VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

PBB menyerukan larangan global terhadap pasar satwa liar.  Hal itu penting diterapkan guna mencegah munculnya pandemi di masa mendatang. Pelaksana Tugas Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB untuk Keragaman Biologi, Elizabeth Maruma Mrema mengatakan, negara-negara harus mencegah pandemi di masa depan dengan melarang “pasar basah” yang menjual hewan liar hidup dan mati untuk dikonsumsi manusia.

Mrema saat diwawancara the Guardian, Senin (6/4) mengatakan, akan baik  melarang pasar hewan hidup seperti yang telah dilakukan Tiongkok dan beberapa negara. Namun pelarangan pasar hewan liar juga dapat membuka kemungkinan perdagangan satwa secara ilegal. Beberapa spesies telah berada di ambang kepunahan akibat praktik tersebut. Mrema berpendapat memang perlu ada solusi alternatif untuk mengatasi situasi tersebut.  (republika)

VOI NEWS Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC mengimbau Warga Negara Indonesia-WNI yang menjadi penduduk, pelajar dan mahasiswa di Amerika Serikat, untuk tidak kembali ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19, apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Disarankan pula agar terus mencermati setiap perkembangan terkait wabah virus corona, mematuhi dan menjalankan peraturan maupun imbauan yang dikeluarkan otoritas setempat.

Hal tersebut dikatakan  Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Washington DC, Yudho Sasongko, melalui  jejaring sosial kepada Antara di Jakarta, Senin. Disebutkan, WNI yang berada di Amerika sebagai penduduk, pelajar maupun mahasiswa atau bukan pengunjung juga diminta untuk tetap menjalin kontak dengan Perwakilan RI terdekat. (antara)

VOI NEWS Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di zona positif meski melambat di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhan itu sesuai dengan proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) pada April 2020 yang menyebut pertumbuhan ekonomi RI tahun ini mencapai 2,5 persen.

Demikian dikatakan Sri Mulyani ketika rapat kerja bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan Komisi sebelas Dewan Perwakilan Rakyat RI secara virtual di Jakarta, Senin. Sementara itu, lembaga pemeringkat Moody’s memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini mencapai tiga persen dan akan kembali naik pada tahun 2021 sebesar 4,3 persen. (antara)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, meminta para kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota untuk menggunakan wewenang mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bijaksana.Menurut dia, apabila akhirnya PSBB harus diterapkan, hendaknya tidak menimbulkan ekses atau menambah persoalan baru di daerah bersangkutan.

Bambang  dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan,  selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 9/2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat.Karena itu dia meminta agar kepala daerah melakukan sosialisasi sebelum PSBB diterapkan.ant.