa beban para pembayar pajak AS sudah terlalu besar untuk NATO. Saat ini Amerika Serikat menyumbang sampai 70% anggaran NATO. Dalam forum itu, Donald Trump keberatan jika negara-negara anggota hanya naik ke angka 2 persen dan menginginkan naik menjadi 4 persen. Trump mengancam bahwa ada konsekuensi besar jika permintaannya tidak dituruti. Apakah itu artinya keluar dari NATO? Meski Trump tidak mengiyakan namun masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Di akhir pertemuan, Trump ikut juga menandatangani Deklarasi bersama yang isinya negara-negara anggota akan meningkatkan sumbangannya ke NATO, serta kecaman atas pendudukan Rusia di semenanjung Crimea, dan percobaan pembunuhan menggunakan racun di Inggris.

Selain membuat kehebohan terkait masalah sumbangan  di dalam pertemuan NATO tersebut, Trump juga sempat membuat pernyataan bernada kritik kepada Kanselir Jerman, Angela Merkel melalui cuitannya di media sosial. Trump menyatakan, Jerman tersandera Rusia karena bisnis gas dan hubungan pipa gas langsung Jerman-Rusia. Merkel menjawab dengan sebuah konperensi pers sebelum pertemuan empat mata dengan Trump.  Kanselir Jerman itu mengatakan,  Jerman melakukan bisnis dengan Rusia  secara independen.Anehnya ketika bertemu langsung, Trump bersikap seolah-olah tidak ada masalah antara keduanya.

Walaupun menyentil Jerman yang dekat dengan Rusia dalam bisnis gas, Trump sendiri tidak membuat pernyataan yang anti Rusia, dan hanya  menyebut Putin sebagai Kompetitor. Trump bahkan direncanakan  akan bertemu Presiden Russia, Vladimir Putin di Finlandia, tanggal 16 Juli, setelah kunjungannya ke Inggris.Beberapa hal yang menjadi agenda pertemuan keduanya adalah situasi dunia terkini dan peluang pengembangan hubungan bilateral.

Diharapkan,  pertemuan kedua pemimpin itu dapat mengarah kepada penyelesaian konflik di kawasan tempat kedua pihak saling berhadapan seperti di Ukraina dan Suriah.