VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.  Wacana tersebut sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan  Komisi II DPR pada 22 Mei 2018. KPU tak cuma akan melarang eks narapidana kasus korupsi, tetapi juga eks narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk  menjadi calon anggota legislatif (caleg,).

Namun wacana larangan tersebut   tidak disetujui oleh Komisi II DPR, Badan pengawas pemilu, dan Kementerian Dalam Negri RI yang  sepakat  agar KPU berpedoman pada Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang pemilu tersebut, dinyatakan, seorang calon legislatif yang berstatus mantan narapidana dan  telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri. Dengan catatan  selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Walaupun tidak mendapat persetujuan dari DPR beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu,  tampaknya KPU bersikukuh  dengan wacana-nya. Komisioner KPU  Wahyu Setiawan mengatakan, KPU cenderung mengupayakan agar mantan narapidana perkara korupsi tak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

KPU ingin membuat terobosan baru  dengan tujuan yang  baik, yaitu menciptakan lembaga negara  (DPR) yang bersih dari korupsi. Tetapi sayangnya,  larangan pencalonan eks terpidana korupsi  tidak bisa dibuat dalam peraturan KPU (PKPU) melainkan  harus dibuat di level Undang-Undang.  

Pembatasan hak berpolitik mantan narapidana kasus korupsi, jika dilakukan tidak berdasarkan Undang-Undang, maka secara langsung justru melanggar UUD 1945. Pasal 28 poin j UUD 1945 disebutkan bahwa pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Undang-Undang dan putusan pengadilan. Selama tidak ada Undang-Undang atau putusan pengadilan yang mengatur maka hak seseorang tak dapat dihilangkan.

Banyak pihak yang setuju dengan rencana KPU membatasi mantan napi koruptor jadi calon legislatif. Sayangnya  tidak bisa melalui peraturan KPU yang levelnya berada  di bawah Undang-Undang.  Maka sebaiknya KPU lebih berusaha, untuk mendorong agar  larangan pencalonan eks terpidana korupsi diatur sesuai  UUD 45 atau Konstitusi. 

Berbagai pembenahan dilakukan PT Pelindo II Teluk Bayur untuk mengembalikan masa kejayaan  Pelabuhan Teluk Bayur.  Ditargetkan tahun 2020 mendatang,  Pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan terbesar di seluruh Indonesia, sebagaimana diungkapkan General Manager Pelindo II Teluk Bayur Padang, Armen Amir kepada RRI, Minggu (27/5/2018). Dikatakannya, sebagai objek vital pendistribusian  arus keluar masuk barang, Teluk Bayur  sedang berbenah diri melalui perbaikan fasilitas, peningkatan kapasitas dan produktifitas,  serta kelengkapan  sistem informasi  berbasis IT.  Data yang ada menyebutkan, kunjungan kapal ke Pelabuhan Teluk Bayur selama tahun 2017 berjumlah 2 ribu 7 ratus kapal dengan angka pendistribusian arus barang 12 juta ton per tahun. Amat disayangkan jika pelabuhan terbesar di Pantai Barat Sumatera ini tidak bisa bangkit dan mengoptimalkan potensinya yang luar bisa sesuai slogannya, Teluk Bayur Bangkit. Dengan statusnya sekarang,  selaku pelabuhan madya, belum cukup bagi Pelabuhan Teluk Bayur  berpuas diri. Masih banyak PR yang mesti dikejar  untuk mengembalikan masa kejayaan pelabuhan yang didirikan tahun 1858 itu. Pelindo II Teluk Bayur  fokus menata kawasan pelabuhan dengan kelengkapan fasilitas yang diperlukan, seperti gudang,  serta penambahan luas lahan untuk mendukung operasional jasa kepelabuhan.

Jamaah Cadangan Akan Isi Kuota Jamaah Yang Tidak Melunasi BPIH

Kementerian Agama (Kemenag) telah menutup masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jamaah haji reguler tahap II pada Jumat (25/5/2018) lalu. Namun, sebanyak 943 calon jamaah haji tidak melakukan pelunasan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan, calon jamaah haji yang sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan langsung mengisi kuota jamaah yang tidak melunasi BPIH hingga tahap kedua berakhir. Menurutnya, calon jamaah cadangan yang telah melunasi BPIH jumlahnya lebih dari 944. Sedikitnya, kata Lukman, jamaah cadangan adalah lima persen dari total jamaah haji tahun ini. Untuk diketahui, tercatat ada 201.545 jemaah haji Indonesia yang sudah melakukan pelunasan. Hal itu diungkapkan Kepala Sub Direktorat-Kasubdit Pendaftaran Haji, Noer Aliya Fitra. Sementara itu, sampai dengan Jumat (25/5/2018), total ada 3.981 jemaah yang sudah melakukan pelunasan dengan status cadangan.

8.000 Lebih Warga Lereng Merapi di Klaten Dilarang Beraktifitas di Zone 3 Kilometer

Sebanyak 8.484 jiwa warga yang tinggal di kawasan lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kawasan Rawan Bencana (KRB)3, diminta tetap waspada dan tidak diperkenankan beraktifitas di zona 3 Kilometer dari puncak Merapi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Bambang Giyanto , di Yogyakarta Minggu (27/5/2018) mengatakan, ke-8.484 jiwa yang masuk Kawasan Rawan Bencana tiga tersebut tersebar di tiga desa yakni Desa Balerante dihuni 1.963 jiwa dengan jumlah 630 KK, Desa Sidorejo ada 4.167 jiwa dengan jumlah ada 1.259 KK, dan Desa Tegal Mulyo ada 2.354 jiwa dengan jumlah ada 748 KK, meliputi  laki laki 4.272 orang dan perempuan 4.212 orang. Lebih lanjut, Bambang Giyanto mengimbau kepada warga yang berada di Kawasan Rawan Bencana KRB tiga untuk tetap waspada dan tidak diperkenankan beraktifitas di zona 3 kilometer dari pusat Merapi. Menurut Bambang Giyanto, pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah  klaster seperti klaster ternak yang bertugas mengurusi ternak, klaster logistik maupun klaster di bidang keamanan dan lainnya. Ia juga menginformasikan bahwa, pihaknya kini juga masih mencari  tempat lokasi untuk kandang ternak yang tidak jauh dari tiga Shelter Pengungsian maksimal berjarak dua kilometer, sedangkan hewan ternak seperti  sapi dan kambing milik warga lereng Merapi Kecamatan Kemalang  di KRB  Tiga  mencapai  6 ribu ekor lebih.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi bertemu Menteri Luar Negeri Peru Néstor Francisco Popolizio Bardales di Lima, Rabu (23/5) dan membahas kerja sama bilateral kedua negara. Keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (24/5) menyebutkan, kunjungan kerja Menlu Retno Marsudi ke Lima, Peru merupakan kunjungan bilateral resmi pertama Menlu RI ke Peru sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1975. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menlu RI menyampaikan bahwa Peru merupakan pasar penting bagi Indonesia, dan kerja sama ekonomi kedua negara saat ini belum merefleksikan potensi yang ada.

Peru merupakan mitra dagang ke-4 terbesar bagi Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Peru pada 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan kerja sama perdagangan, kedua Menlu sepakat mengenai pentingnya perjanjian perdagangan antara kedua negara.

Menlu RI juga menyampaikan pentingnya bekerja lebih keras untuk meningkatkan interaksi antara pengusaha dan melakukan diversifikasi produk dalam perdagangan kedua negara. Untuk itu, Menlu Retno mengundang pengusaha Peru hadir di Trade Expo Indonesia (TEI) pada Oktober 2018 dan menyampaikan rencana keikutsertaan Indonesia pada acara "Expoalimentaria and Mistura Food Festival" di Peru tahun ini.

Selain kerja sama perdagangan, kedua Menlu juga membahas upaya meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, perikanan dan sosial-budaya. Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan pembuatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Indonesia dan Peru dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan "Trade in Goods Agreement" (TIGA).

Di luar isu bilateral, kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai berbagai isu kawasan dan global. Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan Menlu RI dan Menlu Peru, antara lain masalah pengungsi dari Venezeula dan Rakhine State, upaya untuk mengatasi penggunaan senjata kimia, serta isu-isu yang menjadi perhatian di Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, Pemerintah Peru menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang pemilihannya akan dilakukan pada 8 Juni 2018. Demikian IndonesiaKu kali ini.

Penyelenggaraan Asian Games ke-18 tinggal hitungan bulan. Pembukaan pesta olahraga Asia 4 tahunan ini, akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2018 di Jakarta,  Indonesia.  Sedang penyelenggaraanya akan dilangsungkan di Jakarta dan Palembang, Sumatra Selatan. Persiapan untuk perhelatan termasuk Infrastruktur, fasilitas dan sarana sudah  mencapai lebih dari 90 persen.

Upaya serius Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 – INASGOC saat ini adalah persiapan acara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Sekitar 5.500 pengisi acara dan 141 musisi dilibatkan,  termasuk  penyanyi dan musisi papan atas Indonesia yang tak ketinggalan  ikut ambil bagian untuk menyukseskan Asian Games 18 ini.

Apa pesan yang ingin disampaikan lewat karya seni para seniman  untuk Asian Games?

Salah satu Direktur Asosiasi Industri Rekaman Indonesia – ASIRI Jusak Irwan Sutiono mengungkapkan keterlibatan mereka murni karena merasa Asian Games adalah milik semua dan harus didukung. Ini sangat terasa seperti dalam Official Theme Song Asian Games 2018, “Bright as Sun”

Kibarkan bendera bangsamu

Terletak di tiang tertinggi

Jadikanlah jiwa mudamu

Mengukir sejarah

Semangat kompetisi sangat terasa dalam lirik lagu ini. Karena setiap atlit tentu akan mengupayakan usaha terbaiknya untuk mencatat sejarah bagi negaranya. Pesan itu juga menjadi pendorong semangat untuk atlit Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Kontribusi terbaik juga sedang disiapkan oleh seniman lain. Lebih 250 penari dari 18 sekolah menengah atas di Jakarta telah berlatih untuk menampilkan tarian budaya Indonesia  yang dikemas secara modern. Sementara 2000 penari professional, pelajar dan mahasiswa sekolah seni, juga  digandeng  untuk menjadi bagian dari pertunjukkan spektakuler pembukaan dan penutupan Asian Games.

Keterlibatan seniman dalam Asian Games 18 sangat besar maknanya. Karena tak jarang keberhasilan penyelenggaraan sebuah pesta olahraga diukur dari acara pembukaan dan penutupan. Terlebih upacaranya akan disiarkan ke 45 negara di Asia dan beberapa negara di benua lain, seperti Amerika Latin. Harapan besar ditumpukan pada kerja keras seniman atau  pekerja seni yang sering disebut sebagai insan kreatif serta  panitia yang sudah lebih dari satu tahun menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018.  Apalagi ada standar Olimpiade dan Asian Games yang harus dipenuhi.

Untuk Indonesia, Asian Games bukan hanya penyelenggaraan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu media untuk mempromosikan kekuatan dan potensi Indonesia.  Momen upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 juga menjadi momen untuk memperlihatkan karya seniman Indonesia yang sudah sejajar dengan karya dunia.