April
Irak Peringatkan Bahaya Eskalasi Militer di Tengah Konflik Israel-Iran
Written by Akbar
VOInews.id- Irak memperingatkan bahaya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah, di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat (19/4), Kementerian Luar Negeri Irak menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menargetkan Kota Isfahan di Iran. “Eskalasi ini tidak boleh mengalihkan perhatian dari kehancuran dan hilangnya nyawa tak berdosa yang terjadi di Jalur Gaza,” kata kementerian itu, seperti dilaporkan kantor berita resmi Irak.
Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Israel melakukan serangan terbatas di Iran pada Jumat pagi. Belum ada komentar resmi dari Israel. Ketegangan meningkat antara Iran dan Israel pekan lalu, setelah Teheran melancarkan serangan pesawat tak berawak dan rudal sebagai tanggapan atas serangan Tel Aviv terhadap Konsulat Iran di Suriah. Serangan Israel itu menewaskan tujuh perwira militer Iran, termasuk dua komandan tinggi.
Sumber: Anadolu
April
Ribuan Warga Rohingya Berlindung ke Perbatasan Myanmar-Bangladesh
Written by Akbar
VOInews.id- Ribuan warga etnis Rohingya yang mengungsi akibat konflik di Myanmar, berkumpul di perbatasan Myanmar-Bangladesh dekat Sungai Naf untuk mencari perlindungan. Orang-orang Rohingya secara berkelompok meninggalkan desa-desa di tengah meningkatnya konflik, kata Mohammad Nur Hashem, seorang mahji atau pemimpin komunitas Rohingya di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh.
“Sedikitnya 200 warga Rohingya berhasil melintasi perbatasan Bangladesh dan mencapai kamp pengungsi di Cox’s Bazar. Sebagian besar dari mereka menghindari jam malam dan melintasi Sungai Naf melalui perahu-perahu kecil dengan mempertaruhkan nyawa,” kata Hashem kepada Anadolu melalui telepon. Seorang pria Rohingya yang mencari perlindungan mengatakan kepada televisi lokal Channel24 bahwa konflik yang sedang berlangsung antara pasukan junta Myanmar dan pejuang pemberontak telah memaksa mereka melarikan diri demi keselamatan.
Pekan lalu, Tentara Arakan dan kelompok pemberontak lainnya mengintensifkan serangan di kamp pasukan junta di utara Maungdaw di Negara Bagian Rakhine, hingga membuat banyak warga Rohingya yang teraniaya untuk mengungsi. Hashem mengatakan salah satu keponakannya melarikan diri dari desanya di Maungdaw setelah baku tembak besar-besaran dan konflik antara pasukan junta dan pejuang pemberontak dimulai pada 17 April lalu. “Kami belum berhasil melakukan kontak dengannya sejak dia meninggalkan rumah,” katanya.
Bangladesh berulang kali menyatakan bahwa mereka tetap waspada untuk mencegah masuknya kembali pengungsi Rohingya. Pasukan perbatasan telah memperketat keamanan di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar di tenggara distrik Cox’s Bazar. Mohammed Rezuwan Khan, warga Rohingya lainnya di Cox’s Bazar, juga membenarkan bahwa sekitar seribu warga Rohingya telah berkumpul di sepanjang perbatasan tenggara. "Rohingya setiap hari berkumpul dalam kelompok di sepanjang perbatasan Bangladesh untuk mencari perlindungan, tetapi keamanan yang ketat tidak memungkinkan mereka masuk," ujar Khan.
Abu Saleh Mohammad Obaidullah, komisioner tambahan yang mengurus bantuan pengungsi dan repatriasi di Cox’s Bazar, mengatakan kepada Anadolu bahwa pasukan perbatasan Bangladesh memastikan keamanan di sepanjang perbatasan untuk memeriksa setiap penyeberangan perbatasan ilegal. Namun, dia mengatakan, mereka belum mendapat berita apa pun tentang berkumpulnya warga Rohingya dalam jumlah besar di sepanjang perbatasan lintas batas Sungai Naf di Bangladesh.
Warga Rohingya yang teraniaya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, menjadi korban konflik yang sedang berlangsung antara pasukan junta dan kelompok pemberontak. Sekitar 1,2 juta warga Rohingya dari Myanmar tinggal di kamp pengungsi yang padat di tenggara Cox's Bazar, setelah melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada Agustus 2017.
Sumber: Anadolu
April
Palestina Kecam Veto AS Yang Halangi Upaya Keanggotaan Penuh PBB
Written by Akbar
VOinews.id- Palestina mengecam keras keputusan Amerika Serikat yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4) yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Anadolu pada Jumat. Kepresidenan Palestina menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa kebijakan agresif Amerika terhadap Palestina, rakyatnya, dan hak-hak sah mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Laporan tersebut juga mencatat bahwa veto AS mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang tengah diduduki. Kepresidenan Palestina turut menggarisbawahi bahwa veto tersebut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan AS yang mengklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi tersebut melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.
Adapun Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang berkumpul di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat oleh Aljazair yang merekomendasikan penerimaan Palestina untuk keanggotaan PBB. Keanggotaan Palestina diblokir meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss. Sebuah resolusi dewan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia atau China untuk dapat disahkan. Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh kelompok Palestina Hamas, yang telah menewaskan hampir 34.000 warga Palestina.
Sebelum pemungutan suara, utusan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan sudah waktunya bagi Palestina untuk mengambil tempat yang selayaknya di antara komunitas bangsa-bangsa dan mencari keanggotaan di PBB merupakan ekspresi mendasar dari penentuan nasib sendiri Palestina. Palestina diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Utusannya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan organisasi PBB tetapi tanpa pemungutan suara. Sedangkan negara-negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam PBB.
Sumber : Anadolu
April
ASEAN Desak Penghentian Kekerasan Terkait Konflik di Myanmar
Written by Akbar
VOinews.id- Negara-negara anggota ASEAN mendesak semua pihak untuk segera menghentikan kekerasan, menahan diri, serta menjunjung hukum humaniter internasional terkait konflik di sepanjang wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. “Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meredakan ketegangan dan menjamin perdamaian. perlindungan dan keselamatan seluruh warga sipil, termasuk warga negara asing dan warga negara negara anggota ASEAN,” kata pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN yang diterima di Jakarta, Kamis. Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan keprihatinan atas konflik Myanmar termasuk di Negara Bagian Rakhine, Myanmar yang menyebabkan pengungsian warga sipil.
ASEAN tidak menginginkan adanya dampak kemanusiaan lebih lanjut akibat meningkatnya segala bentuk konflik. “Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk memitigasi dampak konflik terhadap warga sipil, termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” ucap pernyataan itu. Kepastian pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan aman kepada semua yang membutuhkan di Myanmar tanpa diskriminasi juga menjadi hal yang ditegaskan oleh organisasi kawasan tersebut.
Termasuk juga seruan mobilisasi dukungan terhadap upaya perundingan kemanusiaan dalam mengatasi konsekuensi kemanusiaan di Myanmar dan dialog nasional yang inklusif menuju solusi politik yang tahan lama dan komprehensif di Myanmar. ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk membantu Myanmar dalam menemukan solusi dengan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penerapan Konsensus Lima Poin secara penuh dan cepat secara keseluruhan. Hal itu lantaran Konsensus Lima Poin dinilai penting dalam membantu masyarakat Myanmar mencapai perdamaian yang inklusif dan tahan lama demi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.
“Kami mendukung upaya berkelanjutan AHA Centre, serta inisiatif kemanusiaan lintas batas Thailand, yang sejalan dengan Konsensus Lima Poin dan dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN melalui Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar,” tegas pernyataan itu. Adapun 25 warga sipil etnis Rohingya tewas dan ribuan lainnya terpaksa meninggalkan rumah akibat serangan Junta Militer Myanmar pada akhir pekan lalu. Serangan yang dilancarkan di negara bagian Rakhine itu dilakukan melalui serangan udara dan artileri berat.
Antaranews