VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membahas kerjasama. koordinasi di bidang pertahanan dan militer dengan Uni Emirat Arab (UEA) melalui kunjungan kerja diplomasi ke Abu Dhabi. Demikian keterangan tertulis yang diterima Antara Kamis.

Kunjungan ini dilakukan Prabowo dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mohammed bin Zayed dan mengunjungi "International Defence Exhibition and Conference". Dalam kunjungan tersebut Menteri Prabowo telah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri (PM) UEA Mansour bin Zayed Al Nahyan. Mereka membahas penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan UEA yang selama ini sudah berjalan dengan baik. (antara)

(voinews.id) Bantuan Pemerintah RI untuk korban gempa bumi Suriah tiba di Bandara Internasional Damaskus pada Rabu (22.2) waktu setempat. Demikian keterangan tertulis Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK) Kamis. Dua pesawat membawa 75 ton bantuan berupa makanan pakaian tebal selimut dan berbagai kebutuhan di musim dingin.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sudirman menyerahkan bantuan yang diterima secara simbolis oleh Duta Besar Indonesia di Damaskus Wajid Fauzi dan perwakilan pemerintah Suriah. Deputy Minister of Local Administration and Environment Moutaz Douaji bantuan diberikan pula dalam bentuk uang sebesar 1 juta USD dan dukungan Middle Urban Search and Rescue Team (MUSAR) dan Emergency Medical Team (EMT) untuk para korban gempa di Suriah. (Kemenko PMK)

(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin membawa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat ke pengadilan.Rencana itu, kata Mahfud, pernah dibicarakan setelah Komnas HAM tak mampu menunjukkan bukti tentang kasus pelanggaran HAM berat. Jokowi yang telah memerintah Indonesia sejak 2014 silam itu disebut ingin kasus-kasus HAM berat itu diproses saja di pengadilan.

Ia mengatakan Jokowi pun tak masalah seandainya nasib kasus-kasus itu sama dengan empat kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya yang pernah dibawa ke pengadilan. Pemerintah tak masalah bila akhirnya Mahkamah Agung (MA) kembali membebaskan para terdakwa. Mahfud berkata ingin kasus-kasus itu diproses hukum terlebih dahulu. Pemerintah menyerahkan putusan akhir sepenuhnya ke pengadilan.
Meski begitu, rencana itu belum ditempuh. Jaksa agung memberi pertimbangan kepada Jokowi mengenai wibawa pemerintah. (CNN)

(voinews.id) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kesetaraan gender di ekonomi digital dan hijau di mana perempuan dapat memperoleh akses, peran yang setara dan pekerjaan di dunia ekonomi tersebut. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa malam. Saat menjadi pembicara dalam acara global bertajuk Empowering Women to Shape the Future of Jobs yang tayang di YouTube Bank Dunia yang dipantau ANTARA, Menkeu menuturkan terdapat sejumlah hambatan terberat bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dan hijau yang harus diatasi. Hambatan tersebut meliputi antara lain nilai keluarga, budaya, agama, peraturan, serta pandangan tentang perempuan yang dianggap kurang kompeten karena tidak mempunyai pendidikan di bidang ilmu teknologi dan matematika.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan perlu mempromosikan lebih banyak perempuan dapat memenuhi syarat atau berpartisipasi tidak hanya dalam pendidikan dasar tetapi juga pendidikan tinggi termasuk di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Menurut Menkeu, banyak bisnis kini berubah menjadi platform dan pasar digital, dan kondisi itu memberikan keleluasaan bagi para perempuan untuk bisa tetap tinggal di rumah mengurus anak dan rumah tangga sekaligus lebih produktif dengan menggunakan keterampilan kewirausahaan untuk mengakses pasar. (ANTARA)