VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, secara keseluruhan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN menunjukkan kondisi surplus 131,8 triliun rupiah atau 0,63% PDB.Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14.3) menjelaskan ini adalah kondisi yang positif sampai bulan kedua tahun 2023.Kinerja APBN Februari 2023 mencerminkan situasi Indonesia yang terus optimis namun waspada untuk menghadapi prospek perekonomian 2023.

Mengutip Siaran Pers Kementerian Keuangan, Selasa (14.3), Menteri Keuangan mengungkapkan pendapatan negara hingga akhir Februari 2023 mencapai 419,6 triliun rupiah  atau 17 persen dari target APBN tahun ini. Angka ini naik 38,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam kesimpulannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa  ekonomi global masih perlu diwaspadai karena hal ini memberikan adanya ketidakpastian yang sulit sekali polanya untuk ditebak. Perekonomian domestik diprediksi masih akan tetap membaik pada kuartal pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh data penerimaan negara yang terus membaik.Siaran Pers kemenkeu.go.id

(VOInews) Jakarta): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 akan tumbuh sebesar 5 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year.yoy). Perkiraan tersebut seiring dengan konsumsi masyarakat yang masih cukup kuat, meski terdapat kewaspadaan terhadap kinerja pertumbuhan ekspor yang terkoreksi cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa. Secara keseluruhan, ia pun memproyeksikan ekonomi domestik masih akan tumbuh dalam rentang 5 persen (yoy) sampai 5,3 persen (yoy) pada tahun ini.

Optimisme tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sejalan dengan kemungkinan melonjaknya konsumsi pada Hari Raya Lebaran dimana sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan. Konsumsi saat hari raya, menurut Sri Mulyani, juga akan terdongkrak berkat adanya Tunjangan Hari Raya (THR) yang segera diberikan sehingga diharapkan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan optimisme pertumbuhan pada kuartal pertama tahun ini seiring dengan berbagai penguatan, seperti mulai maraknya wisatawan, meningkatnya kegiatan ekonomi, hingga kuatnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). (ANTARA)

(VOInews Jakarta:Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa memerintahkan peninjauan kembali undang-undang sistem kerja maksimum 52 jam sepekan dengan memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Menurut Kantor Kepresidenan, usulan Yoon untuk peninjauan kembali itu muncul karena sejumlah bisnis mengeluhkan kesulitan memenuhi tenggat waktu akibat sistem kerja 52 jam sepekan. Kementerian ketenagakerjaan pekan lalu telah mengumumkan rancangan undang-undang (RUU) yang membuat  perusahaan dibolehkan menaikkan jam kerja maksimum menjadi 69 jam sepekan, namun tetap mempertahankan sistem kerja rata-rata mingguan 52 jam.

RUU itu sudah memasuki tahap uji publik sebelum dikirimkan kepada Majelis Nasional agar disetujui pada Juni-Juli. Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan kepada wartawan bahwa instruksi Yoon bukan untuk mempertimbangkan kembali undang-undangan pengaturan waktu kerja. Han menambahkan pemerintah Korsel akanketat menerapkan undang-undang guna mencegah keterlambatan pembayaran upah atau penolakan pembayaran upah tambahan. (ANTARA)

(VOInews Jakarta : Tiongkok berencana menaikkan usia pensiun secara bertahap dan dalam beberapa fase untuk mengatasi jumlah penduduk yang populasinya lebih banyak usia tua, kata harian Global Times mengutip ahli senior dari Kementerian Sumber Daya Manusia pada Selasa. Jin Weigang, presiden Akademi Ilmu Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Tiongkok, mengatakan negaranya mengincar jalan progresif, fleksibel dan berbeda dengan menaikkan usia pensiun.

Dengan demikian  Tiongkok awalnya akan menunda pensiun selama beberapa bulan, kemudian menaikannya secara bertahap. Dia melanjutkan hal terpenting dalam perubahan itu adalah membuat penduduk bisa memilih kapan pensiun sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Tiongkok belum mengumumkan secara resmi perubahan usia pensiun ini, yang termasuk terendah di dunia, yaitu 60 tahun untuk pria, 55 tahun untuk wanita pekerja kantoran dan 55 tahun untuk wanita yang bekerja di pabrik. (ANTARA)