Pasar Wisata Badau di kompleks Pos Lintas Batas Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat mulai difungsikan untuk aktivitas jual-beli.Kepala Dinas Perdagangan Kapuas Hulu Abang Chairul Saleh Jumat mengatakan, sudah ada beberapa pedagang menempati Pasar Wisata Badau, berjualan makanan dan kuliner, serta berbagai minuman ringan.Dia mengatakan Pasar Wisata Badau merupakan tempat atau pasar transit, apabila ada warga yang ingin ke Malaysia atau sebaliknya dari Malaysia ke Indonesia.
Ia menjelaskan pengelolaan pasar wisata itu langsung di bawah pihak Pos lintas batas Badau, sedangkan pemerintah daerah melalui Dinas Peradangan Kapuas Hulu hanya membantu, seperti sosialisasi hingga menyiapkan warga yang berjualan di pasar tersebut.Ia menambahkan, Pasar itu sangat strategis untuk mempromosikan potensi Kapuas Hulu ke luar negeri, karena di pasar wisata itu juga akan dijual berbagai kerajinan tangan khas Kapuas Hulu, termasuk juga makanan kuliner. antara
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru –baru ini bertemu lima duta besar yang datang ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan kerja sama Internasional guna mengoptimalkan potensi sektor perikanan.Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah bertemu dengan duta besar dari negara sahabat yaitu Norwegia, Prancis, Rusia, Tunisia, dan India.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rilis di Jakarta, Jumat menyatakan pihaknya yakin semua sama-sama menginginkan pembangunan yang optimal untuk para nelayan Indonesia.
Menteri Edhy Prabowodiantaranya bertemu dengan Dubes Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale.Menteri Edhy menyatakan Indonesia berkomitmen melanjutkan dan memperat kerja sama yang telah berjalan dengan Norwegia, terutama dalam bidang yang menjadi keahlian Norwegia, seperti dalam perikanan budidaya.Selanjutnya, Menteri Edhy bertemu dengan Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard.Dalam pertemuan tersebut dibahas kerja sama kelautan dan perikanan RI-Prancis, termasuk potensi pembiayaan AFD (badan keuangan dan bantuan pemerintah Prancis) untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. antara
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian membidik produksi kendaraan bermotor mencapai 10 juta unit, mengingat industri sepeda motor nasional saat ini berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, investasi dan penyerapan tenaga kerja.Bahkan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, dalam roadmap pengembangan industri kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia menargetkan produksi sepeda motor akan tumbuh sampai 10 juta unit pada tahun 2025, dengan target ekspor satu juta unit kendaraan per tahun di tahun 2025.
Saat pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) Motobike Expo 2019 di Jakarta, ia menyebutkan, dari sisi produksi dan penjualan sepeda motor nasional sejak tahun 2010 sampai 2018 telah mencapai rata-rata di atas 6,5 juta unit per tahun.Hal ini membawa dampak positif karena banyak industri komponen lokal yang turut tumbuh sejalan dengan peningkatan produksi tersebut.Adapun negara utama tujuan ekspor sepeda motor dari Indonesia, di antaranya ke Filipina, Thailand, Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Jepang, Eropa Barat dan Amerika Latin. antara
Presiden Joko Widodo menyatakan tekad memberantas "mafia" minyak dan gas guna mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah ingin mencari energi baru dan terbarukan, salah satunya mengolah batu bara menjadi "synthetic gas" yang akan diproses menjadi "dimethyl ether" sebagai pengganti LPG.
Presiden menjelaskan penyebab pengembangan energi baru itu tidak kunjung dilakukan sejak lama karena ada pihak yang menguasai impor minyak dan gas. (antara)