VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia meminta dukungan dari Afghanistan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2020-2022. Permintaan dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani, di Jakarta, Jumat.

Menlu RI sebelumnya pada bulan lalu telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di Markas PBB di Jenewa, Swiss. Menlu Retno pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40, juga menyampaikan komitmen Indonesia sebagai mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. ant

Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam proses dan upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani, di Jakarta, Jumat.

Menurut Retno Marsudi, berdasarkan perspektif Pemerintah RI, Indonesia dapat berkontribusi dalam tiga hal untuk proses perdamaian di Afghanistan, yaitu dalam proses membangun rasa saling percaya (trust building), upaya pembangunan perdamaian (peace building), dan menggalang dukungan di fora Internasional. ant

Pemerintah Indonesia menggaungkan komitmen untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan perempuan dalam rangkaian sidang ke-63 Commision on the Status of Women di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam salah satu sesi sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat menyatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan. Yohana mengatakan komitmen tersebut dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan seperti Instruksi Presiden untuk memprioritaskan usaha penghapusan diskriminasi gender dalam agenda pembangunan. (antara)

Kerja sama Internasional dibutuhkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) unk mendapatkan perlindungan hukum atas berbagai tindakan kejahatan. Khususnya kerja sama pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Sebab, TKI banyak tersebar di negara tersebut. Demikian dikatakan Konsulat Republik Indonesia untuk Kota Kinabalu, Malaysia, Andhika Bambang Supeno saat pembukaan 5th International Student Conference On Humanity Issues di Gedung Pacasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kamis.

Menurutnya, kerja sama ini penting untuk dilakukan karena TKI sering kali menjadi korban kejahatan kemanusiaan seperti penipuan tenaga kerja ilegal, penculikan dan kekerasan. Andhika menambahkan, Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan diplomasi agar bisa memberikan advokasi bagi TKI. (republika)