VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi mengatakan, ada beberapa nota kesepahaman (MoU) yang akan dipertukarkan saat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Salah satu MoU tersebut adalah terkait kerja sama pertahanan, termasuk diantaranya adalah joint production atau produksi bersama alat – alat sistem pertahanan atau senjata. Hal tersebut disampaikan kepada awak media seusai acara buka puasa bersama para duta besar negara sahabat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin, 28 Mei.

“ Ada beberapa MoU yang akan dipertukarkan pada saat kunjungan tersebut, diantaranya adalah pembaharuan kerjasama di bidang pertahanan. Tapi sekali lagi sekarang semuanya seperti biasa pada saat kunjungan–kunjungan seperti ini, finalisasi akan dilakukan sampai menit–menit terakhir. Dan ada hal yang menarik bahwa dalam hubungan kita dengan India, kita juga mampu untuk melakukan joint production misalnya, untuk industri strategis kita. Contohnya prototypenya yang sudah jadi adalah water cannon antara PT Pindad dengan Tata Motors yang Insya Allah akan di pamerkan pada saat PM Modi berkunjung ke Indonesia “. 

Lebih lanjut Retno Marsudi menjelaskan, India merupakan salah satu mitra terpenting di kawasan Asia. Indikatornya pun sangat jelas. Dari sektor perdagangan misalnya, peningkatan terus terjadi bahkan hingga tahun lalu nilai perdagangan kedua negara mencapai US$18,87 miliar. Kemudian dari sisi investasi, terjadi peningkatan signifikan dari rangking 24 menjadi 16. Tak hanya itu, arus wisatawan India yang datang ke Indonesia terus meningkat. (voi/Rezha)

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi optimis Indonesia akan terpilih sebagai satu dari sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Menurutnya, selama ini Indonesia memiliki kontribusi besar dan rekam jejak yang sangat nyata dalam mendukung perdamaian dan penyelesaian konflik di seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Retno Marsudi saat ditemui awak media seusai menghadiri acara buka puasa bersama para duta besar negara sahabat di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin, (28/5).

“ Insya Allah kita berdoa terus ya, Insya Allah kita optimis, mohon doanya saja. Jadi, kalau kita lihat semua record yang ada, tentunya dalam pemilihan–pemilihan seperti itu maka kita melihat track record kita ke belakang kontribusi apa yang pernah kita berikan kepada dunia untuk perdamaian, untuk kesejahteraan dan sebagainya dan mudah–mudahan semua record itu terekam dengan baik dan akan mempengaruhi atau menjadikan alasan bagI negara–negara anggota PBB untuk memilih Indonesia “. 

Retno Marsudi menambahkan, hingga kini Indonesia masih terus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan yang akan berlangsung 8 Juni mendatang. Rencananya, delegasi Indonesia yang ia pimpin akan bertolak ke New York, Amerika Serikat (AS) pada 3 Juni untuk persiapan sebelum hari H pemilihan. Sebelum pemilihan, delegasi Indonesia akan terus berupaya memaksimalkan lobi-lobi dengan berbagai negara agar memberikan dukungannya kepada Indonesia. (VOI/Rezha)

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyatakan, Indonesia memiliki sejumlah prioritas jika nanti terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Usai acara buka bersama di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Jakarta pada Senin (28/5), Retno Marsudi menjelaskan kontribusi Indonesia di bidang perdamaian dan penguatan organisasi regional termasuk ke dalam prioritas tersebut.

“ Ada beberapa prioritas kita, pertama tentunya kan tagline kita a true partner for peace, jadi kita akan melanjutkan kontribusi kita untuk bidang perdamaian. Terus kemudian, termasuk masalah peace keepers, peace keeping operations, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita ingin memperkuat  organisasi-organisasi regional. Karena kan kita melihat bahwa pada saat terjadi perkembangan yang sangat dinamis, maka yang akan lebih cepat masuk adalah organisasi – organisasi regional. Oleh karena itu, perlu perkuatan komunikasi, kontak, hubungan antara organisasi regional dengan UN “.

Retno Marsudi menambahkan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) dan keterkaitannya dengan isu perdamaian juga menjadi prioritas Indonesia apabila terpilih sebagai anggota DK PBB. Menurutnya, SDGs tidak akan terpenuhi jika perdamaian tidak dapat diwujudkan. Retno Marsudi menambahkan, hal lain yang juga menjadi prioritas Indonesia adalah kejahatan lintas batas negara atau transnational crime. Indonesia akan berupaya meningkatkan kerjasama antar negara di dunia untuk memerangi kejahatan tersebut. Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB sendiri akan berlangsung pada tanggal 8 Juni mendatang di New York, Amerika Serikat (AS). Indonesia masuk dalam grup Asia-Pasifik dan akan bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi anggota tidak tetap DK PBB. (voi/Rezha)

Target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 tidak bisa berhasil tanpa komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah. Hal itu ditegas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati dalam sambutannya pada acara Pendampingan Penyusunan Pedoman Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Wilayah Kalimantan. Acara ini diselenggarakan di Jakarta, Rabu(23/5).

Menurut Rosa Vivien, pemerintah daerah harus menyusun Dokumen Jakstrada sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif. Dalam Jakstrada Pemerintah Daerah menyusun program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Dikatakannya, Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025.

Untuk mendukung penyelenggaraan Jakstrada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan peraturan menteri tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pedoman ini akan memberikan arahan kepada seluruh daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun Jakstrada.

Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar mengatakan, masalah pengelolaan sampah merupakan masalah kecil jika mindset dalam mengelola sampah diubah. Masalah timbunan sampah harus diselesaikan dari sumbernya yaitu di tingkat rumah tangga dengan melakukan pemilahan sampah. Sampah yang terpilah akan lebih mudah dikelola, sehingga akan ramah lingkungan dan berpotensi memiliki nilai ekonomi. 

Program Pendampingan Penyusunan Pedoman Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Wilayah Kalimantan kali ini, merupakan bimbingan teknis yang kedua.  Sebelumnya program ini sudah dijalankan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.