VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Penangkapan tiga terduga teroris di kampus Universitas Negeri Riau (UNRI) pada Sabtu (2/6) menunjukkan bahwa kampus bukan suatu tempat yang bebas dari pemikiran ataupun tindakan radikalisme.  Lembaga pendidikan tinggi yang melahirkan intelektual-intelektual muda bangsa nampaknya semakin ‘tercemar’ dengan individu maupun kelompok radikal. Bahkan kampus yang boleh dikatakan jauh dari intervensi atau pengawasan polisi kini dimanfaatkan mahasiswa atau alumni universitas untuk  melancarkan gerakan terorisme. Mereka menganggap kampus sebagai tempat yang aman untuk menjalankan misi mereka.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan di Kongres IV BEM di Semarang, Sabtu (28/4), menyatakan sekitar 39% mahasiswa perguruan tinggi telah terpapar paham radikal.

Menurut Budi Gunawan, dari hasil  survei diperoleh data 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengancam keberlangsungan NKRI.

Terduga teroris MNZ bersama dua rekannya yang ditangkap di kampus UNRI mengaku merakit bom di lingkungan kampus karena dianggap aman dan tidak terjangkau polisi. Selain itu,  alasan merakit bahan peledak di kampus lantaran mudah mendapatkan bahan-bahan peledak dari laboratorium. 

Terduga teroris MNZ diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD),  kelompok teror yang melakukan penyerangan di Markas Besar Polisi Daerah (Mapolda) Riau beberapa waktu lalu. MNZ mengaku pernah mendapat pesanan bom rakitan  dari pelaku penyerangan. Jaringan JAD diketuai oleh terdakwa kasus bom Thamrin Aman Abdurrahman. Aman juga dikabarkan sekaligus merupakan ketua ISIS Indonesia. JAD sendiri dibentuk sebagai wadah untuk mendukung khilafah Islamiyah. 

Dari pengembangan kasus bom Thamrin Densus 88 berhasil menangkap MNZ dan kawan-kawan dengan bom rakitan yang siap pakai.Semua itu menggambarkan bahwa  keberadaan dan kemampuan terduga teroris MNZ bersama teman-temannya tidak boleh dipandang remeh. 

Namun, langkah yang dilakukan aparat keamanan, Densus 88 dan jajaran Polda Riau yang memasuki kampus Universitas Negeri Riau dengan bersenjata lengkap menuai protes dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pejabat  ini   menganggap kejadian itu sebagai  “perang dengan mahasiswa”.

Masyarakat umumnya berpendapat  tindakan polisi sudah benar. Karena yang mereka hadapi saat itu bukan demo mahasiwa atau kejahatan biasa, tetapi orang-orang yang dapat membahayakan jiwa orang lain.   

Perlu ada  kesamaan pandang dalam penangangan radikalisme atau terduga terorisme di lingkungan kampus. Agar terorisme yang belum lama ini kembali beraksi, dan menelan korban puluhan jiwa, dapat diberantas dari bumi Indonesia.

Kementerian Perindustrian mendorong percepatan penyelesaian perundingan dalam kerangka kerja  sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Setelah 11 putaran perundingan dilaksanakan sejak Maret 2016, diharapkan tahun ini IA-CEPA bisa difinalisasi. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan AO di Jakarta, Kamis (31/5). Airlangga berharap dengan rencana Perdana Menteri Australia datang ke Indonesia pada Juli nanti, IA-CEPA bisa ditandatangani. Pasalnya, sebagian besar isu terkait sektor industri yang dibahas sudah selesai dan disepakati kedua belah pihak. Menperin menyebutkan, misalnya Australia sudah menyetujui jika Indonesia ingin menerapkan Tariff Rate Quota (TRQ) untuk produk baja gulungan canai panas atau dingin (hot/cold rolled steel coil). Selain itu, Australia bersedia mengeliminasi seluruh pos tarifnya saat perjanjian mulai berlaku.

Airlangga meyakini, adanya kerja sama bilateral yang komprehensif ini akan meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia ke Australia. Airlangga menjelaskan, Indonesia, sedang memacu ekspor produk manufaktur yaitu tekstil, pakaian jadi dan produk alas kaki. Indonesia sedang meminta agar bea masuknya bisa diturunkan. Saat ini produk Indonesia dikenakan bea masuk sebesar 10 sampai 17 persen.

Kementerian Perindustrian mencatat, volume perdagangan RI-Australia sepanjang tahun 2017mencapai 8,53 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding tahun 2016 di angka 8,45 miliar dolar AS. Sedangkan, total nilai perdagangan kedua negara pada periode Januari-Maret berkisar 2,03 miliar dolar AS.

Selama ini, komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Negara Kanguru tersebut, antara lain furnitur, produk karet dan kimia olahan, makanan dan minuman, tekstil,serta elektronik.

Airlangga menyampaikan, Indonesia masih berkeinginan untuk dapat meningkatkan ekspor ke Australia berupa kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) baik itu yang mesin menggunakan bahan bakar maupun elektrik. Hal itu mengingat industri otomotif di Australia tutup semua. Ini menjadi peluang bagi Indonesia.

Terkait mobil listrik, Australia masih meminta agar produk yang masuk ke negaranya adalah kendaraan dengan komponen lokal yang berasal dari kawasan Asean mencapai 40 persen, sementara Indonesia mengusulkan sekitar 20-30 persen.

Sementara itu Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Surywirawan  menyatakan, peluang ekspor kendaraan Indonesia ke pasar Australia cukup besar. Terlebih lagi, sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0, industri otomotif merupakan salah satu dari lima sektor manufaktur yang diprioritaskan menjadi percontohan pada tahap awal untuk implementasi industri 4.0 di Tanah Air. Dalam peta jalan tersebut, pemerintah akan memacu industri otomotif nasional agar mampu menjadi champion untuk ekspor kendaraan  ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran dalam) dan EV (electric vehicle/kendaraan listrik).

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang ditetapkan setiap tanggal 1 Juni  harus dimanfaatkan sebagai momen pengingat, momen pemacu, dan momen aktualisasi nilai-nilai Pancasila.  Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jum’at (01.06) lalu seperti dikutip Kantor Berita Antara.  Bahkan Presiden meminta warga Indonesia menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai upaya membangun bangsa dan mengajak ulama hingga elemen masyarakat lainnya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.    

Selain itu Presiden juga  menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku dan agama kerap diiringi berbagai isu intoleransi.  Oleh  karena itu, menurut presiden pengamalan Pancasila dibutuhkan untuk menghadapi hal tersebut.   Presiden Joko Widodo menjelaskan negara mana pun di dunia ini akan selalu berproses menjadi masyarakat yang Bhinneka dan majemuk.   Sering kali kemajemukan ini juga dibayang-bayangi oleh resiko intoleransi, ketidakbersatuan dan ketidakgotongroyongan.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan kini  saatnya masyarakat Indonesia  berbagi pengalaman dalam ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam bertoleransi serta dalam membangun persatuan dan kebersamaan.  Presiden juga mengajak serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam kesehariannya.   Presiden menekankan semangat bersatu berbagi dan berprestasi akan meneguhkan derap langkah bangsa Indonesia menuju negara yang maju dan jaya.

Sementara itu ,  Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar seperti dikutip laman Kantor Berita Antara mengajak bangsa Indonesia menggunakan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sarana meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Muhaimin mengatakan Hari lahir Pancasila harus jadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk bersatu, bahu-membahu meningkatkan persatuan.

Pada waktu yang sama,   Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief mengatakan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini spesial karena bersamaan dengan tahun politik, Ramadan dan perhelatan olahraga Asian Games.   Yudi Latief berharap masyarakat dapat menumbuhkan rasa persatuan, berbagi dan soliditas.  Ia  mengimbau perbedaan pilihan di masyarakat jangan sampai mengakibatkan perpecahan.   Yudi Latief  berharap masyarakat tetap menahan diri dalam semangat persatuan.

Lembaga pemeringkat Internasional Standard & Poors (S&P) mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB-/A-3 dengan outlook stabil. Lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) mengafirmasi peringkat Indonesia tetap pada level layak investasi (investment grade) pada Kamis (31/5). Dalam siaran pers-nya S&P memberikan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB-/outlook stabil.  Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut, antara lain, beban utang pemerintah yang relatif rendah serta kinerja fiskal dan tingkat utang luar negeri yang moderat. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan tetap stabil. Hal tersebut  mencerminkan keseimbangan fiskal yang juga relatif stabil.

Meningkatnya pendapatan pajak sebagai dampak dari amnesti pajak dan meningkatnya harga minyak dunia diproyeksikan memperbaiki penerimaan negara. Dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia diproyeksikan akan menyempit dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu mencerminkan permintaan global yang stabil dan harga komoditas yang lebih tinggi. Fleksibilitas rupiah dan kebijakan kehati-hatian dalam mengelola risiko utang luar negeri jangka pendek korporasi telah mendorong penurunan rasio kebutuhan pembiayaan eksternal terhadap current account receipt (CAR). Risiko pemburukan pada beban pembiayaan eksternal yang dihadapi Indonesia telah menurun secara signifikan. Selain itu, perumusan kebijakan Indonesia dianggap efektif dalam mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.

Untuk mendukung daya beli dan konsumsi, pemerintah mengambil langkah antara lain menahan kenaikan harga minyak dan listrik. Upaya tersebut dinilai bersifat temporer dan momentum reformasi akan kembali menguat. Secara khusus, Bank Indonesia dinilai memegang peranan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta meredam tekanan pada perekonomian dan pasar keuangan.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai dipertahankannya peringkat Indonesia oleh Standard and Poor`s pada level "BBB-/" atau layak investasi (Investment Grade) dengan prospek stabil merupakan cerminan fundamental ekonomi Indonesia yang baik dan kebijakan ekonomi domestik yang kredibel. Perry Warjiyo mengatakan, peringkat dari Standard and Poor`s tersebut semakin memperkuat keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut. Perry Warjiyo mengatakan, dalam kaitan afirmasi rating tersebut, koordinasi antar-otoritas akan terus diperkuat. Hal itu untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan.