VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat  dilaksanakan pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Bambang Brodjonegoro di Jember, Jawa Timur, Rabu.  

Seperti ditulis Antara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah memastikan bahwa ibu kota akan dipindah ke Kalimantan, sehingga pemindahan ibu kota tersebut nantinya akan diikuti oleh pembangunan sejumlah kebutuhan insfrastruktur, seperti sarana utilitas, fasilitas publik, juga gedung perkantoran. Antara.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Indonesia, Bambang Soesatyo, mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,8 juta kilometer persegi, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Seperti dikutip Antara, Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu mengatakan, keunggulan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut masih ditambah dengan potensi kewilayahan, baik perairan maupun daratan.

Menurutnya, potensi tersebut menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maratim Dunia. Ia menjelaskan, sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. 

Antara.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Indonesia -DPR, Bambang Soesatyo, menilai Indonesia dan Amerika Serikat harus selalu meningkatkan kerja sama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai pluralisme. Menurutnya, hal itu karena keduanya merupakan negara demokrasi terbesar ke dua dan ke tiga, dengan latar belakang penduduknya yang beragam.

Selain juga bekerja sama memajukan demokrasi dengan cara mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan institusi demokrasi yang tangguh. Hal tersebut dikatakan  Bambang Soesatyo saat menerima delegasi Kongres Amerika Serikat House Democracy Partnership di Jakarta, Rabu (31/7), seperti dikutip Antara. Humas DPR/Antara.

Presiden Joko Widodo menanggapi kondisi udara di Jakarta yang belakangan menjadi sorotan. Menurut Presiden, pemerintah daerah DKI Jakarta harus memulai penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Usai menghadiri Batik Kemerdekaan, Kamis (1/8), di Jakarta, Presiden mengatakan, untuk mengurangi polusi di Jakarta, kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusinya. Presiden juga mendorong agar Gubernur DKI Jakarta dapat memulai mengganti moda transportasi umum berbahan bakar fosil menjadi moda transportasi berbahan bakar listrik. Terkait skema penggantian penggunaan moda transportasi berbahan bakar listrik tersebut, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

“Mestinya sudah dimulai, kita harus mulai segera, paling tidak transportasi umum, bus, nanti akan saya sampaikan ke gubernur, bus listrik, taksi listrik, sepeda motor yang sudah kita bisa produksi, mulai listrik. Skemanya seperti apa? Terserah kepada gubernur. Apakah Lewat elektronik road pricing, yang segera dimulai, sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke trasportasi umum massal.”

Kualitas udara Jakarta belakangan mendapatkan sorotan masyarakat. Sejumlah masyarakat menggugat buruknya kualitas udara Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup Jakarta. Lembaga-lembaga tersebut melayangkan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden. Terdapat 7 (tujuh) tergugat yang disebutkan dalam gugatan terkait kualitas udara Jakarta yang buruk, yaitu Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta.  Selain itu, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten juga tercatat menjadi pihak turut tergugat yang disebutkan dalam gugatan tersebut.

Humas Setkab/Andy.V.O.I