VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Saudara pendengar, rangkaian serangan teroris di beberapa kota di Indonesia baru-baru ini memunculkan wacana menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Tujuannya adalah membantu polisi menanggulangi serangan teroris.

Koopssusgab sebenarnya sudah pernah   diresmikan pada 9 Juni 2015, saat Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, masih menjabat Panglima TNI. Komando itu berisi gabungan pasukan khusus terdiri dari tiga matra TNI, yaitu Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara Angkatan Laut, dan Satbravo 90 Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Konsep utamanya adalah membentuk pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab saat itu hanya terbatas pada operasi luar biasa. Namun, beberapa waktu kemudian Komando Operasi tersebut dibekukan.

Tahun ini teroris kembali beraksi dan memakan korban jiwa, termasuk polisi. Berbagai pihak mulai mengusulkan pelibatan kembali Koopssusgab dalam memerangi terorisme di Tanah Air. Namun wacana ini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi ada pihak yang mendukung rencana itu asal dengan aturan ketat, tetapi yang lain tidak sepakat dan meminta pemerintah menyelesaikan dulu proses revisi undang-undang pemberantasan terorisme.

Sementara itu Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko kepada wartawan, Rabu (16/5), mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai sekarang belum juga  disahkan oleh DPR. Padahal aparat penegak hukum butuh payung hukum untuk melakukan penindakan.

Apapun keputusannya nanti, pelibatan seluruh aparat keamanan dalam memerangi terorisme harus punya dasar hukum yang kuat dan tetap menghormati hak asasi manusia. Bantuan militer diperlukan hanya jika situasi sudah tidak dapat diatasi oleh kepolisian. Selain itu harus jelas ditentukan, kapan dimulai dan berakhirnya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Pengalaman bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tindakan represif yang berlarut-larut tidak efektif, dan dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Pemerintah juga harus dapat meyakinkan masyarakat luas,  bahwa Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI bersama kepolisian akan menjamin rasa aman warga. Jangan sampai warga malah  merasa ada teror baru.

Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan 510 sertifikat hak atas tanah wakaf untuk surau, mushala, pondok pesantren di Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan dilakukan di Masjid Jamiatul Huda, Kota Padang, Senin siang (21/5/2018). Total luas tanah yang disertifikatkan mencapai 587.592 meter persegi. Tanah wakaf itu tersebar pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumbar. Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya sering sekali mendengar keluhan adanya sengketa lahan akibat ketiadaan bukti hak hukum atas tanah. Dirinya tidak ingin keluhan yang sama terus berdatangan dari pengurus masjid, musala, pondok pesantren, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Oleh karenanya, Presiden telah menginstruksikan Menteri Badan Pertanahan Nasional-BPN untuk menyelesaikan persoalan sertifikat ini di seluruh tanah air, termasuk di antaranya sertifikat bagi tanah wakaf. Setelah menyerahkan sertifikat hak tanah wakaf tersebut, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan menunaikan ibadah salat zuhur berjamah. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.

Momentum Harkitnas Ke 110 Menjadi Momentum Kebangkitan Kreatifitas dalam Persaingan di Jaman Tekhnologi.

Refleksi Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-110 tahun 2018, sebagi momentum menuju sebuah perubahan untuk menjadi bangsa yang besar di dunia Internasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, H. Suwarna Murdiaz, di Subang mengatakan, kebangkitan itu bagaimana bangsa ini sanggup membangun karakter generasi muda, untuk menjadi generasi yang handal, yang nantinya harus mampu bersaing dengan negara lain. Hal itu dikatakan H. Suwarna kepada Radio Republik Indoensia di Subang, Senin (21/5/2018). Ia mengatakan, Kebangkitan Nasional pada saat itu yang diawali oleh Bung Utomo, dimana pemuda saat itu mampu bangkit dari belenggu penjajahan, dan pada saat itu generasi muda memiliki karakter untuk merdeka.  Suwarna mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah Pemuda yang mampu berkompetitif atau bersaing dengan tekhnologi, yang berkembang saat ini. Generasi muda kedepan, yaitu generasi muda yang mampu bangkit dan siap berkompetitif, dalam membangun bangsa dan negeri ini.

BPPTKG Naikkan Status Merapi dari Normal Menjadi Waspada.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menaikan  status Gunung Merapi dari status Mormal menjadi Waspada. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Bambang Giyanto, kepada RRI Surakarta, Selasa (22/5/2018) dini hari. Dikatakannya, kenaikan status Merapi itu dilakukan karena terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang  terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD Kabupaten sekitar pukul 23.00 tadi malam setelah mendapatkan surat pemberitahuan  dari BPPTKG Yogyakarta langsung menggelar rapat internal bersama Ketua Tim SAR Klaten. Karena di lapangan, khususnya di Desa Balerante, masyarakat sudah berkumpul di titik kumpul. Namun, dalam perjalanan  waktu sekitar pukul 02.00 WIB, banyak warga yang bergerak ke bawah ingin mengungsi, sehingga personilnya masih  berada di lapangan untuk menjelaskan agar tidak mengungsi sebelum ada aba-aba dari pemerintah. Bambang Giyanto menegaskan, sekarang ini yang harus dikosongkan adalah wilayah radius 3 kilometer dari puncak Merapi, sehingga  kalau di wilayah Klaten hanya di luar permukiman.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania, Ratlan Pardede, mengatakan, Tanzania menawarkan kemudahan investasi bagi perusahaan Indonesia di bidang tekstil, pupuk, infrastruktur, dan perhotelan. Ratlan Pardede dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (18/5) mengatakan, Indonesia berkeinginan kuat untuk dapat meningkatkan hubungan ekonomi dengan Tanzania, khususnya dengan Provinsi Simiyu, seperti pada sektor kapas, infrastruktur, pupuk, perhotelan, dan pertanian. Gubernur Simiyu, Anthony Mtaka, menyampaikan tanggapan positifnya atas tujuan Duta Besar Ratlan. Ia mengatakan, Simiyu siap mendorong kehadiran investor dan perusahaan asal Indonesia. Pemerintah daerah Simiyu siap memberikan lahan secara cuma-cuma untuk pembangunan pabrik dan lainnya. Dalam rangkaian kunjungan di Simiyu, Ratlan Pardede juga berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Alliance Ginnery, pabrik pengolahan kapas terbesar, dan ke Usaha Kecil dan Menengah produsen alas kaki dan kapur tulis di Simiyu.

Pemerintah Indonesia Terus Menjajaki Perdagangan Senjata Ke Mesir Dan Yordania
Pemerintah Indonesia terus menjajaki perdagangan senjata ke Mesir dan Yordania, karena Indonesia memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang menghasilkan senjata, seperti PT. Pindad, PT. Dahana, dan PT. Dirgantara Indonesia. Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI Kairo, Mesir, Kolonel Laut Kemas Muhammad Ikhwan Madani, kepada RRI di Kairo, Minggu (20/5) mengatakan, pihaknya sudah menjajaki penjualan senjata ini kepada Pemerintah Mesir. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sejumlah perwakilan PT. Pindad, PT. Dahana, dan PT. DI, telah melakukan pertemuan dengan Pemerintahan Mesir. Salah satu pangsa pasar yang cukup besar di Mesir, menurut Kemas, yakni untuk jenis peluru. Bahkan pihak militer Mesir sudah meminta untuk dikirim contoh peluru hasil buatan Indonesia. Namun karena terkendala belum adanya maskapai penerbangan yang mau mengangkut contoh peluru untuk berbagai jenis senjata ini, belum bisa diberikan ke militer Mesir. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Yordania dalam produksi bersama senjata taktis dan senjata ringan. Untuk hal ini, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahamaan antara PT. Pindad dengan PT. King Abdullah Design And Development Biro, yang dilaksanakan baru-baru ini, dengan disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

ASEAN-Rusia Sepakat Perkuat Kerja Sama Berantas Teroris.

Negara anggota ASEAN dan Rusia sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas terorisme. Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri, Benny YP Siahaan, saat mewakili pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-15 ASEAN-Russia Senior Officials' Meeting di Moskow, Rusia, Jumat (18/5) mengatakan, dalam memberantas terorisme tidak bisa sendiri, perlu meningkatkan kerja sama dan menerapkan strategi yang komprehensif. Pada pertemuan itu, negara anggota ASEAN dan Rusia menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas aksi terorisme yang belum lama ini terjadi di beberapa kota di Indonesia. Aksi teror tersebut menjadi pertanda bahwa ancaman terorisme di kawasan masih sangat nyata, serius, dan penanggulangannya memerlukan kerja sama intensif antarnegara termasuk, kerja sama ASEAN-Rusia. Indonesia sangat menghargai komitmen Rusia dalam kerja sama pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya melalui berbagai mekanisme kerja sama ASEAN.

Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan suatu negara. Di Indonesia, Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Pada tanggal itu, 110 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1908, Dr. Soetomo dan beberapa mahasiswa STOVIA, yaitu Sekolah Pendidikan Dokter di zaman penjajahan Belanda, mendirikan organisasi pemuda yang bernama Boedi Oetomo. Empat puluh tahun kemudian atau pada 1948 Presiden Sukarno menetapkan 20 Mei sebagai hari bangkitnya nasionalisme. 

Boedi Oetomo adalah organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Boedi Oetomo menjadi satu penanda bahwa bangsa  Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan.

Bersatu merupakan kata kunci ketika bangsa  Indonesia  ingin mencapai cita-cita yang mulia. Boedi Oetomo memberikan contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi tanpa melihat asal-muasal suku, agama dan golongan, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi pendorong utama kemerdekaan. Entah apa yang terjadi apabila kesadaran untuk bersatu tidak tumbuh di masyarakat pada waktu itu.

Kini, seratus sepuluh tahun kemudian, bangsa Indonesia telah tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Meski belum sempurna, rakyat Indonesia telah menikmati hasil perjuangan para pahlawannya berupa meningkatnya perekonomian, kesehatan, dan pendidikan.

Boedi Oetomo didirikan oleh beberapa  orang yang menyadari pentingnya persatuan. Dari segelintir orang tersebut, wabah persatuan menyebar sehingga menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. 

Jika 110 tahun yang lalu bangsa Indonesia yang tidak memiliki apa-apa kecuali semangat, dapat bersatu untuk meraih tujuan bersama, yaitu kemerdekaan, maka saat ini hendaknya semangat bersatu harus terus digelorakan. Terlebih, Indonesia sebentar lagi memasuki tahun politik, yakni diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019 yang rawan dengan konflik karena adanya perbedaan-perbedaan pilihan di masyarakat.