VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI NEWS Tunisia telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan internasional guna mengekang dampak pandemi virus corona.Mereka sudah mengajukan resolusi kepada PBB agar masalah tersebut bisa segera diatasi.Secara umum, rancangan resolusi yang disampaikan Tunisia tersebut mendorong Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan global segera".

Tunisia merupakan anggota tidak tetap PBB.Dikutip dari AFP, Kamis (2/4), Tunisia menyatakan desakan mereka sampaikan karena penyebaran virus telah meningkatkan keprihatinan atas dampak keamanan pangan dan ekonomi yang akan ditimbulkan.Virus bisa menyebabkan masalah keamanan pangan dan ekonomi di seluruh dunia karena masalah tersebut bisa mengganggu pekerjaan, membatasi perjalanan dan perdagangan dan bahkan menghentikan kegiatan industri.(Cnn)

VOI NEWS Prancis melaporkan jumlah kematian akibat virus corona mencapai 509 pada Rabu (1/4). Angka tersebut merupakan kasus kematian harian tertinggi di negara tersebut sejak virus corona mewabah beberapa bulan belakangan ini.Angka tersebut baru yang meninggal di rumah sakit, belum termasuk yang di rumah atau rumah orang tua.Mereka menyatakan dengan kematian tersebut, total masyarakat Prancis yang meninggal akibat virus corona mencapai 4.032.

Selain kasus kematian, Prancis juga melaporkan sekarang ini terdapat 24.639 orang yang dirawat di rumah sakit karena kasus infeksi virus corona.Dari jumlah tersebut, 6.017 di antaranya dirawat intensif.Jumlah kasus yang dikonfirmasi juga meningkat sebanyak 4.861 menjadi 56.989.Namun banyak kasus tidak terdaftar karena kurangnya peralatan pengujian.(Cnn)

VOI NEWS Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kesamaan langkah yang diambil oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait penanganan pandemi Covid-19.Hal itu disampaikannya saat meninjau pembangunan RS Darurat Covid-19, Rabu (01/04/2020) di Pulau Galang, Kepulauan Riau. 

Sebelumnya, pada hari Selasa (31/3) lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan Indonesia berada dalam status kedaruratan kesehatan dan memilih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah juga sudah membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendukung penetapan status tersebut.

Menurut Jokowi, pemerintah daerah harus turut serta mendukung keputusan pemerintah pusat agar langkah penanganan pandemi dapat dilakukan secara menyeluruh. 

“Menurut saya yang penting adalah bagaimana kerja sama pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah, dari yang paling bawah. Dari yang paling atas yaitu presiden sampai nanti kepala desa karena ini menyangkut orang yang mudik, kemudian yang di desanya mestinya ada isolasi mandiri. Kepala desa bisa melakukan (isolasi) itu meski hanya (untuk) 1-2 orang.”

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya melandaskan keputusan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hal penanganan Covid-19, menurut Jokowi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, harus melandaskan keputusan penanganan pada peraturan tentang karantina kesehatan. 

Presiden pun meminta agar pemerintah daerah tidak melakukan berbagai kebijakan di luar PSBB yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kita ini kan bekerja berdasarkan aturan UU yang ada. Kita bekerja karena amanat konstitusi, pegangannya itu saja. Kalau ada UU mengenai Kekarantinaan Kesehatan, ya itu yang dipakai, jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga kita dalam berpemerintahan juga berada dalam satu garis visi yang sama.”

Presiden Joko Widodo mengaku masih memaklumi adanya pembatasan lalu lintas yang dilakukan sejumlah daerah seperti menutup jalan-jalan masuk ke kota atau kabupaten tertentu. Namun demikian, dirinya meminta agar ada kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembatasan kegiatan masyarakat. 

“Lockdown apa sih? Karena lockdown kita harus sama, orang gak boleh keluar rumah, transprotasi harus semua berhenti baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting.”

Presiden pun mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga jarak aman, cuci tangan dan mengurangi memegang wajah guna menekan penyebaran pandemi Covid-19 ditengah masyarakat. (Ndy)

VOI NEWS Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan wabah virus corona atau COVID-19 merupakan kejadian yang tidak biasa sehingga dibutuhkan kebijakan luar biasa dalam menghadapi dan mengatasi dampaknya.Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta,Rabu, menegaskan, situasi ini adalah di luar suasana biasa sehingga membutuhkan action dan policy yang extraordinary.Sri Mulyani menyatakan berbagai negara telah mengeluarkan langkah-langkah inkonvensional dengan menyinergikan antara kebijakan fiskal, moneter, dan relaksasi di sektor keuangan dalam rangka merespons wabah tersebut.

Ia mencontohkan Australia memberikan jaminan pendapatan kepada seluruh warganya dengan nilai minimal 1.500 dolar Australia per orang sehingga membutuhkan hingga 130 miliar dolar Australia.Sri Mulyani mengatakan hal itu dilakukan agar masyarakat Australia terutama kelompok bawah dan pekerja merasa tenang dalam menghadapi kebijakan larangan ke luar rumah.(ant)