VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Badan Pusat Statistik mencatat. surplus neraca perdagangan pada Januari 2023 mencapai 3,87 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia -BI memandang surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Erwin Haryono. dalam pernyataan tertulisnya Kamis (16.2.2023) mengatakan, ke depan. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas kebijakan untuk semakin meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Surplus neraca perdagangan Januari 2023 bersumber dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan nonminyak dan gas, dan sedikit menurunnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Pada Januari 2023. surplus neraca perdagangan nonminyak dan gas tercatat 5,29 miliar dolar Amerika.Perkembangan tersebut didukung oleh tetap kuatnya kinerja ekspor nonminyak dan gas yang tercatat sebesar 20,83 miliar dolar Amerika. Kinerja ekspor nonminyak dan gas tersebut terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, termasuk karet dan batubara yang masih tetap kuat seiring dengan harga komoditas global yang masih tinggi. Rep

(voinews.id) Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya memperkuat kerja sama kawasan regional ASEAN untuk mengatasi tantangan yang mencakup regional dan global di tengah kondisi pemulihan dunia pascapandemi. Menteri Sri Mulyani dalam wawancara bersama Nikkei Asia seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta Rabu (15.2) menyebutkan penguatan dilakukan dengan keketuaan Indonesia pada forum ASEAN.

Pada jalur keuangan Indonesia mengusung tiga inisiatif yaitu terkait pemulihan-membangun kembali, ekonomi digital dan keberlanjutan. Dengan inisiatif ini Indonesia turut mendorong transisi dari sektor keuangan untuk mendukung keberlanjutan dari implementasi ekonomi hijau. Melalui keketuaan Indonesia ASEAN akan terus berupaya menjadi kawasan yang stabil, kuat, inklusif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan. Ant

(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan, Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata -KKB soal permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia -NKRI. Menteri Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu menegaskan. Papua adalah bagian yang sah dari NKRI.

Oleh sebab itu Pemerintah  akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian dari NKRI. Ia menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi video yang beredar di masyarakat tentang salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata meminta Indonesia mengakui Papua merdeka. Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut mengatakan, penyanderaan terhadap pilot Susi Air dilakukan karena Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua. Menteri menjelaskan. Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air di Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Ant

(voinews.id) Badan Pengawas Obat Eropa (EMA) mengharapkan program vaksinasi COVID akan dilaksanakan setahun sekali, sama dengan prosedur vaksin influenza, kata lembaga tersebut pada Rabu. Kepala strategi vaksin dan ancaman kesehatan EMA, Marco Cavaleri, mengatakan saat konferensi pers bahwa meski virus penyebab COVID belum bertindak seperti virus musiman yang muncul dalam gelombang musim dingin di daerah iklim sedang, tetapi diperkirakan akan menuju ke arah tersebut. Di Eropa, terjadi penurunan tajam dalam jumlah kasus baru COVID, pasien rawat inap dan kematian - tingkatan terendah yang diamati di Uni Eropa dalam setahun terakhir, katanya, mengutip data Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC).

Meski demikian, ujar dia, virus terus berkembang dan pendekatan yang teratur diperlukan untuk mempertahankan jangkauan vaksin guna memberikan perlindungan yang memadai terhadap kemunculan varian. Saat ini, ia melanjutkan,  EMA bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan regulator lainnya sedang membahas kriteria dan proses yang akan mengarah pada potensi pembaruan vaksin dalam rangka program vaksinasi di masa depan. (ANTARA)