VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo mendorong seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia untuk mengubah orientasi kerja dari orientasi prosedural menjadi orientasi hasil. Hal itu disampaikan saat meresmikan Rapat Kerja Nasional KORPRI Tahun 2019, Selasa di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Jokowi, perubahan orientasi tersebut akan mampu mengurangi tahapan birokrasi yang harus dilalui dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengurangan tahapan birokrasi ini, akan mempercepat pencapaian hasil yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, Presiden juga mendorong agar seluruh anggota KORPRI dapat berjalan searah antara pengurus pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar seluruh program kerja pemerintah dapat berjalan dengan cepat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

“Orientasinya memang harus berubah. Bukan orientasi prosedur tapi orientasi hasil. Sekarang ini harus orientasinya harus hasil. Prosedur mengikuti karena prosedur memang sudah kewajiban kita. Bukan orientasinya prosedur. Orientasinya adalah hasil. Hasil yang bisa dimanfaatkan bermanfaat bagi rakyat bagi masyarakat bagi negara. Orientasinya semuanya harus kesana. Jadi kalau mendisain sebuah APBN APBD desain lah sesimpel mungkin sesederhana mungkin. Ga usah banyak2 program ga usah. Program itu sedikit fokus konsentrasi sasarannya jelas tepat gampang ngontrolnya gampang ngeceknya hasilnya dirasakan oleh rakyat.”

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga berharap agar seluruh anggota KORPRI di seluruh Indonesia, dapat merespon perubahan dunia yang sangat cepat. Menurutnya dibutuhkan sebuah platform dan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja anggota KORPRI untuk mengimbangi perkembangan teknologi. (Ndy)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pemerintah Vietnam meminta maaf atas insiden yang terjadi di Natuna, pekan lalu. Susi menjelaskan, saat kapal patroli TNI AL, KRI TOM-357 menggiring 4 kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS) Kiem Ngu 2142124 dan 214263 menghalangi laju KRI TOM-357.  Hal itu sangat membahayakan para awak kapal KRI TOM-357 sekaligus upaya VFRS menghalangi TNI Angkatan Laut menjalankan tugasnya yang diamanatkan Undang–Undang.

Susi Pudjiastuti dalam konferensi persnya di Bandung, Senin meminta pemerintah Vietnam, melalui koridor diplomatik resmi, memberikan penjelasan serta pernyataan maaf atas insiden yang terjadi. Dikatakan, pihaknya akan protes lewat Kementerian Luar negeri. kom

Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi  Sukabumi Jawa Barat mengoptimalkan pengawasan orang asing. Caranya dengan membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora) di Kabupaten Cianjur pada Maret 2019 mendatang. Sebelumnya timpora serupa sudah dibentuk di Kabupaten Sukabumi, pada 2016 lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi  Sukabumi Nurudin kepada wartawan Selasa mengatakan, Timpora ini akan dioptimalkan dalam pengawasan orang asing di lapangan. Ia menjelaskan, tim pengawas tersebut beranggotakan berbagai unsur yaitu pemerintah daerah seperti camat dan Dinas Tenaga Kerja, aparat kepolisian, Kementerian Agama, dan Badan Narkotika Nasional.  rol

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD Sumatera Utara menyetujui rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Korea Selatan di bidang pengembangan transportasi keretaapi di Sumatera Utara. Kerjasama tersebut antara lain untuk mendorong percepatan pembangunan kereta api Medan-Binjai-Deli Serdang dan pengembangan jaringan kereta api Siantar-Parapat.

Juru bicara Komisi D DPRD Sumatera Utara, Burhanudin Siregar dalam rapat paripurna di Medan Senin mengatakan, maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah untuk berbagi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perkeretaapian antar kedua negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia teknis bidang perkeretaapian, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Sumatera Utara. Selain itu,  kerjasama di bidang perkeretaapian tersebut berguna untuk mempromosikan potensi daerah yang membutuhkan dukungan pengembangan infrastruktur kereta api. kbrn