VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Maliki mengajak masyarakat Indonesia mengunjungi kota Yerusalem yang merupakan tempat Masjidil Aqsa berada. Hal tersebut disampaikan Menlu al Maliki dalam kuliah umumnya yang diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Senin.

Menlu al Maliki menegaskan masyarakat Indonesia juga dapat mengunjungi Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Jika setiap tahunnya ada satu juta warga Indonesia melakukan ibadah umrah ke Arab Saudi, dan melakukan perjalanan ke Yerusalem, untuk mengunjungi Masjidil Aqsa dan menetap dua atau tiga hari akan membantu perekonomian warga Palestina yang berada di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Maliki memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia merupakan bagian dari Pekan Solidaritas untuk Palestina yang digelar di Bandung dan Jakarta. (antara)

Indonesia kembali mengingatkan dunia mengenai Transnational Organized Crime atau Kejahatan Lintas Negara di industri perikanan. Kejahatan ini disebut sebagai ancaman terbesar bagi sumber alam yang ada di laut. Ancaman ini bukan hanya mengancam keamanan sumber makanan, tetapi juga memberi efek negatif pada ekonomi, membahayakan lingkungan, dan menggerogoti hak asasi umat manusia. Hal itu disampaikannya Mas Achmad Santosa, Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal die The 4th International Symposium on Fisheries Crime di UN City, Copenhagen, Denmark, Senin (15/10).

Mas Achmad membacakan sambutan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berhalangan datang dalam kesempatan itu. Menteri Susi juga mendorong agar simposium Internasional tersebut menciptakan target nyata untuk memerangi kejahatan lintas negara dalam industri perikanan ini. Pertama, pengakuan tentang ocean (legal) right dengan mengubah paradigma berfikir antroposentrisme menjadi ecosentrisme. Kedua, pelarangan transshipment di lautan termasuk laut lepas yang merupakan langkah untuk mencegah Transnational Organized Crime dalam industri perikanan. (kompas)

Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Presiden Joko Widodo usai meninjau fasilitas umum di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa mengatakan akan mengundang rekan-rekan penyandang disabilitas untuk membicarakan masalah tersebut. Menurut dia, upaya mendorong daerah menyediakan fasulitas umum ramah difabel mungkin bisa juga dikaitkan dengan izin layak fungsi.

Presiden dalam peninjauan fasilitas umun di Komplek GBK Senayan sempat melihat dan mengecek fasilitas umum untuk kaum difabel. Kepala Negara menyebutkan Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat dan Gubernur DKI banyak memberi masukan mengenai penyediaan fasilitas umum yang ramah untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Presiden menambahkan, ke depan seluruh bangunan publik, fasilitas umum, transportasi, akan didorong penuh untuk ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas. (antara)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan mengadakan Jakarta Geopolitik Forum (JGF) pada 24 Oktober 2018 di Jakarta. Tahun Ini, JGF mengangkat tema " Memetakan Dinamika Geopolitik di Masa Depan". Kepada media di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin, Gubernur Lemhanas, Letjen. (Purn) Agus Wijojo mengatakan bahwa Jakarta Geopolitik Forum Kali ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena tahun ini merupakan bagian dari proses membangun sinergi untuk tahun 2045.

“Pertumburan dari kepentingan negara-negara besar yang membentuk dinamika geopolitik pada saat ini. Itulah yang akan kita bahas dan kita mencoba untuk mengambil maknanya bagi Indonesia. Kita mencoba untuk bisa memprediksi dimana posisi Indonesia dengan perkembangan dinamika geopolitik semacam itu pada saat Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaan pada tahun 2045.”

Agus menambahkan, perkembangan kondisi politik saat ini bersinergi dengan pertumbuhan teknologi yang memberikan kemudahan bukan hanya mendapatkan informasi namun juga menyebarkan informasi. Ini merupakan salah satu alasan mengapa Lemhanas menggelar acara Forum Geopolitik terutama ketika Indonesia akan menghadapi tahun politik di 2019. (voi/nuke)