VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterbitkan, agar pelebaran defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi di masa depan. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1) mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong ekspor nonminyak dangas bumi dan mengurangi impor migas. 

Kebijakan yang dilakukan, antara lain memperbaiki iklim investasi untuk mendorong masuknya modal kepada industri berbasis ekspor dan substitusi impor. Selain itu, mewajibkan pemanfaatan biodiesel atau B20 untuk mengurangi impor solar serta menaikkan tarif   pajak penghasilan  impor untuk barang-barang mewah. Menteri Sri Mulyani memastikan, kebijakan tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil, karena pelaku industri sudah mulai memakai bahan bakar biodiesel. Antara

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum dan Universitas Cendrawasih Jayapura menandatangani Nota Kesepahaman Kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Bidang Pertambangan, Industri dan Energi untuk Provinsi Papua. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan, industri, dan energi nasional yang berkelanjutan. 

Penandatanganan dilakukan di Jakarta,  Rabu (16/1) oleh Direktur Utama Inalum, Budi Sadikin, dan Rektor Universitas Cendrawasih, Apolo Safanpo. Seperti dikutip Antara, Budi Sadikin mengatakan, salah satu mandat Holding Industri Pertambangan adalah menguasai dan mengelola sumber daya alam. Untuk mencapai itu, perlu disiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Ia berharap, dengan menyiapkan sumber daya manusia di Papua, ke depannya  sumber daya alam  juga bisa dikelola secara mandiri oleh putra putri Indonesia, khususnya putra putri Papua. antara

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terus mendukung upaya peningkatan ekspor dari sektor perikanan, yang selama ini belum optimal untuk mendukung kinerja perdagangan nasional. Seperti ditulis Antara, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto, usai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (16/1) mengatakan, pihaknya ingin mengakselerasi ekspor Indonesia dari sektor perikanan. 

Rifky menjelaskan, salah satu upaya jangka pendek untuk mendorong ekspor tersebut adalah melalui pencarian titik ekspor baru di wilayah Indonesia timur. Pencarian titik ekspor ini didukung oleh perbaikan sistem logistik, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. antara

Pemerintah Indonesia akan mendorong reformasi pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB selama menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Hal itu disampaikan  Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, di Jakarta, Rabu (16/1), seperti dikutip Antara.

Menurutnya, Indonesia saat menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan  Keamanan  PBB periode 2019-2020 akan mendapatkan dua kali kesempatan menduduki kursi kepresidenan Dewan Keamanan PBB, yakni pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Untuk itu, pada masa kepresidenan pertama Indonesia di Dewan Keamanan PBB, pemerintah RI akan mengusung tema tentang operasi pemeliharaan perdamaian PBB. antara