VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati rencana kerja hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Kesepakatan penting ini dicapai pada pertemuan bilateral Indonesia–USA Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) ke-17 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/5).

Dalam pertemuan TIFA tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo dan Delegasi Amerika Serikat dipimpin Acting Assistant US Trade Representative (USTR) for South East Asia and Pacific, Karl Ehlers. Sedangkan khusus untuk sesi pembahasan HAKI di pertemuan TIFA ke-17 ini, Delegasi Indonesia dikoordinasi oleh Direktoran Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Delegasi AS dikoordinasi oleh USTR.

Kepada media Iman Pambagyo mengatakan, rencana kerja Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI berisi antara lain pembahasan best practices aturan HAKI sesuai dengan komitmen kedua negara di tingkat global, serta program kerja sama kedua negara dalam mendorong penghormatan dan perlindungan HAKI.

Iman juga menyampaikan, rencana kerja HAKI dapat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesadaran HAKI yang tinggi dan mendorong industri nasional. Industri nasional yang tengah berkembang saat ini seperti industri kreatif, dan pemanfaatan indikasi geografis komoditas ekspor, hak paten, maupun beragam inovasi anak bangsa lainnya perlu mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak.

Sementara itu terkait hubungan bilateral Indonesia-AS, sebagai target jangka pendek, Pemerintah Indonesia berharap rencana kerja HAKI ini dapat mendorong dikeluarkannya Indonesia dari Priority Watch List (PWL) AS. PWL adalah daftar penilaian yang dibuat pemerintah AS terhadap mitra dagang mereka. Menurut Iman rencana kerja HAKI merupakan simbol penting momentum kerja sama ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat.

Total perdagangan barang Indonesia-Amerika Serikat selama periode 2013-2017 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,39%. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada 2017 tercatat sebesar 17,78 miliar dolar Amerika Serikat dan impor dari Amerika Serikat mencapai 8,12 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat mencapai 9,66 miliar dolar Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor utama Indonesia ke-2 setelah Tiongkok. Dari sisi investasi, nilai investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, menempati peringkat ke-3 setelah Jepang dan Singapura.

Hari ini Kamis 17 Mei 2018, seluruh ummat Muslim di berbagai belahan dunia  mulai menunaikan ibadah puasa setiap hari, selama sebulan penuh. Demikian juga dengan mereka yang tinggal di Indonesia, negara yang  mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sangat disayangkan, di negeri ini   puasa hari pertama berlangsung tidak lama setelah terjadinya  serangkaian serangan terorisme dibeberapa kota, yang menewaskan sekitar 14 orang.  Di seluruh dunia, teroris biasanya melakukan aksinya dengan tujuan menumbuhkan rasa takut di masyarakat. Terlepas ada tidaknya hubungan langsung antara apa  yang dilakukan para teroris dengan bulan ramadhan di Indonesia  kali ini, tampaknya mereka telah gagal dalam menimbulkan rasa takut yang dimaksud. Hal ini bisa dilihat dari keramaian orang-orang yang berbelanja berbagai kebutuhan di awal Ramadhan di tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaan baik mall ataupun pasar-pasar tradisional. Keramaian serupa juga terlihat di tempat-tempat ibadah umat muslim yang dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pertama. Artinya masyarakat tidak takut melakukan kegiatan seperti biasa.

Ramadhan adalah bulan yang mulia dan berkah bagi umat Islam. Pada bulan ini semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dalam arti yang luas. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga,  tetapi juga menahan hawa nafsu,  termasuk untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan, dan juga menahan amarah. Mereka yang berpuasa sangat dilarang melakukan dosa apalagi sampai-sampai menyebabkan nyawa orang lain melayang. 

Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengimbau kepada umat Islam Indonesia agar menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum berbenah diri. MUI menghimbau masyarakat agar banyak melakukan kebaikan sosial.

Ramadhan adalah momentum yang sangat baik untuk mengembangkan sikap toleransi dalam menjalankan agama, tidak terjebak pada pertentangan dan perselisihan termasuk perbedaan faham keagamaan. Terlebih-lebih setelah terjadinya serentetan peristiwa teror di dalam negeri.

Ramadhan adalah waktu yang tepat bagi umat muslim untuk memberikan pencerahan kepada umat beragama lainnya tentang pengertian ‘Islam” yang sebenarnya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat keji dan mungkar.

Presiden Joko Widodo dalam acara Halaqah Nasional Hubbul Wathon dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Bela Negara di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (14/5) menegaskan agama Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi mengajarkan teror antar sesama manusia.

Menurut Presiden, Islam justru mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut, sopan santun, menghargai sesama dan menghormati orang lain.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Ramadhan dapat dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di lingkungan masyarakat.

Wakil Pemerintah Indonesia di Mesir, Duta Besar Helmy Fauzi, menjelang Ramadhan, baru-baru ini mengunjungi sejumlah mahasiswa Indonesia yang saat ini menimba ilmu di Universitas Al- Azhar Kairo, Mesir Kesempatan ini juga digunakan untuk mendengar masukan warganya yang tinggal di Mesir Dalam dialog dengan sejumlah mahasiswa, Helmy Fauzi berpesan agar saat bulan Ramadhan mereka bisa membagi waktu untuk belajar dan beribadah Selama bulan puasa, Kedutaan Besar RI Kairo telah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir Antara lain buka bersama setiap hari Jumat, shalat tarawih setiap hari, bazar makanan pada pertengahan bulan puasa, dan lainnya.

“Yah kalau kita lihat WNI yang ada di Mesir, sangat antusias menyambut Ramadhan. Sementara itu, KBRI Kairo sendiri menyiapkan sejumlah acara untuk menyambut Ramadhan ini. Kita sudah mulai dengan acara penyambutan Ramadhan dengan menggelar bazar kebutuhan pokok sehari- hari. Dan nanti di masjid Kedutaan Besar Kairo akan diadakan tadarusan, tarawehan “.

Para mahasiswa menyambut gembira kunjungan Duta Besar Helmy Fauzi dan jajaran Kedutaan Besar RI Kairo Mereka menyampaikan persiapan dalam menyambut Ramadan Terlebih, bulan Ramadan tahun ini bersamaan dengan musim ujian di Universitas Al-Azhar Helmy Fauzi berharap, para mahasiswa diberikan kelancaran dalam menempuh ujian (RA). 

Peningkatan akses dan kepemilikan lahan masyarakat lokal melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektar, adalah salah satu upaya Indonesia untuk mendukung Rencana Strategis PBB untuk Hutan atau United Nations Strategic Plan for Forest (UNSPF) 2017-2030, termasuk Voluntary National Contribution (VNC).

Hal ini disampaikan Dr Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pada Sidang ke-13 Forum PBB tentang Hutan atau United Nations Forum on Forests (UNFF 13), di New York, 7 hingga 11 Mei lalu. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Agus Justianto mengatakan, pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan komitmennya atas enam Global Forest Goals dalam Voluntary National Contribution VNC, yang telah disusun melalui mekanisme multi-stakeholders.

Berakhirnya Sidang UNFF13 telah menghasilkan dua dokumen penting, yaitu dokumen Solusi Berbasis Hutan untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG dan Transformasi menuju Masyarakat Berkelanjutan dan Tangguh. Dokumen kedua adalah UNFF13 Omnibus Resolution, yang mencakup berbagai langkah untuk implementasi Rencana Strategis PBB untuk Hutan UNSPF. 

Sebagai tindaklanjut dari hasil UNFF 13, Agus Justianto berpendapat, Indonesia perlu mematangkan Voluntary National Contribution VNC, untuk mendorong pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu ke depannya Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dengan National Focal Point (NFP) perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati (UNCBD), Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD), dan perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan (Ramsar).

Dalam sidang yang berlangsung selama lima hari tersebut, turut hadir sebagai Delegasi RI selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu perwakilan Dewan Kehutanan Nasional, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Perutusan tetapRepublik Indonesia PTRI New York dan Kementerian Luar Negeri