Pendemi Covid 19 kini melanda dunia telah membuat semua kegiatan internasional banyak ditunda atau dibatalkan penyelenggaraanya. Mengingat ancaman virus Covid19 yang berbahaya. Menyikapi hal tersebut, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Masih merebaknya wabah Covid-19 saat ini, membuat ajang olahraga nasional terbesar yang rencananya digelar Oktober mendatang sepertinya akan terjadi penundaan seperti hal nya Olimpiade Tokyo. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Sabtu 28 Maret mengatakan, saat ini, jumlah warga Indonesia yang terkonfirmasi positif telah mencapai lebih dari 1000 orang dari 24 provinsi. Hal itu, secara tidak langsung membuat persiapan atlet terganggu. Selain persiapan atlet terganggu, Huda mengatakan, penyebaran Covid-19 juga mengganggu persiapan kesiapan venue. Apalagi saat ini Pemerintah propinsi-Pemprov Papua sebagai Panitia Besar (PB) PON telah menutup bandar udara maupun pelabuhan untuk mencegah penularan Covid-19 yang mungkin dibawa traveler dari luar daerah. Ia mengusulkan agar pelaksanaan PON Papua ditunda selama satu tahun. Dengan demikian baik atlet maupun pihak penyelenggara bisa mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan PON tanpa terganggu Covid-19.
Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua sejauh ini masih tetap sesuai dengan jadwal semula, walaupun ada penyesuaian dalam persiapannya. Menurut jadwal, PON XX akan digelar pada 20 Oktober sampai 2 November di empat cluster yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Marauke. Meski terjadi wabah virus Corona, pemerintah pusat maupun daerah masih mempersiapkan agar pesta olahraga level nasional itu bisa berjalan sesuai jadwal. Pemerintah Pusat optimistis PON 2020 tetap jalan sesuai rencana meski ada pandemi virus corona. Dua opsi telah disiapkan pemerintah seandainya keadaan belum membaik. Hingga kini Virus corona sudah menjangkiti lebih dari 1000 orang di Indonesia. Dari jumlah itu, 157 meninggal dan 103 sembuh. Kedua opsi itu adalah pertama, jika perkiraan Mei ini virus corona mereda maka PON jalan. Tetapi jika melewati Mei ini masih ada dan semakin banyak maka harus ada alternatif untuk memikirkan cara lain. Hal tersebut, menurut Menpora, juga menyesuaikan arahan Presiden RI Joko Widodo. Waktu teleconference Rapat Terbatas, Presiden meminta untuk menyiapkan skenario, tapi beliau tetap optimistis Oktober bisa jalan. Tapi kita berkaca pada Olimpiade, karena Olimpiade saja dibatalkan yang waktunya berdekatan dengan PON. Kemungkinan besar pemerintah akan mengambil langkan yang sama jika itu memang harus dilakukan.
Wakil Menteri Luar –Wamenlu Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar, menggarisbawahi kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memitigasi dampak COVID-19, melalui video conference interaktif dengan lebih dari 120 Kedutaan Besar dan Organisasi Internasional di Jakarta. Seperti dikutip laman kemlu.go.id (03/4) video Conference disampaikan Wamenlu bersama Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 sekaligus Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Achmad Yurianto. Penyampaian ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya diadakan pada tanggal 17 Maret 2020.
Selain itu, Wamenlu menyampaikan langkah kunci yang telah diambil Pemerintah Indonesia, antara lain terkait deklarasi status Darurat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wamenlu memberikan kepastian bahwa pelayanan konsuler untuk Perwakilan Asing dan Organisasi Internasional tetap disediakan, baik secara langsung dengan perjanjian sebelumnya maupun jarak jauh melalui telefon dan daring. Wamenlu juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan bantuan negara-negara sahabat, sekaligus mengajak optimalisasi penggunaan hotline serta koordinasi yang lebih kuat dalam meminimalisir dampak penyebaran COVID-19.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, mengumumkan data terbaru kasus positif, pasien sembuh, dan kematian yang berkaitan dengan COVID-19 di Indonesia, dengan penekanan khusus kepada kasus yang melibatkan Warga Negara Asing. Achmad Yurianto juga menyampaikan protokol-protokol evakuasi terkait Warga Negara Asing yang menjadi pasien positif COVID-19, jenazah terdiagnosis COVID-19, dan pasien penyakit lain serta terkait repatriasi Warga Negara Indonesia yang terdiagnosis positif COVID-19.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa dampak dari COVID-19 adalah resesi global, sehingga Indonesia perlu menjalankan langkah-langkah luar biasa untuk meminimalisasi dampak di dalam negeri. Wakil Menteri Keuangan merinci paket stimulus ekonomi sebesar 405,1 triliun rupiah yang terbagi pada empat kategori yaitu pemulihan perekonomian, pemotongan pajak usaha dan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah - UMKM, bantuan sosial, dan kesehatan umum.
Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso hingga Sabtu (4/4) secara total kumulatif telah merawat 105 orang. Dengan perincian, 56 pasien positif Covid-19 dan 49 orang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP.Hal itu dikatakan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril dalam keterangan tertulis rumah sakit yang diterima di Jakarta, Sabtu. Total jumlah pasien yang masih dirawat di RSPI tersebut sebanyak 24 orang, terdiri atas 16 pasien positif COVID-19 dirawat di ruang isolasi 14 orang dan dua orang di ruang ICU. Sedangkan delapan orang lainnya pasien PDP, enam orang dirawat di ruang isolasi dan dua orang dirawat di ICU.
Merujuk dari data tersebut, per 4 April ini ada penambahan jumlah orang sembuh sebanyak 1 orang dan pasien baru 1 orang. Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia hingga 3 April 2020 16.48 WIB sebanyak 1.986 orang. Dari jumlah itu, jumlah kasus sembuh sebanyak 134 orang atau ada penambahan sebanyak 22 orang, dan meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Republika